Menlu Iran Serukan Embargo Massal Israel dan para Penyokongnya
POROS PERLAWANAN – Dalam pidato pada rapat luar biasa para Menlu OKI di Jeddah pada Jumat malam 7 Maret, Menlu Iran, Sayyid Abbas Araghchi menyoroti kondisi terkini yang dihadapi warga Gaza.
“Kondisi di Palestina, terutama di Gaza, adalah masalah yang sangat mengkhawatirkan. Krisis ini bukan sekadar sebuah bencana kemanusiaan, tapi manifestasi sebuah ketidakadilan mendalam terhadap hak sebuah bangsa; bangsa yang selama lebih dari 7 dekade diberangus dari hak-hak mendasar dan martabat insaninya, serta menjadi korban agresi dan pendudukan keji,” kata Araghchi, Fars melaporkan.
“Rakyat Palestina memiliki hak esensial dan tak terbantahkan untuk membela diri serta melawan pendudukan dan agresi. Hak ini diakui secara resmi dalam hukum internasional dan tidak membutuhkan validasi dari kekuatan asing mana pun.”
“Meski demikian, mayoritas negara-negara Barat bukan hanya mengingkari hak sah faksi-faksi Perlawanan Palestina untuk membela diri, bahkan secara aktif menjustifikasi kejahatan Israel dengan dalih ‘pembelaan diri.’”
“Masyarakat internasional harus menolak narasi-narasi menyesatkan ini. Mereka mesti menerima bahwa faksi-faksi Perlawanan Palestina, yang dibentuk untuk menghadapi pendudukan, apartheid, dan agresi, adalah para aktor legal berdasarkan hukum internasional.”
“Berdasarkan tindakan-tindakan yang dilakukan OKI sebelum ini untuk Gaza, pertemuan ini harus memberikan sebuah peta jalan komprehensif dan berani yang selaras dengan besarnya krisis di Gaza. Kini adalah waktu yang tepat bagi kita untuk memastikan bahwa ucapan kita dibarengi dengan tindakan konkret.”
“Kami meyakini bahwa dalam rangka memaksa Rezim Zionis menghentikan kejahatannya terhadap warga Gaza dan bangsa-bangsa lain di Kawasan, sebuah tindakan praktis dan segera berupa embargo massal harus diberlakukan terhadap Israel. Selain itu, seluruh korporasi dan lembaga, yang secara langsung atau tidak langsung, menyokong pendudukan serta kejahatan Israel dan memfasilitasinya, juga mesti dijatuhi embargo. Aktivitas mereka harus dihentikan, minimal di negara-negara anggota OKI. Kesekretariatan OKI mesti menyiapkan daftar dari lembaga-lembaga (pro-Israel) yang beraktivitas di negara-negara anggota OKI tersebut.”
