AS Jatuhkan Sanksi Lagi: Diplomasi di Meja, Sabetan di Leher
POROS PERLAWANAN – Sambil duduk manis di meja negosiasi dengan Teheran, Amerika Serikat kembali menunjukkan watak sejatinya: berunding dengan satu tangan, dan menghantam dengan tangan lainnya. Pada Selasa 22 April, Departemen Keuangan AS mengumumkan sanksi baru terhadap Iran, kali ini menargetkan seorang pemimpin salat Jumat dan jaringan bisnis gas alam cair (LNG) yang disebut “mendanai program nuklir dan militer” Iran.
Tokoh yang dimaksud adalah Sayyid Assadollah, seorang Imam salat Jumat yang justru dikenal luas sebagai tokoh keagamaan, bukan perantara senjata. Namun bagi Washington, setiap sumber daya mandiri dari dunia Islam adalah ancaman, apalagi jika menyangkut energi, akar dari hegemoni Dolar global.
Kepalsuan Retorika: Sanksi di Tengah Negosiasi
Menurut Tasnimnews, pernyataan Departemen Keuangan menyebut bahwa jaringan milik Assadollah dan putranya, Meysam Imam Juma, bertanggung jawab atas ekspor ribuan pengiriman LPG dari Iran ke Pakistan melalui perusahaan-perusahaan berbasis di UEA. Salah satunya adalah Petrokimia Kaspia FZE, yang kini masuk dalam daftar hitam AS.
“Pemimpin salat Jumat dan jaringannya berusaha mengekspor ribuan pengiriman gas alam cair, termasuk dari Amerika Serikat, untuk menghindari sanksi dan menghasilkan pendapatan bagi Iran,” ujar Menteri Keuangan AS, Scott Besant, dengan nada seolah ekonomi Iran tak boleh hidup tanpa restu Washington.
Ironisnya, sanksi ini dijatuhkan sementara negosiasi nuklir tidak langsung antara AS dan Iran masih berlangsung, menjadikan meja diplomasi sebagai panggung ilusi, bukan solusi. Tuntutan Iran dalam negosiasi pun semakin terbukti relevan: pencabutan total sanksi sebagai syarat dasar.
LNG: Ladang Energi, Ladang Ketakutan Amerika
Bagi Iran, gas alam cair adalah urat nadi ekonomi yang ingin dijaga dari cengkeraman Barat. Bagi AS, LNG dari Iran adalah simbol kemerdekaan ekonomi di luar sistem petrodolar, sesuatu yang tak bisa ditoleransi. Washington sadar, selama energi Iran mengalir bebas ke Pakistan, Tiongkok, atau negara-negara Global South lainnya, monopoli pasar energi dunia akan terkikis.
Bukan kebetulan jika sanksi juga menargetkan koneksi antara Iran dan negara-negara tetangga seperti Pakistan. Setiap kemitraan regional yang menantang sanksi AS akan dibungkam, meski harus memfitnah ulama dengan label “pengusaha ilegal”.
Dunia Tahu, Tapi Diam
Sanksi terhadap tokoh agama sekaligus pelaku usaha yang legal di mata hukum Iran dan negara mitranya membuktikan satu hal: AS tidak berperang melawan senjata, tapi melawan kemerdekaan. Ketika negara-negara Eropa hanya mencatat tanpa bertindak, dan organisasi-organisasi internasional membisu, maka sanksi bukan lagi alat diplomasi; melainkan bentuk perang ekonomi total terhadap bangsa yang memilih berdiri di atas kaki sendiri.
