POROS PERLAWANAN – Rabu dini hari kemarin dua kendaraan milik al-Hashd al-Shaabi diserang di perbatasan Irak-Suriah. Sekjen Ashaib Ahl al-Haq, Qais Khazali menyatakan, AS tetap bertanggung jawab meski menyangkal terlibat serangan itu.
Dilansir Fars, Khazali dalam tweet-nya menulis, ”Penyangkalan AS terhadap pelanggaran terbaru atas kedaulatan (Irak) dalam serangan ke al-Hashd al-Shaabi tidak membebaskannya dari tanggung jawab. Sebab (saat ini), kendali zona udara Irak praktis ada di tangan AS. Jika AS tidak melakukan serangan ini, itu berarti bahwa Musuh Israel yang melakukannya.”
“Semua tahu bahwa pesawat-pesawat Israel tidak bisa mengangkasa di langit Irak dan membombardir unit-unit militer di negara ini tanpa izin pihak AS. Kami sudah menekankan sebelum ini, bahwa Zionis adalah musuh utama dan musuh terbesar sebenarnya bagi Irak. Opsi paling tepat adalah bergabung dengan perimbangan Poros Perlawanan untuk prevensi regional,” imbuhnya.
Menurut Khazali, bungkamnya Pemerintah dan faksi-faksi politik terhadap serangan ini berlawanan dengan klaim-klaim nasionalisme dan pengagungan kedaulatan Irak. Ia menilai, keengganan Pemerintah untuk membeli sistem pertahanan udara, agar Irak bisa melindungi zona udaranya dari agresi Israel dan Turki, memicu banyak pertanyaan soal motif dan alasannya.
“Selama AS berstatus sebagai pasukan penjajah di Irak, ia berkewajiban memikul tanggung jawab untuk melindungi angkasa Irak, juga mencegah pelanggaran zona udara Irak oleh Israel. Jika tidak, AS akan diperlakukan sebagai pihak yang terlibat dalam agresi ini,” tandasnya.
“Pemerintah Irak juga harus melaksanakan tugasnya untuk menyediakan sistem pertahanan udara yang mampu melindungi kedaulatan negara ini. Semua faksi-faksi politik juga mesti mengecam agresi ini sesuai kadar bahaya dan konsekuensinya,” pungkas Khazali.
Sebelum adanya serangan, al-Hashd al-Shaabi pada Senin lalu mengumumkan, Pemerintah Irak telah menyetujui bergabungnya 30 ribu serdadu baru ke organisasi ini.
Pascaserangan di perbatasan, Aliansi Fath di Parlemen Irak melalui statemennya menyatakan, keputusan Pemerintah untuk merekrut 30 ribu personel bagi al-Hashd al-Shaabi telah membuat Rezim Zionis ketakutan.