Usulan Trump ‘Kuasai’ Gaza, Kolonisasi Gaya Baru dan Pelanggaran Nyata Hukum Internasional

POROS PERLAWANAN – Pernyataan Presiden AS, Donald Trump mengenai rencananya untuk mengambil alih Jalur Gaza menuai kontroversi global. Dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, Trump mengusulkan agar AS bertanggung jawab atas rekonstruksi Gaza, dengan dalih membersihkan puing-puing pascakonflik dan mengembangkan ekonomi wilayah tersebut. Ia bahkan menggambarkan Gaza sebagai potensi “Riviera Timur Tengah”, menyoroti kemungkinan pengembangan kawasan pesisir untuk kepentingan komersial dan pariwisata.

Namun, di balik narasi pembangunan ekonomi ini, muncul pertanyaan mendasar: apakah ini solusi bagi stabilitas Kawasan atau justru ekspansi geopolitik berkedok bantuan pascaperang? Jika Gaza diambil alih oleh AS, bagaimana nasib kedaulatan Palestina?

Pernyataan ini pertama kali dilaporkan oleh The Hill dalam artikel berjudul “Trump Suggests Gaza Should ‘Not be Rebuilt’ in Joint Presser with Netanyahu” yang diterbitkan pada 4 Februari 2025.

Gaza dalam Rencana Ekonomi Trump: Rehabilitasi atau Rekonstruksi untuk Kepentingan AS?

Trump bukan kali ini saja mengusulkan pengembangan Gaza. Rencana perdamaian yang disusunnya pada 2020, dengan menantu sekaligus penasihatnya, Jared Kushner sebagai arsiteknya, juga mengusulkan pembangunan ekonomi Gaza dengan investasi besar. Fokus utama rencana tersebut adalah mengubah Gaza menjadi kawasan wisata dan pusat perdagangan internasional.

Namun, ada beberapa masalah fundamental dalam usulan ini:

1. Siapa yang Diuntungkan?

Jika AS mengambil alih Gaza dan melakukan pembangunan, siapa yang akan mendapatkan keuntungan terbesar? Apakah ini benar-benar untuk kesejahteraan warga Palestina, atau justru untuk kepentingan perusahaan multinasional dan kepentingan geopolitik AS di Kawasan?

2. Status Politik Gaza

Trump tidak memberikan kejelasan apakah warga Palestina tetap memiliki hak atas tanah mereka. Jika Gaza dikembangkan sebagai pusat ekonomi global dengan akses internasional, siapa yang akan mengendalikan aset dan sumber daya wilayah tersebut?

3. Konteks Politik yang Lebih Luas

Usulan Trump muncul di tengah meningkatnya tekanan Israel terhadap Palestina dan kebijakan AS yang secara konsisten mendukung kepentingan Israel. Apakah ini hanya kelanjutan dari pendekatan Trump yang lebih pro-Israel, dengan mengabaikan hak-hak Palestina atas tanah mereka?

Dampak Geopolitik: Kolonisasi dalam Bentuk Baru?

Pernyataan Trump tidak dapat dilepaskan dari dinamika geopolitik Timur Tengah yang lebih luas. Dengan menyatakan bahwa AS akan “mengambil alih” Gaza, Trump secara implisit menyarankan bahwa Gaza akan kehilangan kontrol atas nasibnya sendiri. Ini menimbulkan sejumlah konsekuensi:

– Ancaman terhadap Kedaulatan Palestina

Jika Gaza dijadikan “zona ekonomi internasional” di bawah kendali AS atau pihak luar lainnya, maka ini bukan lagi sekadar rekonstruksi, tetapi perampasan terang-terangan kedaulatan Palestina.

– Pemindahan Paksa Warga Palestina

Trump sebelumnya menyarankan agar warga Palestina direlokasi ke wilayah lain. Hal ini bertentangan dengan prinsip hukum internasional dan dapat dianggap sebagai pembersihan etnis terselubung.

Legitimasi di Mata Dunia

Negara-negara Arab, termasuk Arab Saudi, Yordania, Mesir, Qatar, dan Uni Emirat Arab, telah menolak gagasan relokasi paksa warga Palestina. Mereka menyerukan agar warga Palestina tetap tinggal di tanah mereka dan menolak rencana yang tidak memperhitungkan aspirasi rakyat Palestina.

Perspektif Hukum Internasional: Pelanggaran atau Intervensi Sah?

Dari sudut pandang hukum internasional, usulan Trump berpotensi melanggar sejumlah perjanjian:

1. Konvensi Jenewa – Melarang pemindahan paksa populasi dari wilayah konflik. Jika warga Palestina direlokasi dengan dalih pembangunan, ini bisa dianggap sebagai pelanggaran serius.

2. Prinsip Kedaulatan Negara – Gaza secara hukum merupakan bagian dari wilayah Palestina. AS tidak memiliki hak untuk mengambil alih wilayah tersebut tanpa persetujuan Palestina.

3. Hak Penentuan Nasib Sendiri – Setiap bangsa berhak menentukan nasibnya sendiri. Jika pembangunan Gaza dilakukan tanpa partisipasi aktif warga Palestina, maka ini bertentangan dengan prinsip dasar hak asasi manusia.

Solusi atau Dominasi?

Usulan Trump terhadap Gaza bukan sekadar proyek ekonomi, tetapi juga membawa konsekuensi politik dan hukum yang serius. Di satu sisi, gagasan rekonstruksi pascaperang mungkin terdengar positif. Namun, ketika dikaitkan dengan wacana pengambilalihan oleh AS dan kemungkinan relokasi warga Palestina, ini lebih menyerupai kolonisasi secara nyata daripada upaya rehabilitasi.

Pertanyaannya kini bukan hanya apakah pembangunan Gaza itu mungkin, melainkan juga siapa yang benar-benar mengendalikan dan siapa yang akan kehilangan hak-haknya dalam proses tersebut. [PP/MT]