Irak Pecat para Pejabat yang Terlibat Pencantuman Ansharullah dan Hizbullah sebagai Teroris
POROS PERLAWANAN — Pemerintah Irak mengumumkan pemecatan sejumlah pejabat yang bertanggung jawab atas pencantuman nama Gerakan Ansharullah Yaman dan Hizbullah Lebanon dalam daftar aset yang dibekukan terkait kelompok teroris.
Menurut laporan Kantor Berita Tasnim pada Selasa 16 Desember, kantor berita resmi Irak menyampaikan bahwa Pemerintah telah mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan keputusan Komite Pembekuan Aset Teroris, yang memasukkan Ansharullah dan Hizbullah ke dalam daftar tersebut.
Keputusan itu sebelumnya dipublikasikan melalui Al-Waqa’i al-Iraqiyya sebagai surat kabar resmi negara yang diterbitkan oleh Kementerian Kehakiman Irak. Dalam pengumuman tersebut, Hizbullah Lebanon dan Gerakan Ansharullah Yaman secara keliru diklasifikasikan sebagai kelompok teroris.
Selain pemecatan, Pemerintah Irak juga mengumumkan mutasi, bukan pemberhentian sejumlah pejabat lain yang terkait dengan kasus ini, sebagai bagian dari langkah administratif lanjutan.
Kontroversi ini mencuat pada periode 4–6 Desember, ketika laporan mengenai pencantuman Hizbullah dan Ansharullah dalam daftar pembekuan aset beredar luas dan memicu gelombang protes di dalam negeri. Sejumlah anggota parlemen Irak mengecam langkah tersebut dan menyebutnya sebagai “kesalahan administratif serius”, seraya menuntut klarifikasi segera dari Pemerintah. Pada saat yang sama, aksi unjuk rasa besar-besaran, termasuk konvoi kendaraan, digelar di Baghdad dan Basra.
Menteri Luar Negeri Irak, Fuad Hussein, turut menegaskan bahwa pencantuman Hizbullah dan Ansharullah merupakan “kesalahan administratif”. Ia menyatakan bahwa sebuah komite khusus telah dibentuk untuk menyelidiki dimensi kesalahan tersebut serta menetapkan tanggung jawab administratif pihak-pihak terkait. Fuad Hussein juga menekankan bahwa persoalan kelompok bersenjata di Irak sepenuhnya merupakan urusan internal yang berkaitan langsung dengan struktur konstitusional negara.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Irak menerbitkan dokumen resmi yang menghapus nama Hizbullah dan Ansharullah dari daftar pembekuan aset. Langkah ini dipandang sebagai upaya Baghdad untuk menjaga keseimbangan hubungan politik dan diplomatiknya, baik dengan Poros Perlawanan maupun dengan negara-negara Barat.
Berdasarkan dokumen hasil pertemuan Komite pada 7 Desember, diputuskan untuk merevisi paragraf 18 dan 19 dari dokumen sebelumnya yang mencantumkan Ansharullah dan Hizbullah sebagai kelompok teroris.
