Pakar Mesir: Tak Ada Pihak yang Mampu Melucuti Hizbullah Lebanon
POROS PERLAWANAN – Pakar urusan Palestina dan Israel asal Mesir, Ibrahim Al-Darawi menegaskan bahwa Hizbullah adalah gerakan politik sah yang berpartisipasi dalam Pemilu Lebanon, sehingga tidak ada pihak mana pun yang mampu melucuti senjatanya. Pernyataan itu disampaikan dalam wawancara dengan jaringan Rusia Al-Youm pada Kamis pagi 27 November.
Menurut Al-Darawi, Hizbullah “bukan hanya kelompok bersenjata”, melainkan aktor politik resmi yang memainkan peran sentral dalam menjaga perbatasan Lebanon, terutama selama perang tahun 2006 melawan Israel.
“Satu-satunya jalan adalah integrasi, bukan pelucutan”
Merespons diskusi terbaru mengenai desakan pelucutan senjata Hizbullah, Al-Darawi menegaskan bahwa langkah tersebut mustahil dilakukan. “Tidak ada yang mampu melucuti Hizbullah. Satu-satunya cara adalah mengintegrasikan senjatanya ke dalam struktur Pemerintahan Lebanon,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa Kairo juga aktif dalam upaya stabilisasi Lebanon. Kepala Intelijen Umum Mesir, Hassan Mahmoud Rashad, serta Menteri Luar Negeri Mesir telah melakukan langkah-langkah diplomatik di Beirut, yang menurutnya menunjukkan koordinasi Arab dalam menangani isu ini.
Kritik terhadap Israel dan Narasi Pelucutan Senjata
Al-Darawi mengkritik klaim Israel yang menyatakan mampu menghadapi Hizbullah, dengan menyebut bahwa Israel sendiri “memiliki kelompok militan dan organisasi bersenjata terbesar di dunia”. Ia menyinggung sejarah pendudukan Palestina pada 1948, ketika kelompok paramiliter Israel aktif dan menjadi ancaman bagi negara-negara Arab dan Islam.
Pakar Mesir itu menegaskan bahwa posisi Arab terhadap Hizbullah dan Kelompok Perlawanan lain berbeda jauh dari narasi Israel. “Hizbullah tidak bisa dilihat melalui lensa Israel,” katanya.
Upaya AS Melucuti Hizbullah dan Kenyataan di Lapangan
Setelah penandatanganan Deklarasi Penghentian Permusuhan pada 27 November 2024, Amerika Serikat meningkatkan tekanan terhadap Lebanon untuk melucuti Hizbullah. Washington menggunakan pengaruhnya di lembaga finansial dan diplomatik, mulai dari ancaman penghentian bantuan ekonomi hingga sanksi pada institusi terkait Hizbullah untuk memaksa Beirut menafsirkan perjanjian itu sebagai “monopoli senjata” oleh negara.
Di tingkat politik, AS menjadikan isu pelucutan senjata sebagai prasyarat konsolidasi gencatan senjata dan rekonstruksi Lebanon selatan. Namun pada saat bersamaan, Israel terus melanggar gencatan senjata melalui serangan udara dan artileri, membuat implementasi perjanjian kehilangan makna.
Analis Lebanon: Tekanan Barat Bertentangan dengan Hak Lebanon Membela Diri
Analis Lebanon dan regional memandang tekanan AS sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk melemahkan Poros Perlawanan dan mengubah keseimbangan pencegahan di perbatasan utara Palestina yang Diduduki. Mereka menegaskan bahwa selama Israel terus melanggar gencatan senjata, pembahasan mengenai pelucutan senjata Hizbullah adalah tidak realistis dan bertentangan dengan hak dasar Lebanon untuk mempertahankan diri.
