Aljazair Teriak Melawan Israel, Ekspor Senyap untuk Tel Aviv

POROS PERLAWANAN – Meskipun Aljazair secara resmi menyatakan dukungan bagi Palestina dan melarang segala bentuk hubungan dengan Israel, data Perserikatan Bangsa-Bangsa mengungkapkan sebuah kontradiksi mengejutkan: pada 2024, Aljazair dengan ekspor senilai 32,29 juta Dolar, praktis menjadi mitra dagang Arab keempat terbesar Israel.

Menurut Farsnews Agency pada Jumat 26 September, meski Aljazair secara politik terus menggaungkan dukungan tanpa syarat bagi perjuangan Palestina serta mengecam agresi Israel terhadap Gaza, laporan internasional terbaru justru membongkar sebuah paradoks dalam perdagangan luar negerinya dengan Israel.

Data ekonomi PBB menunjukkan bahwa sejak 2017, Aljazair secara tidak langsung telah memasok kebutuhan energi, minyak, dan bahan kimia Israel dalam jumlah signifikan. Transaksi ini, karena dilarang secara resmi oleh Pemerintah Aljazair, biasanya dilakukan lewat perantara atau perusahaan pihak ketiga.

Laporan terbaru dari Observatory of Economic Complexity (OEC) juga menegaskan meningkatnya kembali ekspor Aljazair ke Israel dalam beberapa tahun terakhir. Sementara itu, Algeria Times pada 16 Februari 2025 melaporkan bahwa Aljazair kini berada di posisi keempat di antara negara-negara Arab yang menjadi mitra dagang Israel.

Situasi ini memunculkan pertanyaan serius tentang sifat dan skala hubungan dagang tersebut, serta mekanisme yang digunakan untuk melewati larangan resmi normalisasi hubungan. Paradoks ini menjadi tantangan besar bagi politik luar negeri dan kebijakan ekonomi Aljazair.

Perdagangan Terbuka yang Terselubung

Data terbaru PBB menyingkap kontradiksi besar dalam politik luar negeri Aljazair: perdagangan rahasia dan kian meningkat dengan Israel.

Berdasarkan pembaruan UN Comtrade pada 10 September 2025, impor Israel dari Aljazair pada 2024 mencapai 32,29 juta Dolar. Angka ini mencerminkan tren kenaikan sejak 2020 dengan 9,77 juta Dolar, naik menjadi 14,9 juta pada 2021, hingga puncaknya di 2024.

Barang ekspor Aljazair ke Israel mencakup material strategis yang sensitif, seperti logam mulia (emas, perak, platina) serta isotop radioaktif dengan aplikasi medis dan ilmiah.

Meski tidak diakui secara resmi, pencatatan dalam basis data PBB berbasis laporan bea cukai sah membuktikan realitas transaksi tersebut.

Terungkapnya Jalur Perdagangan

Bukti terbesar pengelakan sanksi resmi terungkap lewat media independen Aljazair. Pada Februari 2022, majalah Algerie Part Plus menginvestigasi ekspor setidaknya 50 ribu ton gas cair (LPG) oleh perusahaan minyak-gas milik negara, Sonatrach, melalui perusahaan internasional Vitol ke Israel.

Dilaporkan bahwa kargo LPG berangkat dari pelabuhan Oran (Aljazair), kemudian berhenti di dekat perairan Yunani sebelum berakhir di pelabuhan Ashkelon, Israel.

Kabar ini memicu kontroversi internal di Sonatrach. Sejumlah pejabat perusahaan mempertanyakan mengapa kontrak dengan Vitol tidak dibatalkan, padahal sebelumnya kontrak serupa dengan perantara lain pernah dihentikan.

Kasus ini menyoroti paradoks kebijakan resmi Aljazair: di satu sisi tampil sebagai pembela utama Palestina, tapi di sisi lain memiliki hubungan dagang tersembunyi dengan musuh yang dikecamnya.

Transaksi di Balik Layar

Selain data statistik, pemantauan jalur kapal juga memperlihatkan praktik dagang rahasia ini. Pada April 2025, situs pelacak pelayaran mencatat kapal kargo Captain Christos berbendera Liberia, yang pada 11 April bersandar di pelabuhan Bejaia (Aljazair), seminggu kemudian terlihat merapat di pelabuhan Ashdod, Israel.

Algeria Times juga melaporkan bahwa Aljazair kini menempati peringkat keempat mitra dagang Arab terbesar Israel setelah UEA, Yordania, dan Mesir. Nilai ekspor lebih dari 30 juta Dolar mencakup bahan kimia mineral, logam mulia, energi, serta produk minyak.

Pengakuan dari Oposisi

Pasca-penandatanganan Perjanjian Abraham oleh UEA, Bahrain, dan Maroko, ketiga negara itu secara terbuka meningkatkan perdagangan dengan Israel. Berbeda dengan Aljazair yang berusaha menyembunyikan skala dagangnya demi menjaga citra pro-Palestina.

Jurnalis sekaligus oposisi politik Aljazair, Waleed Kabir, dalam wawancara dengan harian Mesir Al-Istiqlal, menegaskan bahwa laporan PBB membenarkan perkiraan dia pada Maret 2023. Saat itu ia menduga perdagangan Aljazair-Israel mencapai 21 juta Dolar, mayoritas berupa energi dan logam mulia—lebih besar dibandingkan perdagangan Maroko dengan Israel sebelum normalisasi 2021.

Latar Belakang Politik

Meningkatnya volume perdagangan tersembunyi dengan Israel menimbulkan pertanyaan serius tentang konsistensi politik Aljazair.

Di panggung publik, Aljazair dikenal sebagai oposisi paling keras terhadap normalisasi, menempatkan isu Palestina sebagai prioritas utama. Namun fakta di balik layar menunjukkan arah sebaliknya.

Kontradiksi ini mengisyaratkan dua kemungkinan:

1. Transaksi via perantara internasional – sehingga larangan resmi bisa dikelabui.
2. Diamnya otoritas resmi – Pemerintah tahu tapi memilih bungkam agar tidak memicu kemarahan publik.

Pernyataan Presiden Abdelmadjid Tebboune dalam wawancara dengan harian Prancis L’Opinion pada 2 Februari 2025 juga menyinggung potensi perubahan sikap: ia menyatakan Aljazair bisa saja menormalisasi hubungan dengan Israel “pada hari Palestina benar-benar merdeka”.

Ia bahkan menyinggung bahwa dua presiden sebelumnya, Abdelaziz Bouteflika dan Chadli Bendjedid, sebenarnya tidak menolak normalisasi dengan Israel. Hal ini mengindikasikan adanya kelonggaran prinsip jangka panjang.

Ambiguitas ini juga terlihat pada voting Aljazair di Sidang Umum PBB soal Deklarasi New York yang mengecam Hamas, menyerukan pelucutan senjata, serta mendorong normalisasi Arab-Israel—dan Aljazair justru mendukung resolusi tersebut.

Kesimpulan

Keseluruhan situasi ini menempatkan Aljazair dalam posisi ganda: di satu sisi tampil sebagai juara pembela Palestina, di sisi lain diam-diam memperkuat perdagangan dengan Israel.

Kontradiksi tersebut berpotensi merusak kredibilitas diplomasi Aljazair di dunia Arab maupun internasional, sekaligus melemahkan posisinya sebagai aktor utama pendukung Palestina.