Masa Depan Hizbullah Pasca-Syahid Sayyid Hasan Nasrallah

POROS PERLAWANAN – Anggota Blok Loyalitas terhadap Perlawanan, Ali Fayyad, dalam wawancara dengan situs Responsible Statecraft pada Selasa 4 Maret, membahas situasi Hizbullah setelah perkembangan terbaru, pandangannya terhadap kondisi internal Lebanon, serta posisinya terhadap Amerika Serikat dan kepemimpinan baru di Suriah.

Strategi Hizbullah Pasca-Sayyid Hasan Nasrallah

Dalam wawancara tersebut, Fayyad menegaskan bahwa pendekatan Hizbullah dalam situasi saat ini adalah agar “negara Lebanon menangani situasi dengan Israel, yang masih menduduki sebagian wilayah Lebanon”. Namun, ia juga menekankan bahwa Lebanon memiliki hak untuk menggunakan kekuatan jika diperlukan guna mengakhiri pendudukan Israel.

Fayyad menyatakan bahwa Hizbullah tetap berkomitmen pada prinsip dan visi Sayyid Hasan Nasrallah terkait situasi di Lebanon dan Kawasan. Ia menambahkan bahwa perubahan besar telah terjadi di Kawasan, yang harus dipahami dan dihadapi dengan strategi yang tepat.

Hizbullah: Partai Politik atau Gerakan Perlawanan?

Menanggapi kemungkinan perubahan Hizbullah menjadi sekadar partai politik, Fayyad membantah anggapan tersebut. Ia menegaskan bahwa Hizbullah tetap merupakan Gerakan Perlawanan sekaligus partai politik.

“Hizbullah tetap berkomitmen pada perlawanan dan meyakini bahwa Lebanon berhak menghadapi agresi Israel dalam bentuk apa pun,” katanya. Namun, ia mengakui bahwa perubahan kondisi saat ini memerlukan pendekatan yang berbeda.

Fayyad menjelaskan bahwa salah satu perubahan utama saat ini adalah peran negara Lebanon dalam menangani konflik dengan Israel. Menurutnya, Hizbullah mendukung peran negara dalam menangani masalah tersebut, tetapi tetap mempertahankan komitmennya terhadap perlawanan.

Hizbullah dan Isu Senjata

Menanggapi seruan Presiden Lebanon, Joseph Aoun, untuk menyelesaikan isu senjata Hizbullah melalui dialog, Fayyad menyatakan bahwa hal ini sejalan dengan keinginan partainya. Namun, ia menilai masih terlalu dini untuk membahas integrasi militer Hizbullah ke dalam struktur negara.

“Masalah ini tidak bisa ditangani secara terpisah, tetapi harus dibahas dalam konteks yang lebih luas, termasuk bagaimana negara dapat menjalankan perannya dalam mempertahankan tanah dan rakyat Lebanon,” ujarnya.

Pendudukan Israel di Wilayah Selatan Lebanon

Mengenai lima wilayah di selatan Lebanon yang masih diduduki Israel, Fayyad menyatakan bahwa saat ini merupakan tahap implementasi Resolusi PBB 1701.

“Ini adalah tanggung jawab negara, dan kami memantau situasi dengan saksama,” katanya. Jika negara gagal menangani masalah ini, Hizbullah akan meminta Pemerintah menilai situasi dan mempertimbangkan langkah-langkah untuk membebaskan wilayah tersebut.

Fayyad menegaskan bahwa posisi ini selaras dengan sikap resmi Lebanon. Ia merujuk pada pertemuan tiga pemimpin Lebanon di Baabda, di mana mereka menegaskan bahwa kehadiran Israel di wilayah tersebut merupakan bentuk pendudukan yang memberi Lebanon hak untuk menggunakan segala cara demi pembebasan wilayahnya.

