Aliansi al-Fath Beberkan Bukti-bukti Kecurangan Pemilu Irak
POROS PERLAWANAN – Ketua Aliansi al-Fath, Hadi al-Amiri dalam sebuah konferensi pers mengungkap bukti-bukti terjadinya kecurangan dalam Pemilu legislatif Irak beberapa waktu lalu.
Dilansir Fars, al-Amiri menyatakan bahwa pihaknya berharap Pemilu diadakan dalam situasi yang sehat dan jauh dari kecurangan serta manipulasi.
“Namun Pemilu tidak berlangsung dalam situasi yang kami harapkan. Kami berharap Pemilu diadakan dalam kondisi transparan agar bisa mengembalikan kepercayaan kepada Pemerintah yang sudah pupus,” kata al-Amiri.
“Kekhawatiran akan terjadinya kecurangan bukanlah hal kebetulan. Kami sudah mencurigainya sejak awal. Dalam semua pertemuan dengan Komisi Tinggi Pemilu, kami telah mengutarakan kekhawatiran soal manipulasi elektronik dalam hasil Pemilu.”
“Setelah berlangsungnya protes massal, kami menekankan agar Pemilu dilangsungkan sesegera mungkin. Kami meyakini ini adalah gerakan maju ke depan. Namun harapan kami tidak terwujud. Komisi Tinggi Pemilu tidak siap untuk menyelenggarakan Pemilu. Lembaga ini tidak memberikan laporan apa pun soal instansi-instansi Pemilu kepada Parlemen. Ini adalah pelanggaran pertama yang dilakukannya.”
“Komisi Pemilu mengklaim bahwa hasil yang pertama diumumkan mencakup 94 persen suara, padahal itu hanya 79 persen. Juga ada banyak perbedaan antara suara yang diberikan kepada kandidat dan hasil yang diumumkan,” jelas al-Amiri.
“Kami mengajukan permohonan kepada Pengadilan Federal. Sesuai aturan, kami telah menyerahkan bukti-bukti yang menunjukkan kecurangan dalam Pemilu. Kami memiliki 6 laporan dari kasus kecurangan dan pelanggaran Komisi Pemilu. Ada 1,3 juta kartu biometrik yang sudah dibuat, namun tidak dibagikan kepada para pemberi suara. Ini adalah sebuah kelalaian dari pihak Komisi Pemilu,” tandasnya.
Ia juga mengkritik kinerja Utusan PBB Jeanine Plasschaert, yang dinilainya telah mengintervensi proses Pemilu dan melanggar hukum.
“Kami menerima keputusan Pengadilan Federal terkait hasil Pemilu legislatif Irak. Kami meyakini bahwa pembatalan hasil Pemilu oleh Pengadilan Federal adalah salah satu solusi dari krisis saat ini,” pungkas al-Amiri.
