Pejabat AS Dukung ‘Hukum Rimba’ untuk Kelola Dunia dan Lecehkan Hukum Internasional

POROS PERLAWANAN – Dalam sebuah wawancara dengan CNN pada hari Senin 5 Januari, salah satu penasihat senior Presiden AS Donald Trump, Stephen Miller mendukung penerapan hukum rimba untuk mengatur dunia.

Diberitakan Fars, Miller menjawab pertanyaan berulang tentang kemungkinan penggunaan kekuatan militer. Ia mengataka,“Tidak ada yang akan berperang dengan AS soal masa depan Greenland.”

Pernyataan tersebut merupakan bagian dari upaya terbuka dan agresif Miller, yang dikenal sebagai salah satu tokoh berpengaruh di balik layar dalam membentuk kebijakan Pemerintahan Trump. Dalam wawancara tersebut, ia berusaha membenarkan imperialisme Amerika dan visi tatanan dunia baru, yang di situ AS dapat menggulingkan pemerintahan lain dan merebut tanah dan sumber daya asing dengan dalih “kepentingan nasionalnya.”

“Kita hidup di dunia nyata, dunia yang dikendalikan oleh kekuatan dan kekerasan, serta didorong oleh kekuatan militer. Ini adalah hukum besi dunia sejak awal sejarah,” ujar Miller.

Komentar Miller muncul setelah istrinya mengunggah foto di media sosial akhir pekan lalu, yang secara implisit menyiratkan bahwa AS akan segera menguasai Greenland, pada saat Donald Trump kembali mengintensifkan upayanya untuk memperoleh pulau tersebut.

Sehubungan dengan ini, pada Minggu 4 Januari lalu, Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen meminta Trump untuk menghentikan “ancaman” terkait aneksasi Greenland; sikap ini pada dasarnya merupakan protes kepada ancaman terhadap sekutu NATO.

Penaklukan Greenland oleh AS secara militer dapat merusak perjanjian dasar yang menjadi landasan aliansi militer NATO, yang Denmark dan AS sendiri merupakan anggota pendiri. Berdasarkan perjanjian tersebut, serangan terhadap salah satu anggota dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota. Namun, Trump sebelumnya telah menyatakan bahwa ia tidak akan menyingkirkan kemungkinan penggunaan kekuatan militer untuk merebut Greenland.

Miller juga mengulang pandangan Trump mengenai Pemerintahan Venezuela dan eksploitasi cadangan minyak besar negara tersebut, menyusul serangan AS ke Venezuela yang berujung kepada penangkapan Presiden Nicolás Maduro dan istrinya di Caracas. Operasi tersebut bahkan dikritik oleh beberapa sekutu terdekat AS. Sekjen PBB, António Guterres menyatakan bahwa serangan tersebut melanggar Piagam PBB.

Miller berkata bahwa “AS tengah mengendalikan Venezuela.” Dia menggambarkan perjanjian internasional mengenai hak kemerdekaan dan kedaulatan negara-negara tak lebih dari sekadar “etika dan basa basi internasional”.

(Tentu saja, apa yang dimaksud dengan “mengendalikan Venezuela” masih diperdebatkan. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menghindari penggunaan deskripsi tersebut, meskipun Trump bersikeras bahwa AS secara praktis memiliki “kendali” atas Venezuela. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat AS, Mike Johnson yang dengan tegas membela operasi militer tersebut, juga bersikeras bahwa AS tidak terlibat dalam perang atau pendudukan militer.)

Retorika Miller mengingatkan pada sejarah kelam hegemoni AS atas negara-negara Amerika Latin yang lebih kecil dan lemah melalui aksi pamer kekuatan militer. Ia mengeklaim bahwa blokade militer terhadap Venezuela, negara dengan populasi sekitar 28 juta orang, dapat menempatkan negara tersebut di bawah kendali AS.

“Kami yang menentukan syarat dan ketentuan. Kami telah memberlakukan embargo penuh terhadap minyak mereka dan kemampuan mereka untuk berdagang. Jadi, jika mereka ingin berdagang, mereka membutuhkan izin kami. Jika mereka ingin mengelola ekonomi mereka, mereka membutuhkan izin kami. Jadi, AS yang bertanggung jawab. AS yang mengendalikan negara itu,” ujar Miller.

Tak lama setelah itu, Bernie Sanders, senator independen dari Vermont, menanggapi komentar tersebut dengan keras. Dia mengecamnya dan mengatakan kepada CNN,“Miller memberikan definisi yang sangat jelas tentang imperialisme.”

“Trump telah dengan jelas menyatakan bahwa dia ingin menguasai minyak Venezuela. Menurut saya, itulah definisi yang tepat dari imperialisme. Saya pikir orang-orang di seluruh dunia berpikir, ‘Astaga, seolah-olah kita kembali 100 tahun atau 50 tahun ke belakang, ke masa ketika negara-negara besar dan kuat mengeksploitasi negara-negara miskin untuk sumber daya alam mereka,’” imbuh Sanders.