Iran: Sanksi Keji Uni Eropa terhadap Menlu Suriah Hambat Proses Perdamaian

POROS PERLAWANAN – Dilansir Press TV, Iran mengecam langkah Uni Eropa yang “tidak bijaksana dan tidak konstruktif” karena memasukkan Menteri Luar Negeri Suriah, Faisal al-Mekdad yang baru diangkat, ke dalam daftar hitam sanksinya, dengan mengatakan bahwa tindakan tersebut hanya akan menghambat proses perdamaian di negara yang dilanda perang itu.

Tindakan Uni Eropa terhadap Mekdad akan meningkatkan situasi kritis di Suriah dan semakin memperumit penyelesaian krisis politik di negara yang dilanda perang itu, kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Saeed Khatibzadeh pada hari Sabtu.

“Tindakan keji seperti itu hanya akan menyebabkan divergensi lebih lanjut dan mengakibatkan meningkatnya ketidakpercayaan antara Brussel dan Damaskus,” katanya, menambahkan, “Dalam situasi krisis Suriah membutuhkan solusi politik, memasukkan ke daftar hitam Menteri Luar Negeri negara itu, sebagai pejabat di tuduhan kebijakan luar negeri, tidak berarti apa-apa selain menghalangi proses perdamaian.”

Khatibzadeh sangat mendesak UE untuk meninjau keputusannya, terutama pada saat blok tersebut diharapkan mengutuk serangan dan agresi rezim Israel baru-baru ini terhadap Suriah yang melanggar kedaulatan nasional dan integritas wilayah negara Arab.

UE juga diharapkan untuk mengekspresikan penentangan yang kuat terhadap sanksi AS yang tidak adil terhadap rakyat Suriah, katanya.

Pada hari Jumat, Dewan Eropa dalam sebuah pernyataan mengumumkan keputusannya, yang mencakup larangan perjalanan dan pembekuan aset, terhadap diplomat Suriah yang menjadi Menteri Luar Negeri pada November, tak lama setelah pendahulunya, Walid al-Muallem meninggal dunia.

Uni Eropa telah memberlakukan beberapa putaran sanksi terhadap Suriah, yang pertama datang pada Mei 2011. Sanksi 2011 termasuk larangan perjalanan, pembekuan aset, dan tindakan yang menargetkan operasi seperti impor minyak, investasi tertentu serta transfer teknologi.

Keputusan terbaru Uni Eropa ini menambah jumlah total warga Suriah yang menjadi sasaran larangan perjalanan dan pembekuan aset menjadi 289 orang. Tujuh puluh entitas di negara Arab itu juga tunduk pada pembekuan aset oleh Badan Eropa.

AS, pada bagiannya, telah menjatuhkan sanksi yang melumpuhkan terhadap Suriah. Sebagian dari sanksi telah dijatuhkan di bawah apa yang disebut “Caesar Act”, sebuah Undang-Undang Amerika yang diklaim untuk mendukung rakyat Suriah dengan melindungi mereka dari cara pemerintahan Pemerintah Suriah.

Damaskus berulang kali mengatakan bahwa AS dan sekutunya telah menentang seruan dari Ketua PBB dan Dewan HAM PBB untuk mencabut langkah-langkah pembatasan tersebut, terutama pada saat pandemi COVID-19.