Al Saud Kehilangan 44 Miliar Dolar dalam Anggaran Arab Saudi 2026

POROS PERLAWANAN – Pemerintah Arab Saudi telah menyetujui rancangan anggaran negara untuk tahun 2026 dengan defisit mencapai 165 miliar Riyal, setara sekitar 44 miliar Dolar.

Menurut Kayhan, pada Kamis 4 Desember, ketika musim semi 2018 Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS) melakukan kunjungan besar-besaran ke Amerika Serikat bersama rombongan pangeran, menteri, dan ratusan koper bermerek. Media AS ketika itu menyebutnya “tur atraksi MBS”. Ia memulai lawatan di Hollywood, berfoto dengan Dwayne Johnson dan Morgan Freeman, lalu menuju Silicon Valley untuk bertemu Sergey Brin dan Tim Cook, sebelum akhirnya tiba di Washington dan berjabat tangan dengan Donald Trump di Gedung Putih. Agenda ditutup dengan jamuan makan malam bersama Michael Bloomberg dan para eksekutif Wall Street di New York.

Pesan yang sama diulang di setiap pertemuan, bahwa Arab Saudi akan menanamkan investasi antara 400 hingga 600 miliar Dolar di Amerika Serikat, mencakup pembelian senjata, saham teknologi, hingga proyek infrastruktur. Trump bahkan menyatakan bahwa “tanpa uang Saudi, Amerika akan bangkrut”. MBS merespons dengan memastikan bahwa Vision 2030 akan mengalirkan miliaran Dolar ke perusahaan-perusahaan AS.

Tujuh tahun berlalu, hampir tidak satu pun dari janji raksasa itu terwujud. Dari dana gabungan 450 miliar Dolar bersama SoftBank, yang diiklankan sebagai tonggak revolusi teknologi, hanya sebagian kecil yang benar-benar dibelanjakan, dan sebagian besar justru terserap oleh investor Jepang.

Pada November 2025, MBS kembali ke Washington setelah tujuh tahun, kali ini atas undangan resmi Donald Trump. Gelaran karpet merah di Gedung Putih, jamuan makan malam berdasi hitam dengan anggota parlemen dan eksekutif Wall Street, serta pertemuan dengan Ketua DPR, Mike Johnson menjadikan kunjungan itu lebih menyerupai unjuk kekuatan bilateral ketimbang diplomasi.

MBS menempatkan dirinya sebagai “pembawa perdamaian Timur Tengah” melalui peran dalam gencatan senjata Gaza, sambil menjanjikan investasi 1 triliun Dolar di AS, mulai dari jet tempur F-35 hingga proyek nuklir dan kecerdasan buatan. Trump kembali meremehkan pembunuhan Jamal Khashoggi dengan kalimat “segalanya sedang terjadi!” dan menyebut MBS sebagai “mitra sejati untuk perdamaian”.

Tur glamor tersebut, lengkap dengan perjanjian pertahanan strategis serta penguatan status Saudi sebagai sekutu utama non-NATO, pada dasarnya hanya mengulang skenario 2018: MBS datang membawa petrodolar untuk menutupi karakter otoriternya, sementara Washington menutup mata terhadap pelanggaran HAM demi kepentingan elektoral dan komersial. Janji-janji besar tetap kosong seperti sebelumnya.

Defisit Anggaran Saudi

Menurut ISNA, Kabinet Saudi pada Selasa telah menyetujui rancangan anggaran 2026 dengan perkiraan pendapatan 1,147 triliun Riyal dan pengeluaran 1,313 triliun Riyal. Defisit pun mencapai 165,4 miliar Riyal, menandai peningkatan belanja sekitar 2% dibanding estimasi anggaran 2025.

Pemerintah Saudi memperkirakan pertumbuhan ekonomi 4,6% pada 2026, terutama didorong sektor nonmigas. Inflasi diperkirakan mencapai 2,3% pada 2025, turun menjadi 2% pada 2026, 1,8% pada 2027, dan sedikit naik menjadi 1,9% pada 2028. Kementerian Keuangan juga mengumumkan bahwa total utang negara diproyeksikan mencapai 1,5 triliun Riyal (sekitar 400 miliar Dolar) pada akhir tahun, setara 31,7% PDB, naik dari 1,2 triliun Riyal pada 2024. Menurut Mehr, anggaran baru Saudi menitikberatkan pada industri, logistik, dan peningkatan pendapatan nonmigas.

Mitra Strategis atau Mesin Uang?

Pada akhirnya, Rezim Saudi bukanlah mitra strategis sejati bagi Amerika Serikat, melainkan sumber pendapatan yang dapat diandalkan sekaligus mudah diarahkan.

Washington memanfaatkan ketergantungan Riyadh pada perlindungan keamanan AS, sementara Riyadh menukar kelangsungan kekuasaan keluarga Saud dengan minyak murah, pembelian senjata besar-besaran, serta investasi ratusan miliar Dolar di pasar keuangan Amerika. Ketergantungan ini berlangsung sejak Perjanjian Quincy (1945) hingga hari ini.

Kasus pembunuhan Jamal Khashoggi menjadi ilustrasi paling gamblang. Meski laporan Intelijen AS menyimpulkan bahwa Mohammed bin Salman bertanggung jawab langsung, tidak ada sanksi berarti yang dijatuhkan. Presiden Joe Biden bahkan terbang ke Jeddah pada Juli 2022, memberikan legitimasi politik baru kepada sang Putra Mahkota demi kebutuhan energi dan tekanan lobi industri senjata menjelang Pemilu paruh waktu.

Riyadh, yang menyadari posisi tawarnya, terus mengalirkan dana publik demi membeli perlindungan politik dan militer AS, alih-alih membangun strategi keamanan independen atau mendiversifikasi kemitraan global. Bahkan dalam perang Yaman, yang dimulai oleh Saudi sendiri, setiap langkah penting tetap harus dikonsultasikan dengan Pentagon.

Hasil akhirnya bukanlah aliansi strategis, melainkan transaksi dua arah yang keruh: Washington menjual keamanan dan teknologi militer; Arab Saudi membayarnya dengan petrodolar dan kesunyian politik, termasuk diam terhadap kejahatan Israel. Relasi kedua negara berjalan timpang dan saling mengekang, jauh dari layak disebut “kemitraan strategis”.