Bagheri: Iran Disanksi karena Perjuangkan Hak Negara dan Warganya

POROS PERLAWANAN – Dilansir Press TV, seorang pejabat Kehakiman Iran mengatakan bahwa sanksi yang dijatuhkan oleh AS dan diberlakukan oleh sekutu Baratnya terhadap bangsa Iran adalah harga yang harus dibayar Republik Islam karena memprioritaskan hak asasi manusia, menambahkan bahwa tindakan-tindakan paksaan itu secara terang-terangan melanggar hak-hak dasar rakyat sipil Iran.

Dalam pertemuan dengan beberapa Duta Besar asing pada hari Rabu, Wakil Kepala Kehakiman untuk Urusan Internasional dan HAM, Ali Bagheri mengatakan bahwa AS telah meningkatkan tekanan terhadap Iran karena komitmen Teheran untuk melindungi hak negaranya.

“Akar penyebab ‘tekanan maksimum’ rezim Amerika terhadap rakyat Iran terletak pada tekad Republik Islam untuk sepenuhnya menegakkan hak-hak bangsa Iran dan tanpa henti-hentinya membela hak-hak negara-negara merdeka,” kata Bagheri.

“Sanksi adalah biaya yang harus dibayar Republik Islam Iran untuk kebijakan strategisnya memprioritaskan hak asasi manusia dan menghindari campur tangan mereka yang penuh kepentingan dan agenda politik,” tambahnya.

Bagheri mengatakan bahwa Iran selama beberapa dekade terakhir, selalu memberikan dukungan pada negara-negara yang dilanda perang seperti Irak, Palestina, Yaman, dan Suriah.

Namun, ia menambahkan, negara-negara yang menuduh Teheran melakukan pelanggaran HAM, yang beberapa di antaranya adalah sponsor resolusi anti-Iran yang baru-baru ini disahkan oleh Dewan HAM PBB, justru menjadi pendukung “diktator, penjajah, teroris dan agresor”.

“Di samping ilegalitas dan ketiadaan legitimasi dari sanksi yang diberlakukan oleh AS dan dilaksanakan oleh negara-negara Barat lainnya, hal itu (sanksi) adalah contoh yang jelas dari pelanggaran hak-hak dasar dan prinsip bangsa Iran,” kata pejabat itu.

Ini adalah “ironi pahit” ketika negara-negara yang mengklaim mendukung hak asasi manusia di Iran, tidak hanya memblokir akses negara ke sistem perbankan, tetapi juga menargetkan penjualan minyak, impor makanan, obat-obatan, hingga peralatan medis yang sangat dibutuhkan warga Iran.

Baqheri lebih lanjut menekankan bahwa hak asasi manusia adalah dasar dari kebijakan besar Republik Islam di semua sektor politik, sipil, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan keamanan.

“Hak asasi manusia bukan produk impor di negara ini,” tegasnya.