Kaburkan Makna Moral dan Giring Narasi ke Framing Keamanan, Kompas Kerdilkan Subtansi Aksi Damai KOSPY Bela Palestina

POROS PERLAWANAN — Pada Minggu, 19 Oktober 2025, ribuan warga berkumpul di jantung Jakarta dalam aksi damai bela Palestina yang diinisiasi oleh Komite Solidaritas Palestina dan Yaman (KOSPY). Mereka hadir tanpa atribut politik, membawa pesan kemanusiaan universal; hentikan agresi, tegakkan martabat manusia.

Namun pemberitaan Kompas.com berjudul “1.255 Polisi Dikerahkan Jaga Dua Aksi Demo di Jakarta pada 19 Oktober” mengaburkan makna moral itu. Alih-alih menyoroti substansi aksi, laporan tersebut mengarahkan perhatian publik pada aspek keamanan. Ini menandai pergeseran dari jurnalisme publik ke jurnalisme otoritatif, pergeseran yang terjadi bukan karena kesalahan teknis, melainkan karena pilihan framing yang sadar dan konsisten.

Framing Keamanan: Memindahkan Fokus dari Solidaritas ke Ketertiban

Judul laporan Kompas dibuka dengan angka “1.255 polisi”, bukan dengan konteks kemanusiaan atau aspirasi warga. Secara semantik, pilihan itu menempatkan keamanan sebagai isu utama dan aksi warga sebagai potensi risiko.

Dalam teori security framing, narasi semacam ini mengonstruksi ruang publik sebagai area pengawasan, bukan partisipasi. Aksi solidaritas tidak ditampilkan sebagai ekspresi demokratis, melainkan sebagai peristiwa yang perlu dikendalikan.

Akibatnya, berita yang seharusnya mencerminkan kepedulian publik berubah menjadi laporan situasional yang menegaskan kehadiran aparat. Nilai moral aksi menjadi subordinat dari narasi ketertiban.

Representasi yang Menghapus Subjek Sosial

Kompas tidak memberikan ruang bagi suara penyelenggara maupun peserta aksi. Komite Solidaritas Palestina dan Yaman hanya disebut sepintas, itupun tanpa mencantumkan singkatan KOSPY, tanpa penjelasan konteks, tuntutan, atau latar kemanusiaan yang melandasi gerakan tersebut. Absennya subjek sosial dalam berita menjadikan warga sebagai entitas tanpa suara, hanya menjadi latar dari narasi institusional.

Dalam kerangka analisis wacana, penghilangan subjek ini membentuk asymmetric representation, yakni otoritas yang berbicara, warga dibungkam. Proses ini menggeser makna peristiwa dari “aksi solidaritas rakyat” menjadi “kegiatan yang diawasi oleh aparat”. Dengan demikian, Kompas bukan semata melaporkan peristiwa, melainkan mereproduksi hierarki kekuasaan di dalam bahasa jurnalistiknya.

Ketergantungan pada Sumber Tunggal: Hilangnya Independensi

Seluruh isi laporan bersumber dari pernyataan Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Pusat tanpa verifikasi silang. Tidak ada upaya observasi lapangan atau konfirmasi kepada penyelenggara. Praktik ini bertentangan dengan prinsip dasar jurnalisme verifikasi dan keseimbangan sumber. Ketika satu institusi menjadi satu-satunya sumber, berita akan kehilangan fungsi kontrolnya terhadap kekuasaan dan beralih menjadi kanal legitimasi bagi narasi resmi.

Kondisi ini memperlihatkan degradasi independensi redaksional, yaitu media tidak lagi menguji informasi, melainkan menyalurkan pernyataan. Secara epistemik, fungsi jurnalisme bergeser dari pencarian kebenaran menjadi reproduksi otoritas.

Reduksi Kontekstual: Solidaritas yang Terfragmentasi

Kompas menggambarkan aksi sebagai “dua kegiatan di dua lokasi berbeda”. Secara struktural, kalimat itu tampak informatif, tetapi secara wacana, hal itu memecah peristiwa menjadi fragmen tanpa konteks global. Padahal, aksi KOSPY merupakan bagian dari gelombang solidaritas internasional yang menolak kekerasan terhadap Palestina dan Yaman. Dengan menampilkan peristiwa secara lokal dan terpisah, Kompas meniadakan keterhubungan moral antargerakan dan menurunkan bobot politisnya.

Ini mencerminkan episodic framing, pola peliputan yang memotong peristiwa dari akar historis dan moralnya. Akibatnya, pembaca tidak lagi melihat aksi sebagai ekspresi kesadaran global, melainkan sebagai kegiatan domestik yang netral dan rutin.

Pergeseran Fungsi Jurnalisme: Dari Cermin Realitas ke Instrumen Kekuasaan

Dalam situasi ini, Kompas tidak hanya melaporkan, tetapi membingkai ulang kenyataan melalui lensa institusional. Peran media yang seharusnya menyalurkan aspirasi warga bergeser menjadi perpanjangan narasi negara.

Kecenderungan semacam ini mengindikasikan kemunduran fungsi watchdog journalism. Media tidak lagi memeriksa kekuasaan, melainkan menenangkan kekuasaan.

Ketika struktur pemberitaan disusun berdasarkan prioritas aparat, bukan kepentingan publik, maka yang hilang bukan hanya empati, melainkan legitimasi moral jurnalisme itu sendiri.

Implikasi Moral dan Kritis bagi Publik

Pergeseran naratif seperti ini memiliki konsekuensi sosial yang signifikan. Ini akan membentuk cara publik memahami aksi sipil sebagai potensi ancaman, bukan ekspresi hak. Dalam jangka panjang, framing keamanan atas solidaritas kemanusiaan akan menormalisasi kecurigaan terhadap partisipasi publik.

Karena itu, tanggung jawab moral tidak berhenti pada redaksi media. Pembaca pun memiliki peran kritis untuk membongkar bias wacana dan menolak narasi yang menyingkirkan kemanusiaan dari ruang berita.

Membaca dengan kesadaran kritis bukan hanya tindakan intelektual, melainkan bentuk solidaritas itu sendiri, perlawanan senyap terhadap dominasi makna yang ditentukan oleh kekuasaan.

Penutup

Kasus pemberitaan Kompas atas aksi damai KOSPY Bela Palestina menunjukkan bagaimana framing, representasi, dan sumber dapat bersama-sama membentuk bias struktural dalam wacana media. Ketika solidaritas ditafsir sebagai urusan keamanan, jurnalisme kehilangan jarak kritis dan moralitasnya.

Tugas pers bukan mengamankan ruang publik, tetapi meneranginya. Sebab di hadapan penderitaan manusia, yang dipertaruhkan bukan soal objektivitas berita, melainkan keberanian untuk menulis dengan hati nurani.