Yaalon: Dorong Israel ke Jurang Kehancuran, Ben-Gvir dan Smotrich Tak Ingin Perang di Gaza Berakhir
POROS PERLAWANAN – Mantan Menteri Perang Rezim Zionis, Moshe Yaalon menyatakan bahwa Menkeu Bezalel Smotrich dan Menteri Keamanan Domestik Itamar Ben-Gvir cenderung melanjutkan perang di Gaza.
Fars melaporkan, kedua Menteri radikal ini menentang perjanjian yang ditandatangani oleh Rezim Zionis dan Hamas, yang dilaksanakan pada 10 Oktober 2025, dua tahun setelah perang di Gaza; perang yang telah menewaskan lebih dari 68.858 orang dan melukai puluhan ribu lainnya.
Meskipun gencatan senjata telah diwujudkan sesuai rencana Presiden AS Donald Trump, Rezim Zionis hingga kini telah melanggarnya hingga puluhan kali. Israel telah membunuh dan melukai ratusan orang Palestina.
Yaalon menyatakan, Pemerintahan Trump menyadari bahwa Kabinet Netanyahu merugikan kepentingan AS. Oleh karena itu, Gedung Putih memberlakukan gencatan senjata di Gaza.
Menurutnya, Kabinet Netanyahu semestinya bisa mengembalikan semua tawanan Israel di Gaza dalam keadaan hidup berbulan-bulan sebelum mencapai kesepakatan dengan Hamas.
Mantan menteri perang Rezim Zionis menyatakan, dua menteri ekstremis dalam Kabinet Netanyahu (Smotrich dan Ben-Gvir) tidak setuju dengan gencatan senjata di Gaza. Mereka tidak ingin perang berakhir. Tujuan mereka adalah menduduki Gaza dan menempatkan orang-orang Yahudi di sana.
Sejak gencatan senjata disepakati, Smotrich dan Ben-Gvir tidak berhenti mengumbar statemen provokatif terhadap kesepakatan tersebut. Mereka mendesak agar kesepakatan itu diabaikan dan perang di wilayah itu dilanjutkan kembali.
Dalam postingan terbarunya di jejaring sosial X, Smotrich meminta Netanyahu untuk mengeluarkan perintah penangkapan kembali terhadap semua warga Palestina yang dibebaskan dalam perjanjian pertukaran tawanan dengan Hamas.
Dengan adanya pelanggaran yang luas terhadap perjanjian gencatarn senjata oleh Rezim Zionis, kelompok-kelompok Perlawanan di Gaza, termasuk Hamas, berulang kali menegaskan komitmen mereka terhadap perjanjian tersebut. Mereka meminta para mediator dan AS, sebagai penjamin utama perjanjian tersebut, untuk menekan Rezim Pendudukan agar mematuhi ketentuan perjanjian tersebut.
