Kolaborasi al-Jolani dan Erdogan untuk Wujudkan Peta Baru Israel Raya
POROS PERLAWANAN – Setelah runtuhnya Pemerintahan Bashar al-Assad di Suriah, Israel untuk pertama kalinya sejak pendudukan Dataran Tinggi Golan memiliki peluang strategis untuk melanjutkan ekspansinya melampaui perbatasan wilayah Palestina yang Diduduki.
Sejak pendiriannya, Israel telah menunjukkan ambisi besar terhadap tanah-tanah Arab yang terbagi menjadi dua bagian utama: pertama, wilayah Palestina yang menjadi fokus utama Pendudukan, dan kedua, wilayah negara-negara tetangga Palestina. Pada dekade-dekade awal, melalui konflik dengan negara-negara Arab, Israel berhasil mencaplok beberapa wilayah negara tetangga, namun ambisi tersebut tak pernah benar-benar berhenti.
Surat kabar berbahasa Ibrani, Haaretz baru-baru ini mengulas pandangan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu yang berhubungan langsung dengan ambisi Zionis untuk mewujudkan “Israel Raya”. Dalam salah satu pernyataannya saat menghadiri persidangan, Netanyahu menyatakan bahwa “sejak Perjanjian Sykes-Picot pada 1916 antara Inggris dan Prancis, lebih dari seratus tahun tidak terjadi perubahan besar di Kawasan ini. Namun sekarang, perubahan besar itu sedang terjadi.”
Pernyataan ini disusul dengan langkah sepihak Netanyahu yang membatalkan perjanjian gencatan senjata dan pemisahan di Golan yang ditandatangani antara Israel dan Suriah pada 1974. Tindakan tersebut diikuti dengan pergerakan tank-tank Israel yang menyeberangi zona penyangga yang sebelumnya dinyatakan bebas senjata. Tank-tank tersebut melaju hingga ke wilayah Qatana, sekitar 20 kilometer dari Damaskus.
Di sisi lain, Abu Muhammad al-Jolani, pemimpin kelompok teroris Takfiri Haiat Tahrir al-Sham (sebelumnya Jabhat al-Nusra, cabang al-Qaeda di Suriah), menyatakan bahwa Suriah telah lelah berperang dan tidak menginginkan konflik baru. Pernyataan ini mencerminkan sikap sebagian pihak yang memilih mengabaikan perjuangan Palestina, dan menutup mata terhadap penderitaan rakyat Palestina.
Namun, sulit dipahami ketika al-Jolani menggambarkan konflik dengan Israel sebagai “perselisihan antara Iran dan Kawasan”. Pernyataan ini jelas tidak relevan, mengingat apa yang sedang terjadi di selatan Suriah saat ini tidak ada hubungannya dengan Iran. Sebaliknya, Israel secara terang-terangan mencaplok bagian dari wilayah Suriah di tengah klaim al-Jolani dan kelompoknya sebagai penguasa wilayah tersebut. Apakah hal ini tidak menjadi perhatian bagi al-Jolani dan oposisi Suriah lainnya?
Sikap diam dari Pemerintah transisi Suriah yang kini kekurangan kekuatan militer maupun diplomasi mungkin dapat dimengerti. Namun, setidaknya pernyataan politik dari al-Jolani atau Perdana Menteri Pemerintah transisi, Mohammad al-Bashir, seharusnya dapat diharapkan. Mereka bisa dengan tegas menyatakan bahwa tanah yang dicaplok Israel, yang penduduknya kini dipaksa meninggalkan rumah mereka, adalah wilayah resmi Suriah. Terlebih lagi, tentara Israel kini hanya beberapa kilometer dari Ibu Kota Damaskus.
Ambisi Israel kini semakin terang-terangan. Netanyahu secara terbuka menyatakan bahwa Israel memanfaatkan setiap peluang yang ada untuk memperluas wilayah, dan langkah-langkah untuk tujuan ini telah dijalankan. Selain itu, Netanyahu juga mendapat dukungan penuh dari Amerika Serikat.
Pernyataan bakal Presiden AS, Donald Trump, bahwa “Israel terlalu kecil dan harus memperluas wilayahnya”, jelas merupakan dukungan terhadap kebijakan ekspansi Israel, termasuk di selatan Suriah dan wilayah Palestina lainnya.
Tampaknya kawasan Timur Tengah sedang mengalami penataan ulang peta geopolitik, seperti yang diisyaratkan oleh Netanyahu. Proses ini berjalan di bawah pengawasan Amerika Serikat, di mana Trump pernah mengancam akan mengubah Kawasan menjadi “neraka” jika masalah tawanan Israel tidak segera diselesaikan sebelum ia memasuki Gedung Putih.
Untuk memahami situasi ini lebih mendalam, cukup melihat sikap negara-negara Barat terhadap al-Jolani dan kelompoknya, Haiat Tahrir al-Sham. Ada indikasi kuat adanya upaya untuk menghapus nama mereka dari daftar kelompok teroris internasional. Meski, langkah ini masih terkait erat dengan sikap mereka terhadap Israel dan upaya normalisasi hubungan.
Perubahan batas-batas yang ditetapkan oleh Perjanjian Sykes-Picot menjadi bagian dari agenda Amerika Serikat sebagai pewaris perjanjian tersebut. AS dengan jelas memanfaatkan kelompok-kelompok Takfiri seperti al-Qaeda dan ISIS untuk memainkan peran baru di Kawasan. Dalam pandangan Washington, kelompok-kelompok ini tidak lagi dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan nasional AS. Oleh karena itu, mereka didorong keluar dari daftar terorisme global dan dipersiapkan untuk mengelola urusan di Suriah. Tujuannya jelas: memastikan isu Palestina terlupakan, sekaligus memungkinkan perubahan peta geopolitik demi mendukung kepentingan Israel.
Dengan demikian, runtuhnya Pemerintahan Bashar al-Assad di Suriah bukanlah sekadar konflik internal, melainkan bagian dari agenda terorganisasi yang melibatkan Presiden Amerika Serikat, Erdogan, dan Abu Mohammad al-Jolani. Dukungan terhadap kelompok teroris Takfiri Haiat Tahrir al-Sham benar-benar bertujuan membuka jalan bagi terwujudnya ambisi “Israel Raya” di Kawasan.
Pembiaran terhadap pencaplokan wilayah Suriah oleh Israel, bungkamnya Haiat Tahrir al-Sham, menunjukkan adanya kolaborasi tersebut. Al-Jolani, dengan dukungan penuh Erdogan, semakin tegas menunjukkan sebagai alat Zionis yang dirancang untuk menghancurkan Suriah demi kepentingan eksternal. Sejarah peradaban manusia segera mencatat kebiadaban mereka dalam memperkuat agenda ekspansi Israel, dengan mengorbankan rakyat Suriah dan Palestina. [PP/MT]
