Dewan Perdamaian Gaza: Sarana AS Selamatkan Proyek Zionis
POROS PERLAWANAN – Sejak perang Gaza dimulai pada 7 Oktober 2023, banyak dibicarakan bahwa ini tidak akan sekadar menjadi konfrontasi militer antara Palestina dan Rezim Zionis, melainkan momen krusial yang berpotensi mengubah struktur sistem internasional yang ada.
Diberitakan Tasnim, dalam artikel terkait topik ini, al-Jazeera menganalisis dimensi dan tujuan entitas yang dikenal sebagai “Dewan Perdamaian Gaza”, yang diumumkan oleh Washington beberapa hari lalu sebagai bagian dari rencana Presiden AS, Donald Trump.
Pada awal Operasi Badai al-Aqsa, arsitek operasi tersebut, Syahid Yahya Sinwar mengatakan, “Ini akan menjadi perang regional yang akan mengubah segalanya.”
Lebih dari dua tahun sejak perang Gaza dimulai, pertanyaan yang muncul hari ini adalah apakah kita benar-benar menyaksikan gambaran perubahan besar ini.
Hari ini, salah satu gambaran paling menonjol dari perubahan ini adalah usulan pembentukan Dewan Perdamaian Gaza, yang disebutkan dalam rencana Trump dan pembentukannya diumumkan beberapa hari yang lalu.
Meskipun AS mengklaim entitas ini adalah Dewan Perdamaian Gaza, namun pada kenyataannya, entitas tersebut tidak terlalu berhubungan dengan Gaza. Sebaliknya, ia mewakili upaya poros AS untuk membangun kembali institusi sistem internasional yang gagal melayani proyek mereka sesuai keinginan AS dan Israel.
Entitas yang disebut sebagai Dewan Perdamaian Gaza ini tidak didasarkan pada prinsip keseimbangan internasional. Sebaliknya, ia didirikan atas logika “bersama kami atau melawan kami”. Ia mengesampingkan pihak mana pun yang menolak menerimanya, bahkan jika mereka adalah sekutu historis AS. Di sinilah ketegangan antara AS dan Eropa menjadi jelas.
Krisis Institusi-institusi Tatanan Internasional Saat Ini
Forum-forum Zionis di AS, terutama selama masa jabatan Benyamin Netanyahu, dan dengan dukungan langsung dari Trump, menyadari bahwa tatanan internasional usai Perang Dunia II—dari PBB hingga semua organisasi hak asasi manusia dan Mahkamah Internasional—tidak lagi dapat memberikan perlindungan politik dan hukum yang diperlukan bagi Israel dan AS sesuai dengan keinginan mereka.
Sejak awal, struktur lembaga-lembaga internasional tersebut dibuat sedemikian rupa sehingga mereka tidak netral, bertentangan dengan berbagai deklarasi dan piagam mereka. Tugas fundamental mereka adalah mendukung posisi AS dan sekutunya. Namun, di era saat ini, terutama setelah Perang Gaza, ketika lembaga-lembaga ini dipaksa oleh tekanan publik global untuk mendukung hak-hak Palestina serta memberlakukan batasan hukum tertentu terhadap AS-Zionis, walau secara relatif dan sementara, mereka tiba-tiba menjadi beban bagi AS dan Israel yang harus disingkirkan.
Trump secara jelas mengartikulasikan pergeseran ini dengan mengakui bahwa realitas telah berubah. Di sisi lain, banyak negara di dunia yang sebelumnya mencari konvergensi dengan Rezim Zionis kini bertindak lebih hati-hati setelah terungkapnya kejahatan Rezim tersebut di Gaza. Mereka menyadari bahwa berinteraksi dengan Rezim ini membawa biaya politik dan moral yang tinggi.
Semua ini berarti tatanan internasional tidak lagi sepenuhnya berada di bawah kendali proyek Zionis, sehingga AS dan Israel kini berada dalam posisi di mana mereka harus mencari pengganti untuk tatanan internasional tersebut.
Dewan Perdamaian Gaza: Topeng untuk Tatanan Internasional Alternatif
Dalam konteks ini, institusi yang disebut sebagai Dewan Perdamaian itu dipromosikan sebagai kerangka kerja untuk mengelola isu Gaza pascaperang. Namun pada kenyataannya ini merupakan upaya untuk menciptakan sistem internasional paralel yang merampas kekuasaan Dewan Keamanan dan PBB, serta memindahkan pusat pengambilan keputusan dunia ke lingkaran sempit yang dipimpin oleh AS; tempat di mana hanya loyalitas politik terhadap AS dan sekutunya yang penting, bukan kepatuhan terhadap hukum internasional.
