Pengakuan Mengejutkan Tentara Israel: Kami Diperintahkan Menghancurkan Gaza agar Orang Arab Tak Bisa Kembali ke Tanah Mereka
POROS PERLAWANAN – Dilansir Press TV, seorang tentara Israel dari Brigade Givati mengungkapkan kesaksian mengejutkan tentang strategi militer negaranya di Jalur Gaza. Dalam wawancara bersama Drop Site News, ia menyatakan bahwa pasukannya secara sengaja diperintahkan untuk menghancurkan seluruh wilayah Gaza utara demi mencegah kembalinya warga Palestina ke tanah mereka.
“Anda harus menghancurkan segalanya, supaya mereka tidak bisa kembali. Itu perintahnya dan saya menjalankannya,” ujarnya tanpa menyebutkan identitas.
Tentara itu mengaku hanya sebagai “prajurit kecil” yang mengikuti arahan atasannya. Namun, dalam nada datar ia menambahkan: “Kalau ditanya pendapat pribadi saya, saya sendiri tak tahu harus berkata apa. Itu hanya misi, Bro.”
Pengakuan itu merujuk pada pelaksanaan “Rencana Jenderal”, sebuah strategi yang digagas oleh mantan Jenderal Israel, Giora Eiland. Rencana ini dijalankan antara Oktober 2024 hingga Januari 2025 dan bertujuan untuk mengusir ratusan ribu warga Palestina dari Gaza utara dengan memblokir akses terhadap air, makanan, dan obat-obatan, mendorong mereka menuju kelaparan atau pengungsian.
Brigade Givati menjadi salah satu unit militer pertama yang dikerahkan, dan terlibat dalam penghancuran besar-besaran di berbagai kota seperti Beit Lahia, Jabaliya, Beit Hanoun, hingga Rafah. Tentara tersebut bahkan mengakui keterlibatan langsung dalam pembakaran tiga sekolah.
“Kalau suatu lokasi dianggap tidak dibutuhkan lagi, kami diperintahkan untuk meratakannya. Bangunannya dihancurkan supaya tak ada yang bisa kembali ke sana,” katanya.
Sejak dimulainya agresi Israel pada 7 Oktober 2023, serangan militer telah merenggut nyawa lebih dari 54.000 warga Palestina, sebagian besar wanita dan anak-anak, serta melukai lebih dari 125.000 orang, menurut Kementerian Kesehatan Gaza.
Israel juga dituduh menyerang infrastruktur sipil seperti rumah sakit dan sekolah, yang secara jelas melanggar hukum internasional.
Pada 21 November 2024, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Benyamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
