Duel Netanyahu vs Erdogan di Suriah Utara
POROS PERLAWANAN – Konflik di Suriah memasuki babak baru yang memperlihatkan semakin jelasnya benturan kepentingan berbagai pihak yang selama ini terlibat dalam krisis negara tersebut. Setelah jatuhnya Pemerintah Suriah pada 8 Desember 2024, persaingan geopolitik di Kawasan semakin memanas, terutama antara Israel dan Turki.
Koalisi Israel dan Kelompok Kurdi
Di balik jatuhnya Pemerintah Damaskus, hubungan Israel dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK) dan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) menjadi semakin kentara. Kolaborasi ini bertujuan untuk mendirikan negara Kurdi di wilayah utara Suriah. Israel, melalui Menteri Luar Negeri Gidon Saar, secara terbuka menyatakan dukungan bagi Kurdi, menyebut mereka sebagai “bangsa besar” yang menjadi korban diskriminasi oleh Iran dan Turki.
Langkah ini disambut baik oleh media Israel dan saluran propaganda yang dekat dengan PKK serta Unit Perlindungan Rakyat Kurdi (YPG), kelompok terbesar dalam SDF. Dukungan tersebut dianggap sebagai bagian dari rencana Israel untuk menciptakan “Israel Raya” dengan mendirikan negara Kurdi sebagai sekutu strategis di Kawasan.
Turki dan Konflik dengan Kurdi
Turki menolak legitimasi YPG dan menganggapnya sebagai perpanjangan PKK, kelompok yang mereka cap sebagai organisasi teroris. Operasi militer yang didukung Turki melalui kelompok bersenjata “Tentara Nasional Suriah” telah berhasil merebut beberapa wilayah strategis dari kontrol Kurdi, seperti Tal Rifaat dan Manbij.
Presiden Recep Tayyip Erdogan menegaskan bahwa ambisi Israel untuk mendirikan negara Kurdi adalah ancaman langsung bagi stabilitas Turki dan Kawasan. Dalam sebuah pernyataan di parlemen, Erdogan memperingatkan bahwa rencana Israel di Suriah dan Irak utara juga mengincar wilayah Turki.
Respons Internasional
Di sisi lain, SDF secara resmi meminta bantuan Israel setelah kehilangan wilayah strategis seperti Tal Rifaat dan Manbij akibat serangan kelompok bersenjata yang didukung Turki. Menteri Luar Negeri Israel, Gidon Saar menegaskan bahwa Israel akan mempertahankan Kurdi dari ancaman serangan lebih lanjut, sambil melibatkan Amerika Serikat dan sekutu lainnya dalam konsultasi strategis.
Pernyataan ini diperkuat oleh kunjungan Komandan CENTCOM AS, Jenderal Michael Erik Kurilla ke posisi Kurdi di Suriah. Selain itu, senator AS, Lindsey Graham juga memperingatkan Turki agar menghentikan operasi militer terhadap Kurdi, dengan ancaman sanksi ekonomi dari Washington.
Kompleksitas Konflik di Suriah
Konflik ini bukan hanya tentang dinamika internal Suriah, melainkan juga melibatkan aktor regional dan internasional dengan agenda yang saling bertentangan. Di satu sisi, Israel dan Kurdi berusaha untuk membagi Suriah dan membentuk negara baru. Di sisi lain, Turki bersama sekutunya mencoba menghalangi rencana tersebut demi melindungi kepentingannya di Kawasan.
Pengaruh Israel di Suriah semakin nyata dengan memanfaatkan ketegangan etnis dan politik untuk memperluas pengaruhnya. Namun, Turki mengancam akan mengambil langkah pencegahan terhadap ambisi Israel dan Amerika Serikat yang mendukung otonomi Kurdi di Suriah.
Krisis Baru di Timur Tengah
Dalam konteks yang lebih luas, skenario ini mengingatkan pada Perjanjian Sevres 1920, yang bertujuan membagi Kekaisaran Ottoman dan menciptakan negara-negara etnis baru, termasuk negara Kurdi. Erdogan melihat sejarah ini terulang kembali dengan upaya untuk melemahkan Turki melalui pendirian negara Kurdi di perbatasannya.
Kesimpulan
Situasi di Suriah semakin memanas, dengan Israel, Turki, dan kelompok Kurdi memainkan peran kunci dalam menentukan arah masa depan Kawasan. Konflik ini tidak hanya akan memengaruhi Suriah, tetapi juga memicu ketegangan yang lebih luas di Timur Tengah, memperkuat polarisasi antara berbagai kekuatan regional dan global.
