Legislator Lebanon: Aoun Ingin Serahkan Rudal Berat Hizbullah kepada Amerika
POROS PERLAWANAN – Anggota Parlemen Lebanon, Hasan Fadhlallah mengungkap upaya Presiden Joseph Aoun untuk menyerahkan rudal berat Perlawanan kepada Washington. Ia menyatakan bahwa alih-alih menjadi simbol persatuan nasional, Istana Baabad kini telah berubah menjadi platform bagi kelompok partai tertentu dan menargetkan hubungan historis dengan Iran.
Lebih dari sebulan setelah kesepakatan 27 November yang dikenal sebagai “Kesepakatan Kerangka Kerja” di bawah pengawasan Amerika, perselisihan internal di Lebanon mengenai pelaksanaannya telah mencapai puncaknya.
Anggota Fraksi al-Wafa (Loyalitas untuk Perlawanan) di Parlemen Lebanon dalam pernyataan yang keras dan eksplosif, menuduh Presiden Lebanon menjauhkan diri dari komitmennya terhadap kelompok Perlawanan dan berusaha menyerahkan rudal berat kepada Amerika.
“Selama ini, kami telah berkomitmen untuk tidak berdebat dengan Presiden. Namun, alih-alih menjadi simbol persatuan nasional seperti yang ditetapkan oleh Konstitusi, ia justru mengubah Istana Baabda menjadi platform partai bagi kelompok dengan latar belakang tertentu,” kata Fadhlallah, dikutip Fars dari al-Mayadeen.
“Pemilihan Presiden oleh dua kelompok nasional didasarkan pada komitmen terhormat untuk menjaga hak perlawanan bagi rakyat Lebanon dan pelaksanaan kesepakatan 27 November. Berkali-kali Presiden, dalam kerangka komitmen yang sama, mengulang kalimat ini: ‘Kami tidak akan berselisih dengan Anda… kami tidak akan berselisih dengan Anda.'”
Fadhlallah menyatakan bahwa dalam semua pertemuan dengan Presiden, ia tidak mendengar apa pun selain satu permintaan: menyerahkan rudal berat agar Presiden bisa mengujinya dengan Amerika. Menurut klaim Presiden, senjata jenis inilah yang membuat Israel khawatir. Ia berargumen bahwa tidak ada masalah jika kelompok Perlawanan menyimpan sisa senjata mereka, karena tidak ada yang akan mengambilnya.
Fadhlallah menambahkan, pihak Kepresidenan tidak segan-segan mengirim pesan negatif serta menargetkan hubungan persaudaraan dan historis antara Lebanon dan Iran.
“Dalam setiap pertemuan dengan Presiden, kami mendengar bahwa keputusan-keputusan yang diambil sebenarnya berada di bawah tekanan dan tidak akan memiliki dampak praktis atau eksekutif. Namun, setelah agresi Israel pada 2 Maret, Presiden bersama Perdana Menteri justru bergegas mengeluarkan “keputusan mematikan” tersebut. Meskipun demikian, upaya kami untuk berhubungan dengan Presiden melalui penasihatnya dan pihak lain untuk membendung penyimpangan berbahaya pada periode ini masih terus dilakukan.”
Fadhlallah menekankan, penolakan sebagian besar rakyat Lebanon terhadap “kesepakatan terkutuk” tersebut bersifat nasional dan melampaui pengelompokan politik atau agama. Kesepakatan ini dinilai menciptakan zona eksperimental, menempatkan Militer Lebanon di bawah pengujian tentara musuh, dan menjadikan Pemerintah saat ini sebagai mitra musuh.
Anggota Parlemen tersebut menambahkan, mengabaikan posisi politik, nasional, dan rakyat yang menentang kesepakatan ini dapat melemahkan kedaulatan negara serta memperdalam kesenjangan antara Pemerintah dan rakyat Lebanon. Namun, Pemerintah saat ini dinilai masih memiliki kesempatan untuk keluar dari jalan berbahaya tersebut dan kembali ke logika pemerintahan yang semestinya.
