Rusia: Andai Bukan Karena Rangkaian Veto AS, Derita Warga Gaza Sudah Berakhir Sejak Lama
POROS PERLAWANAN – Euro-Mediterranean Human Rights Monitor pada hari Selasa 2 Desember dengan tegas mengkritik rencana Presiden AS Donald Trump untuk Gaza. Lembaga ini menyatakan bahwa rencana tersebut akan menyebabkan pengusiran paksa penduduk wilayah tersebut.
Fars memberitakan, lembaga tersebut meyakini bahwa rencana AS akan mengakibatkan dominasi ilegal dan berkepanjangan, pendudukan tanah Palestina dengan paksa, serta penahanan kolektif ilegal terhadap warga sipil.
Menurut pusat hak asasi manusia tersebut, pada fase pertama, Jalur Gaza akan dibagi menjadi dua bagian: Zona Merah dan Zona Hijau. Zona Merah, yang mencakup 47 persen wilayah, akan menjadi tempat tinggal mayoritas warga sipil.
Zona Hijau, yang mencakup 53 persen wilayah, akan berada di bawah kendali militer penuh Rezim Zionis.
Rusia, seperti banyak negara lain, skeptis terhadap rencana Trump. Moskow telah memperingatkan bahwa rencana Washington untuk Gaza terkesan mencerminkan perdamaian, tetapi dalam praktiknya dapat membuka jalan bagi tindakan di balik layar dan eksperimen Amerika yang tidak diawasi di wilayah Palestina.
“Dalam rencana ini, tidak ada komitmen dari Israel sebagai kekuatan pendudukan; baik untuk menahan diri dari aneksasi tanah Palestina maupun untuk menarik pasukannya,” kata Jubir Kemenlu Rusia, Maria Zakharova.
“Jika AS tidak memveto enam rencana gencatan senjata darurat dalam dua tahun terakhir, perang dan penderitaan rakyat Gaza sudah berakhir sejak lama.”
Euro-Mediterranean Human Rights Monitor mengungkapkan bahwa rencana AS sejalan dengan konspirasi Israel, karena Rezim tersebut bermaksud untuk mengambil alih kendali penuh atas wilayah pesisir Gaza, mengubahnya menjadi zona tertutup di bawah dominasi keamanan dan ekonomi langsungnya.
Badan hukum tersebut menekankan bahwa tujuan rencana Rezim Zionis adalah menguasai sumber daya maritim wilayah tersebut. Tujuannya adalah mengubah komposisi demografis dan menggambar ulang peta demografis dan politik wilayah tersebut.
Dengan rencana ini, AS dan Israel berusaha memisahkan penduduk Jalur Gaza satu sama lain atas dasar pertimbangan keamanan dan politik.
