Tsunami Elektoral Pro-Perlawanan Guncang Lebanon Selatan: Oposisi Terkikis, Sorotan Menuju 2026

POROS PERLAWANAN — Gelombang elektoral yang mengokohkan dominasi kekuatan pro-Perlawanan mengguncang selatan Lebanon dalam pemilihan municipal dan wali kota tahap akhir yang diselenggarakan minggu ini. Data resmi Kementerian Dalam Negeri mencatat partisipasi pemilih sebesar 43,17% di Lebanon Selatan dan 36,65% di Nabatieh; dua wilayah yang selama ini menjadi benteng politik dan ideologis Perlawanan yang dipimpin Hizbullah dan Gerakan Amal.

Namun angka itu hanyalah permukaan. Di balik partisipasi yang tergolong moderat, tersembunyi perubahan konstelasi kekuatan yang semakin memperkuat cengkeraman kubu pro-Perlawanan di wilayah-wilayah strategis, sekaligus menyingkirkan oposisi yang sempat berupaya memanfaatkan agresi Israel 2024 sebagai titik balik.

Kemenangan Telak: Sinyal Legitimasi atau Ketimpangan Politik?

Salah satu contoh paling mencolok datang dari kota Nabatieh. Seorang kandidat independen yang dikenal sebagai pengkritik keras Hizbullah di media asing hanya meraih 20 suara. Sebaliknya, kandidat dari daftar koalisi Syiah mendulang 2.000 suara. Ketimpangan ini mencerminkan lebih dari sekadar preferensi politik lokal. Ia menjadi semacam referendum diam-diam bahwa rakyat di wilayah ini memilih kesinambungan atas eksperimen politik baru.

Koordinasi erat antara Hizbullah dan Gerakan Amal terlihat tak hanya dalam strategi kampanye, tetapi juga dalam konsolidasi basis pemilih. Di berbagai wilayah mayoritas Syiah, tidak ada ruang bagi penetrasi oposisi, bahkan dari kubu Kristen kanan seperti Pasukan Lebanon. Selama agresi Israel tahun lalu, beberapa tokoh oposisi, termasuk Anggota Parlemen Ghada Ayoub, mengambil sikap yang oleh sebagian besar pemilih dianggap mengkhianati semangat nasionalisme dan perlawanan. Komentarnya soal “keadilan surgawi” bagi korban agresi justru menjadi bumerang politik.

Pascaperang, para pengungsi yang kembali ke kampung halaman mereka tidak hanya memilih, mereka menghukum para aktor politik yang dianggap membiarkan atau bahkan memaklumi penderitaan mereka.

Antara Perlawanan dan Sektarianisme

Salah satu narasi yang terus diproduksi oleh oposisi selama Pemilu ini adalah tuduhan sektarianisme terhadap Hizbullah dan Gerakan Amal. Namun sejarah dan strategi politik duo Syiah justru mengandalkan inklusivitas dan solidaritas lintas identitas. Semboyan Imam Ali yang diangkat sebagai prinsip etik bahwa “ada dua jenis manusia: saudaramu dalam iman, atau setaramu dalam penciptaan”, bukan sekadar kutipan religius, tapi dikemas sebagai kebijakan politik dalam menyusun daftar calon.

Tak ada retorika eksklusif dalam kampanye mereka. Bahkan kampanye disandingkan dengan warisan tokoh ikonik seperti Sayyid Musa al-Sadr dan Sayyid Hassan Nasrallah, yang telah membingkai perlawanan bukan sebagai proyek sektarian, tetapi sebagai instrumen kedaulatan nasional.

Militer Bicara: Siapa Penghalang di Selatan?

Di tengah perhitungan suara, Panglima Angkatan Darat, Jenderal Rodolphe Heikal memberikan pernyataan yang secara implisit menohok narasi oposisi. Menurutnya, “musuh Israel-lah yang menghalangi pengerahan pasukan Lebanon di selatan”. Pernyataan ini bertolak belakang dengan retorika oposisi yang kerap menuduh kekuatan Perlawanan sebagai aktor yang menghambat kehadiran negara.

Pernyataan Heikal menegaskan bahwa kendala utama keamanan nasional adalah agresi eksternal, bukan aktor domestik. Ini sekaligus membenarkan keberadaan senjata Perlawanan sebagai pelengkap, bukan pengganti, kekuatan negara.

Pemilu sebagai Perang Lain, Menatap 2026

Dengan hasil yang semakin memojokkan oposisi, fokus politik kini tertuju pada Pemilu parlemen 2026. Kubu anti-Perlawanan harus menata ulang strategi mereka atau mengambil risiko tersingkir lebih jauh dari lanskap kekuasaan.

Bagi Hizbullah dan Gerakan Amal, kemenangan municipal ini lebih dari sekadar legitimasi administratif. Ia menjadi ajang konsolidasi menjelang pertarungan politik nasional yang lebih besar. Jika tren ini berlanjut, pemilu 2026 berpotensi menjadi deklarasi terbuka bahwa Poros Perlawanan bukan hanya entitas militer dan ideologis, melainkan juga aktor politik dominan di Lebanon pascaperang.

Refleksi di Hari Perlawanan dan Pembebasan

Tanggal 25 Mei, yang diperingati sebagai Hari Perlawanan dan Pembebasan, memberi latar historis yang sarat makna bagi kontestasi elektoral ini. Dua puluh lima tahun sejak pasukan Israel dipaksa mundur dari Lebanon Selatan, wilayah itu kini tidak hanya bebas secara teritorial, tetapi juga menunjukkan kemandirian politik yang semakin matang.

Tanpa pengorbanan para syuhada dan pejuang Perlawanan, seperti yang kerap dikatakan para pendukungnya, Lebanon mungkin tidak akan memiliki stabilitas minimum untuk menyelenggarakan Pemilu, apalagi yang hasilnya menjadi pernyataan politik tegas kepada dunia.