Dewan Perdamaian Gaza sama sekali tidak didasarkan pada prinsip keseimbangan internasional, dan proyek Zionis tidak melupakan musuhnya. Sebaliknya, ia berusaha melemahkan mereka secara bertahap, baik melalui tekanan politik maupun dengan mendorong perubahan pemerintahan melalui alat-alat demokratis yang dimanipulasi, atau dengan bersekutu dengan ekstremis sayap kanan Eropa sesuai dengan visi Trump.
Di sini, reaksi Eropa patut diperhatikan. Prancis, sebagai anggota tetap Dewan Keamanan, menyadari bahwa Dewan Perdamaian Gaza bukan sekadar inisiatif politik untuk Gaza, melainkan sebuah proyek untuk menghilangkan Prancis dan negara-negara Eropa lainnya dari lingkup pengaruh secara global dan regional.
Di Dewan Keamanan, negara-negara Eropa memiliki pengaruh dan otoritas yang nyata, tetapi di Dewan Perdamaian Gaza, kekuasaan pengambilan keputusan terpusat di tangan AS dan, di belakangnya, Rezim Zionis. Itulah mengapa Dewan ini membuat Eropa khawatir dan memicu penolakan mereka.
Logika Balas Dendam Zionis
Di samping pembentukan ulang lembaga-lembaga internasional, proyek baru Zionis-AS didorong oleh pola pikir lain, namun sama berbahayanya dengan proyek Zionis sebelumnya: pola pikir balas dendam politik.
Pengalaman sejarah telah menunjukkan bahwa setiap negara atau pemerintah yang menghalangi kepentingan Zionis akan dicatat untuk jadi target balas dendam. Bahkan jika pelaksanaan balas dendam ini ditunda dan memakan waktu sangat lama.
Dalam hal ini, proyek Zionis tidak akan melupakan posisi Prancis, Inggris, dan negara-negara Eropa lainnya dalam sidang PBB terbaru yang tidak sejalan dengan posisi AS. Israel akan berusaha melemahkan posisi mereka secara bertahap, baik melalui tekanan politik maupun alat-alat demokratis yang dimanipulasi.
Hari ini, dalam situasi di mana proyek Zionis-AS berusaha untuk memaksakan sistem unilateral berdasarkan loyalitas terhadap AS dan Israel serta membalas dendam terhadap lawan-lawannya, Eropa berusaha untuk mempertahankan apa yang tersisa dari keseimbangan internasional.
Namun, di luar Eropa, sikap balas dendam proyek Zionis meluas ke lingkup yang jauh lebih luas, terutama di Timur Tengah. Di Dunia Arab dan Islam, siapa pun yang menentang kepentingan Zionisme dan proyeknya, bahkan dalam hal kecil, dimasukkan ke dalam daftar balas dendam Zionis. Dalam konteks ini, poros AS-Zionis menganggap Iran sebagai musuh terbesar dan hambatan strategisnya. Mereka terus berusaha membalas dendam terhadapnya.
Mengenai Turki, Zionis telah lama berusaha melemahkan peran dan pengaruh negara tersebut di Kawasan dan berusaha mencegah Turki menjadi kekuatan yang mandiri. Di Lebanon, Gaza, dan Suriah, serangan langsung dan tidak langsung Zionis untuk melemahkan kapasitas Perlawanan juga terus berlanjut selama puluhan tahun, dan tren ini masih berlanjut hingga saat ini. Agresi dan pendudukan Rezim Israel terhadap Suriah, setelah naiknya Abu Muhammad al-Jolani ke tampuk kekuasaan, juga bertujuan untuk menggambar ulang peta geopolitik Kawasan.
Pengganti Hukum Internasional
Dalam kerangka ini, Dewan Perdamaian Gaza menjadi alat untuk mewujudkan tujuan AS dan Rezim Zionis, yang memberikan Washington legitimasi alternatif yang melampaui legitimasi Dewan Keamanan. Faktanya, melalui Dewan ini, AS menciptakan legitimasi politik baru dengan mengumpulkan sejumlah negara Arab, Islam, dan Eropa, yang tidak didasarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional, melainkan pada keselarasan dengan pandangan AS.
Itulah mengapa pendekatan Eropa terhadap Dewan Perdamaian Gaza bersifat hati-hati. Eropa memandangnya sebagai faktor yang merusak konsep keseimbangan internasional dan mengubah dunia menjadi sistem pengambilan keputusan unipolar.
Faktanya, apa yang terjadi hari ini bukan sekadar perdebatan tentang tata kelola Gaza, melainkan perjuangan atas struktur tatanan internasional baru, di mana proyek Zionis-Amerika berusaha memaksakan sistem unilateral yang didasarkan pada balas dendam, sementara Eropa berupaya mempertahankan apa yang tersisa dari keseimbangan internasional demi kepentingan sendiri.
Di tengah konflik-konflik ini, Gaza sekali lagi menjadi titik panas yang mengungkap realitas dunia yang sedang berubah.
