Amerika Serikat Siapkan Draf Resolusi Baru untuk Melawan dan ‘Mengucilkan’ Hizbullah

POROS PERLAWANAN – Pada Minggu mendatang, program 60 Minutes CBS dijadwalkan menayangkan laporan investigatif yang mengupas “Pager and Walkie-Talkie Massacre” oleh Israel terhadap Hizbullah, yang terjadi pada 17-18 September 2024. Episode tersebut dipandu oleh jurnalis senior Leslie Stahl, mencakup wawancara eksklusif dengan agen Mossad yang menyatakan bahwa operasi ini telah direncanakan selama hampir dua tahun.

Pelanggaran Hukum Internasional oleh Israel

Peristiwa ini menambah daftar panjang tuduhan pelanggaran hukum internasional oleh Israel. Berdasarkan Konvensi Jenewa yang menjadi landasan hukum kemanusiaan internasional, kombatan yang tidak terlibat langsung dalam pertempuran harus dianggap sebagai warga sipil dan dilindungi. Konvensi tersebut juga dengan tegas melarang serangan yang menyebabkan kerugian besar pada warga sipil. Namun, pembantaian ini mencerminkan pelanggaran sistematis terhadap prinsip-prinsip tersebut, menjadikannya sebagai kejahatan perang yang terang-terangan.

Laporan-laporan awal menunjukkan bahwa operasi ini secara sengaja menargetkan area sipil yang padat penduduk, menimbulkan dampak yang tidak proporsional. Para pengamat internasional menyerukan agar kasus ini disidangkan di Mahkamah Pidana Internasional, dengan tuntutan agar mereka yang bertanggung jawab di tingkat perencanaan dan eksekusi diadili.

Respons AS melalui PULSE Act

Dalam upaya untuk memosisikan diri menghadapi pengaruh Hizbullah, tiga Senator AS; Ben Cardin, Jeanne Shaheen, dan Jack Reed, memperkenalkan RUU Preventing the Undermining of Lebanon’s Sovereignty and Economy (PULSE). RUU ini dirancang untuk memperkuat posisi Angkatan Bersenjata Lebanon sebagai pelindung sah negara tersebut.

RUU ini mencakup:

1. Bantuan Militer dan Kemanusiaan: Dukungan finansial dan material bagi Angkatan Bersenjata Lebanon serta penyediaan bantuan kemanusiaan bagi warga yang terkena dampak konflik.

2. Dukungan Institusi Negara: Memperkuat lembaga-lembaga negara, sektor pendidikan, dan jurnalisme investigatif.

3. Resolusi Kebuntuan Politik: Mendorong solusi bagi kebuntuan pemilihan presiden Lebanon yang berkepanjangan, dengan tujuan memprioritaskan kesejahteraan warga.

Senator Ben Cardin, yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Hubungan Luar Negeri Senat, menyatakan bahwa gencatan senjata yang berlangsung saat ini merupakan hasil diplomasi Pemerintahan Biden, yang membuka jalan bagi stabilitas dan kemakmuran bagi rakyat Lebanon. “AS harus mendukung rakyat Lebanon pada masa kritis ini, memastikan masa depan yang aman, stabil, dan bebas dari konflik,” ujarnya.

Senator Jack Reed menambahkan bahwa RUU ini, yang terdiri dari 12 poin utama, dirancang untuk meningkatkan kemampuan Lebanon dalam melindungi kedaulatan dan keamanan warganya.

Metodologi “Soft Power” dan Konfrontasi Strategis

Langkah ini juga dianggap sebagai bagian dari strategi “soft power” yang dipopulerkan oleh mantan pejabat senior di Pemerintahan Clinton, Joseph Nye. Strategi ini menggunakan budaya, nilai-nilai politik, dan kebijakan luar negeri sebagai alat pengaruh tanpa konfrontasi militer langsung. Dalam konteks Lebanon, pendekatan ini berfokus untuk melemahkan pengaruh Hizbullah dengan dalih membendung “cengkeraman Iran” di wilayah tersebut.

Namun, istilah “soft power” telah direspons secara kritis oleh Pemimpin Tertinggi Iran, Sayyid Ali Khamenei, yang pada 2009 memperkenalkan konsep “soft war”. Gagasan ini bertujuan untuk memobilisasi masyarakat melawan hegemoni kolonial AS, dan telah menjadi bagian integral dari literatur Hizbullah.

Adaptasi dan Strategi Hizbullah

Hizbullah dikenal dengan pendekatannya yang fleksibel, yang menggabungkan doktrin Islam dengan semangat nasionalisme Lebanon. Strategi ini memungkinkan kelompok tersebut untuk bertahan menghadapi tantangan tak terduga, sambil membangun jaringan simpatisan yang kuat.

Di era digital dan di tengah generasi muda yang dinamis, Hizbullah telah berhasil menciptakan lingkungan sosial yang produktif dan terorganisasi dengan baik. Alih-alih memilih ekstremisme atau tunduk pada nilai-nilai Barat, mereka menawarkan alternatif yang relevan dengan kebutuhan generasi baru. Hal ini terlihat dari kemampuan mereka dalam memobilisasi massa lintas demografi, baik di tingkat nasional maupun regional.

Sorotan pada pembantaian pager Israel ini tidak hanya mencerminkan pelanggaran hukum internasional oleh rezim Netanyahu, tetapi juga menggarisbawahi dinamika geopolitik yang kompleks di Kawasan. Sementara AS berusaha memperkuat pengaruhnya melalui diplomasi dan strategi soft power, Hizbullah terus menunjukkan kemampuan adaptasinya dalam merespons tekanan eksternal.

Baik langkah legislatif seperti PULSE Act maupun laporan investigatif seperti yang ditayangkan CBS, berpotensi membentuk narasi baru tentang konflik ini, dengan dampak signifikan terhadap stabilitas di Lebanon dan kawasan Timur Tengah secara lebih luas.