Krisis Politik Irak Memburuk, Partai Kurdi Belum Sepakat Soal Presiden
POROS PERLAWANAN — Penundaan pengumuman calon presiden dari partai-partai Kurdi memperdalam krisis politik Irak dan berpotensi menghambat pembentukan Pemerintahan baru. Sejumlah politisi menilai situasi ini mengancam stabilitas nasional serta memperpanjang kebuntuan di Baghdad.
Mengutip IRNA yang merujuk Al-Ma’uluma pada Selasa 17 Februari, Anggota Parlemen Irak, Siham Al-Musawi memperingatkan risiko konflik internal Kurdi yang belum mencapai titik temu. Perselisihan itu dinilai langsung memengaruhi proses politik nasional dan menunda agenda konstitusional.
“Perbedaan pendapat di kalangan Kurdi mengenai calon presiden terus berlanjut dan belum ada kesepakatan akhir. Hambatan ini memengaruhi proses politik di Baghdad dan menunda pembentukan Pemerintahan,” kata Al-Musawi.
Posisi presiden memegang peran kunci dalam sistem politik Irak. Jabatan tersebut menentukan penunjukan perdana menteri serta menjadi pintu awal pembentukan Kabinet. Penundaan dianggap berdampak langsung pada pelayanan publik dan stabilitas ekonomi.
“Penundaan dalam memperkenalkan presiden memicu krisis karena posisi ini sangat penting untuk menunjuk perdana menteri dan proses pembentukan Pemerintahan. Kebuntuan politik merugikan kepentingan rakyat dan memengaruhi urusan pelayanan serta ekonomi,” ujar Al-Musawi.
Ia juga menekankan kebutuhan kompromi politik di antara partai Kurdi. “Tahap berikutnya menuntut partai-partai Kurdi memprioritaskan kepentingan nasional di atas perbedaan partisan. Sikap obstruktif berisiko menciptakan kekosongan konstitusional. Jika kebuntuan berlanjut, parlemen akan mencari solusi untuk mengatasinya.”
Analis politik Irak, Qassem Al-Tamimi menilai penundaan memperluas dampak krisis hingga ke faksi politik lain. Ketegangan di internal Kurdi berpotensi memperdalam kebuntuan di kalangan blok Syiah yang masih berselisih terkait posisi perdana menteri.
“Pertemuan Kurdi masih berlangsung untuk mencapai konsensus mengenai jabatan presiden. Penundaan pengumuman kesepakatan memperdalam kebuntuan politik dalam kerangka koordinasi,” kata Al-Tamimi.
Al-Tamimi juga menyinggung dinamika eksternal. “Campur tangan Presiden AS dalam urusan internal Irak mengacaukan perhitungan partai politik di blok Kurdi dan Syiah.”
Dari kubu Kurdi, Burhan Sheikh Rauf dari Persatuan Patriotik Kurdistan menyatakan proses negosiasi terus berjalan. Pertemuan lanjutan dengan Partai Demokrat Kurdistan dijadwalkan dalam waktu dekat.
“Pertemuan terakhir menghasilkan pemahaman positif dan kesamaan pandangan. Dalam beberapa hari ke depan akan digelar pertemuan lanjutan, kesepakatan akhir mengenai calon presiden berpeluang tercapai,” ujarnya.
Pernyataan serupa datang dari Wafa Muhammad Karim dari Partai Demokrat Kurdistan. Negosiasi disebut telah mencapai kemajuan signifikan.
“Kesepahaman tingkat lanjut telah tercapai. Proses menuju kesepakatan akhir terus berjalan, terutama terkait calon presiden,” kata Karim.
Pemilihan presiden Irak tertunda akibat belum tercapainya kesepakatan antara dua partai Kurdi utama. Konstitusi Irak mensyaratkan pemilihan presiden melalui dukungan dua pertiga parlemen atau sekitar 220 suara dari total 329 kursi.
Mekanisme ini memberi ruang bagi rival politik untuk menunda proses jika konsensus belum terbentuk. Dalam praktik politik pasca-2003, jabatan presiden dialokasikan bagi Kurdi, perdana menteri bagi Syiah, dan ketua parlemen bagi Sunni.
Masuknya kandidat independen dari kalangan Kurdi memperumit dinamika internal. Fragmentasi dukungan membuat peluang satu kandidat tunggal semakin sulit tercapai.
Setelah presiden terpilih, Kepala Negara wajib menunjuk kandidat dari blok terbesar di parlemen untuk membentuk Pemerintahan dalam waktu 30 hari. Kabinet yang diusulkan kemudian harus memperoleh persetujuan parlemen sebelum resmi bekerja.
Situasi politik Irak kini bergerak di antara negosiasi internal, tekanan konstitusional, dan kebutuhan stabilitas nasional. Setiap penundaan memperpanjang masa transisi serta meningkatkan ketidakpastian di sektor politik dan ekonomi.
