Agenda Saudi–UEA di Hadramaut dan Al-Mahra: Proyek Disintegrasi Yaman
POROS PERLAWANAN — Dalam dua pekan terakhir, provinsi-provinsi timur Yaman, khususnya Hadramaut dan Al-Mahra, menjadi arena bentrokan antara pasukan yang didukung Uni Emirat Arab (UEA) dan Arab Saudi. Pada saat yang sama, laju pergerakan pasukan Dewan Transisi Selatan (Southern Transitional Council/STC) di bawah kendali Abu Dhabi memicu spekulasi luas mengenai kembalinya ancaman disintegrasi Yaman.
Menurut laporan Tasnim News dari Yaman pada Selasa 16 Desember, perkembangan signifikan terjadi di wilayah timur negara tersebut dalam dua minggu terakhir. Dewan Transisi Selatan yang didukung UEA dilaporkan memperluas pengaruhnya setelah penarikan pasukan yang setia kepada apa yang disebut sebagai “Pemerintah sah”. Proses ini berlangsung nyaris tanpa perlawanan, menyerupai operasi timbal balik yang membuka jalan bagi STC untuk menguasai sebagian besar wilayah selatan Yaman yang berada di bawah pendudukan koalisi internasional, beserta jaringan tentara bayaran yang beroperasi di dalamnya.
Koordinator Front Nasional Selatan Melawan Perang dan Pendudukan, Ahmed Al-Ali, dalam keterangannya kepada Tasnim menilai bahwa dinamika militer yang mencurigakan di Yaman selatan merupakan kelanjutan dari kebijakan kolonial lama dan baru Inggris yang kini dijalankan melalui aktor-aktor regional.
“Perkembangan di Hadramaut dan Al-Mahra merupakan hasil penerapan kebijakan tersebut oleh Uni Emirat Arab, Arab Saudi, serta aktor-aktor lokal Yaman, khususnya Dewan Transisi Selatan dan sangat disayangkan, sejumlah tokoh Partai Islah (Ikhwanul Muslimin). Tujuan akhirnya jelas, untuk memecah Yaman menjadi entitas-entitas kecil yang lemah,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa bagi Riyadh dan Abu Dhabi, legitimasi Pemerintah Yaman tidak pernah menjadi prioritas utama.
“Legitimasi hanyalah dalih untuk mewujudkan kepentingan Amerika Serikat, Inggris, dan Israel di Yaman, yang kemudian dijalankan oleh aktor-aktor Arab dan lokal,” tegasnya.
Sebagai respons atas pergerakan pasukan proksi Abu Dhabi, Arab Saudi bergerak cepat melalui jaringan militernya sendiri dan menyerukan agar para afiliasinya mematuhi perjanjian dengan Dewan Transisi Selatan. Perjanjian tersebut, menurut klaim Riyadh, memberikan kewenangan kepada penduduk Hadramaut dan Al-Mahra untuk mengelola wilayah mereka dalam kerangka negara semi-otonom serta menolak kehadiran pasukan dari luar provinsi. Namun, klaim ini dibantah oleh para pemimpin STC melalui media-media yang dekat dengan Pemerintah Saudi.
Di sisi lain, Arab Saudi meminta Ketua Dewan Kepresidenan, Rashad Al-Alimi untuk menanggapi langkah sepihak Dewan Transisi Selatan. Namun, Pemerintah yang berbasis di Aden justru meninggalkan kota tersebut dan menangguhkan seluruh penerbangan menuju Bandara Aden.
Menjelaskan kebijakan ini, pengamat isu Yaman selatan, Mohammed Al-Qaidi menyatakan bahwa penangguhan penerbangan tersebut merupakan bagian dari tekanan politik Arab Saudi terhadap Dewan Transisi Selatan.
“Namun, besar kemungkinan terdapat kesepahaman tersembunyi di balik layar, sebab STC tidak mungkin mengambil langkah strategis tanpa restu Riyadh. Situasinya berbeda bagi Pemerintah Aden, yang bahkan tidak mampu membentuk patroli militer, baik di provinsi-provinsi timur maupun di kota Aden sendiri,” jelasnya.
Al-Qaidi juga mengkritik ketergantungan aktor-aktor politik Yaman selatan terhadap kekuatan asing. “Pusat pengambilan keputusan tidak berada di Yaman, melainkan di Riyadh dan Abu Dhabi. Pemerintah Aden, Dewan Transisi Selatan, Aliansi Suku Hadramaut, hingga Partai Islah, semuanya berfungsi sebagai instrumen Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Pemerintahan Al-Alimi dibentuk untuk menutupi berbagai proyek yang hendak dipaksakan kepada Wilayah-wilayah yang Diduduki di Yaman selatan,” katanya.
Seiring berjalannya waktu, dalih agresi selama satu dekade terhadap Yaman semakin kehilangan legitimasi. Motif sesungguhnya di balik perang terhadap rakyat Yaman kian terbuka, seiring upaya penetapan batas wilayah, pembagian kekuasaan, dan pemaksaan realitas politik baru di selatan negara tersebut. Dalam situasi ini, perhatian publik tertuju pada sikap dan respons Pemerintah yang berbasis di Sanaa.
Penarikan pasukan Arab Saudi beserta tentara bayarannya dari provinsi-provinsi timur Yaman menandai titik balik penting, terutama terkait masa depan Pemerintahan yang disebut sah serta keutuhan wilayah Yaman, terlebih di tengah dukungan tanpa batas Uni Emirat Arab terhadap kelompok-kelompok separatis.
