Hingga Kini, Media Musuh Terus Bidik Hashd al-Shaabi dengan Kampanye Fitnah dan Disinformasi

POROS PERLAWANAN – Di tengah dinamika perkembangan regional yang terus berubah, Hashd al-Shaabi Irak, atau yang lebih dikenal sebagai Pasukan Mobilisasi Populer (PMU), menjadi bidikan kampanye propaganda sistematis melalui media. Kampanye ini tidak hanya berbentuk disinformasi, tetapi juga menyasar legitimasi PMU sebagai komponen vital keamanan nasional Irak.

Peningkatan Disinformasi Melalui Media

Sejumlah saluran televisi satelit Irak tampaknya ikut terlibat dalam penyebaran narasi negatif terhadap Hashd al-Shaabi. Isu-isu palsu tentang rencana pembubaran PMU telah lama beredar di media sosial, namun kali ini stasiun televisi al-Rasheed membawa upaya ini ke tingkat baru yang lebih berbahaya.

Dalam sebuah laporan berita, TV al-Rasheed mengeklaim memperoleh informasi dari “sumber tepercaya” terkait pertemuan rahasia yang melibatkan Komandan Pasukan Quds IRGC Iran, Jenderal Esmail Qaani, Perdana Menteri Irak Mohammad Shia al-Sudani, dan beberapa Komandan PMU.

Menurut laporan tersebut, Jenderal Qaani dikatakan telah menyerahkan keputusan terkait masa depan PMU kepada Pemerintah Irak, meminta Komandan PMU untuk mengikuti garis kebijakan resmi Pemerintah. Pertemuan itu, menurut laporan, berlangsung hanya dalam hitungan jam.

Namun, narasi tersebut tidak mendapatkan tanggapan dari institusi resmi negara, termasuk Panglima Angkatan Bersenjata Irak yang juga adalah Perdana Menteri, Mohammed Shia al-Sudani.

Konteks Disinformasi

Pakar keamanan Irak menilai bahwa tudingan dan fitnah terhadap PMU ini tidak lepas dari upaya pihak-pihak tertentu untuk melemahkan posisi strategis PMU dalam menjaga stabilitas negara. Mereka mencatat bahwa kampanye ini kemungkinan besar dipicu oleh agenda asing yang memanfaatkan perkembangan regional sebagai alat propaganda.

“Ini adalah upaya yang disengaja untuk menciptakan persepsi negatif tentang PMU di kalangan masyarakat Irak dan internasional,” ungkap seorang analis keamanan kepada Tehran Times pada Minggu 12 Januari.

Para ahli menyoroti bahwa PMU didirikan pada 2014 atas dasar Fatwa dari ulama tertinggi Syiah di Irak, Ayatullah Sayyid Ali al-Sistani. Fatwa ini mengimbau rakyat Irak untuk mempersenjatai diri dan berkontribusi dalam menjaga keamanan nasional setelah kekalahan besar militer yang dilatih oleh Amerika Serikat, serta invasi kelompok teroris Daesh (ISIS) yang menduduki sebagian besar wilayah Irak.

Keterlibatan Iran: Antara Fakta dan Propaganda

Meskipun kehadiran Penasihat Militer Iran dalam membantu melatih dan mempersenjatai PMU diakui, keterlibatan ini dilakukan atas undangan resmi Pemerintah Irak. Para pakar menegaskan bahwa narasi-narasi yang menyebutkan Iran mengendalikan PMU adalah bentuk manipulasi untuk “meracuni opini publik”.

Salah satu narasi yang disebarkan adalah bahwa Jenderal Qaani memiliki otoritas untuk membubarkan PMU. Namun, klaim ini dibantah oleh para ahli yang menyebutnya sebagai bagian dari perang disinformasi yang dilancarkan oleh Barat dan sekutunya.

Mengapa Kampanye Ini Digencarkan Sekarang?

Laporan ini muncul di tengah transisi politik di negara tetangga Suriah, di mana perubahan Pemerintahan Presiden Bashar al-Assad berpotensi melibatkan kelompok bersenjata yang dicari di Irak atas aktivitas terorisme.

Membubarkan PMU, khususnya di tengah situasi seperti ini, adalah langkah yang tidak hanya sulit dibayangkan, tetapi juga berbahaya bagi keamanan nasional Irak. Saat ini, Pemerintah Irak telah memperkuat keamanan di perbatasan dengan Suriah untuk mencegah instabilitas regional meluas ke wilayahnya.

Kontribusi PMU dalam Keamanan Nasional

Sejak pembentukannya, PMU telah memainkan peran vital dalam memastikan stabilitas dan keamanan nasional Irak. PMU terintegrasi secara resmi ke dalam Angkatan Bersenjata Irak melalui undang-undang yang disahkan Parlemen pada 2016. Gaji dan tunjangan mereka dibayar oleh Pemerintah Pusat, dan PMU bertanggung jawab langsung kepada Panglima Angkatan Bersenjata.

Selain melawan terorisme, PMU juga memberikan layanan kemanusiaan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Dengan struktur berbasis kuota, PMU mencerminkan keragaman sosial Irak. Anggotanya mencakup lebih banyak warga Sunni dibandingkan tentara reguler, serta memiliki representasi signifikan dari komunitas Kristen dan minoritas lainnya.

Ironi dan Manipulasi Regional

Para ahli menyoroti ironi di balik narasi anti-PMU. Di Irak, PMU merepresentasikan semua lapisan masyarakat, berbeda dengan situasi di negara tetangga seperti Suriah, di mana kelompok minoritas masih menghadapi marginalisasi dalam struktur keamanan nasional.

Kerja sama keamanan antara Iran dan Irak, termasuk pertemuan pejabat tinggi, seharusnya dianggap normal mengingat hubungan geopolitik kedua negara. Namun, kampanye propaganda ini tampaknya dirancang untuk memanfaatkan situasi demi menciptakan keretakan antara Irak dan Iran.

Meski kampanye propaganda terhadap PMU terus berlanjut, analis menilai upaya ini bersifat sementara dan akan kembali mencuat ketika kepentingan keamanan nasional Irak terancam oleh dinamika regional. Dalam jangka panjang, PMU tetap menjadi pilar penting dalam struktur pertahanan negara, meskipun tekanan dari pihak eksternal terus berdatangan.

Upaya untuk mendiskreditkan PMU bukan hanya serangan terhadap organisasi itu sendiri, melainkan juga terhadap fondasi keamanan nasional Irak yang telah dibangun dengan pengorbanan besar. PMU, sebagai simbol Perlawanan rakyat, telah membuktikan efektivitasnya dalam melawan ancaman terorisme dan menjaga stabilitas negara. [PP/MT]