Hizbullah dan Peran Amerika Serikat

Menanggapi pernyataan Utusan AS, Morgan Ortagus, yang menyebut bahwa Hizbullah harus dikeluarkan dari Pemerintahan Lebanon, Fayyad mengecam hal tersebut sebagai bentuk intervensi dalam urusan domestik Lebanon.

“Hizbullah adalah gerakan politik paling populer di Lebanon dan memiliki dukungan rakyat yang luas,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa sikap Amerika mengabaikan kehendak mayoritas rakyat Lebanon serta realitas politik yang ada.

Fayyad menilai bahwa pendekatan AS terhadap Lebanon lebih bersifat propaganda dibandingkan kebijakan yang bertanggung jawab. Ia juga mengkhawatirkan upaya AS untuk memicu konfrontasi antara militer Lebanon dan Hizbullah, sesuatu yang menurutnya sangat berbahaya bagi stabilitas nasional.

Dukungan AS terhadap Tentara Lebanon

Terkait dukungan Militer AS terhadap tentara Lebanon, Fayyad menyatakan bahwa Hizbullah tidak menentang bantuan tersebut. Namun, ia menekankan pentingnya independensi Militer Lebanon dan perlunya menghindari ketergantungan pada pihak eksternal.

Sikap Hizbullah terhadap Amerika Serikat

Menanggapi kemungkinan Hizbullah menjalin kontak langsung dengan AS, Fayyad menyatakan bahwa partainya memiliki hubungan baik dengan banyak negara, termasuk negara-negara Uni Eropa. Namun, ia menolak segala bentuk komunikasi dengan Pemerintah AS karena biasnya terhadap Israel.

“Kami membedakan antara Pemerintah AS dan masyarakat Amerika, termasuk akademisi, aktivis, serta media. Tidak ada masalah dalam mengadakan pertemuan informal dengan mereka,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa perbedaan utama antara Hizbullah dan AS terkait dengan dua isu utama: konflik Palestina-Israel serta intervensi Washington dalam urusan internal Lebanon.

Tuduhan Keterlibatan Hizbullah dalam Aktivitas Bersenjata di Luar Negeri

Fayyad membantah tuduhan bahwa Hizbullah terlibat dalam aktivitas bersenjata di luar Lebanon. Menurutnya, Hizbullah beroperasi secara terbuka di Lebanon dengan tujuan membebaskan wilayah yang diduduki Israel.

Ia menegaskan bahwa perlawanan terhadap pendudukan merupakan hak yang diakui dalam hukum internasional dan bahwa Hizbullah memiliki hak untuk mempertahankan diri dari serangan Israel.

Perkembangan di Suriah dan Sikap Hizbullah

Menanggapi dinamika politik di Suriah, Fayyad mengakui bahwa perubahan yang terjadi merupakan tantangan besar. Namun, ia menegaskan bahwa Hizbullah tidak mendukung penindasan atau korupsi dalam Pemerintahan Suriah.

Mengenai kepemimpinan baru di Suriah, Fayyad menyatakan bahwa Hizbullah mengikuti kebijakan resmi Lebanon, yang menyerukan hubungan seimbang antara kedua negara.

Namun, ia mempertanyakan sikap kepemimpinan baru Suriah terhadap Israel, yang dinilainya masih belum jelas.

“Israel terus menduduki wilayah Suriah, tetapi kepemimpinan baru tidak mengambil posisi tegas terhadap hal ini. Ini sangat aneh dari sudut pandang hukum dan politik,” katanya.

Konflik di Perbatasan Lebanon-Suriah

Terkait ketegangan baru-baru ini di perbatasan Lebanon-Suriah, Fayyad mengaitkannya dengan aktivitas penyelundupan. Namun, ia menilai bahwa ada faktor politik di balik konflik tersebut, yang bertujuan untuk menekan Lebanon.

“Kami menginginkan stabilitas di perbatasan timur laut dan menolak upaya pihak tertentu untuk menciptakan ketegangan,” tegasnya.