Protes Genosida Zionis atas Gaza, Serikat Pekerja Terbesar Norwegia Serukan Boikot Total Ekonomi Israel
POROS PERLAWANAN – Dilansir Press TV, organisasi buruh terbesar dan paling berpengaruh di Norwegia, Konfederasi Serikat Pekerja Norwegia (LO), secara resmi mengadopsi resolusi untuk memboikot Israel sebagai bentuk protes terhadap tindakan militer Israel di Jalur Gaza dan pendudukan di wilayah Palestina. Keputusan ini disahkan dalam kongres nasional LO yang digelar di Oslo pada 8–9 Mei 2025.
Dalam pemungutan suara, sebanyak 240 delegasi menyatakan dukungan terhadap boikot ekonomi terhadap Israel, sementara 69 delegasi menolaknya. Ini merupakan langkah paling tegas dari komunitas buruh Norwegia terhadap isu Palestina–Israel, dan mencerminkan meningkatnya solidaritas internasional terhadap rakyat Palestina.
Resolusi tersebut menyerukan kepada Dana Pensiun Negara Norwegia, yang memiliki aset senilai 1,8 triliun Dolar, serta lembaga keuangan dan perusahaan domestik untuk menarik semua investasi dan menghentikan kerja sama bisnis dengan Israel dan entitas yang terkait dengan pendudukan wilayah Palestina.
Wakil Pemimpin LO, Steinar Krogstad menegaskan bahwa boikot ini adalah bagian dari komitmen jangka panjang LO terhadap hak asasi manusia dan hukum internasional. “Langkah ini bukan hanya tentang konflik terkini, melainkan tentang prinsip etika dalam berinvestasi,” ujarnya.
LO sebelumnya telah mendukung kebijakan investasi etis, termasuk mendorong penarikan dana dari perusahaan telekomunikasi terbesar Israel, Bezeq, karena operasinya di permukiman ilegal di Tepi Barat. Investor besar Norwegia lainnya, Storebrand Asset Management, juga menarik investasi dari Palantir Technologies akibat kekhawatiran atas perannya dalam pengawasan di Wilayah Pendudukan.
Langkah LO juga mendapat dukungan dari 47 organisasi masyarakat sipil Norwegia yang mengirim surat terbuka kepada Menteri Keuangan Jens Stoltenberg, mendesak evaluasi ulang terhadap pedoman investasi Dana Pensiun Negara agar sejalan dengan hukum internasional dan menghindari keterlibatan dalam pelanggaran HAM.
Kelompok Perlawanan Palestina, Hamas menyambut baik keputusan ini dan menyebutnya sebagai “langkah berani dan adil” yang patut dicontoh oleh serikat pekerja global lainnya.
