POROS PERLAWANAN – Uni Emirat Arab (UEA) dilaporkan telah membayar rezim Israel untuk mengirimkan sistem rudal anti-pesawat canggih ke pemberontak Libya di bawah komando jenderal pemberontak Khalifa Haftar.
Mengutip surat kabar Al-Araby berbahasa Inggris, seorang pengamat asal Libya menyatakan bahwa pembelian sistem rudal oleh UEA adalah upaya untuk membantu pasukan pemberontak Haftar yang mencoba mengambil alih Ibu Kota Libya, Tripoli, dan menggulingkan pemerintahan sah yang diakui secara internasional di sana.
“UEA telah menandatangani kontrak dengan Israel untuk menyediakan sistem pertahanan udara bagi (kelompok pemberontak) Haftar yang dibuat oleh perusahaan pertahanan Israel. Sistem ini telah dikirim ke Mesir untuk didistribusikan ke daerah-daerah pro-Haftar setelah melatih beberapa perwira militer pasukan Haftar tentang cara menggunakannya”, tertulis dalam laporan tersebut, mengutip beberapa sumber.
Emirat yang dahulunya menjadi salah satu dari banyak negara Arab yang berpihak pada Palestina dalam konflik Israel-Palestina, kini semakin akrab dengan rezim Tel Aviv dalam beberapa tahun terakhir.
Pertempuran di sekitar Tripoli semakin intensif dalam beberapa hari terakhir setelah pemberontak melanggar gencatan senjata dengan alasan kemanusiaan yang disepakati pada 21 Maret yang bertujuan agar kedua pihak dapat fokus pada upaya memerangi wabah virus Corona di negara Afrika Utara.
Selasa, 7 April lalu, pasukan Pemerintah Libya mengatakan bahwa drone milik UEA telah melakukan dua serangan udara untuk mendukung pemberontak Libya di dekat kota Sirte.
Haftar dan anak buahnya telah berusaha untuk menyerbu Ibu Kota Tripoli sejak April tahun lalu, namun mereka tertahan di pinggiran kota, dan dalam beberapa hari terakhir, kelompok pemberontak kewalahan dalam pertempuran intensif menghadapi Militer Libya. Mereka telah kehilangan tidak kurang dari selusin komandan, kendaraan lapis baja, persediaan amunisi, dan setidaknya tiga jet tempur dan satu pesawat kargo.
Sistem rudal Israel yang baru dihadiahkan oleh UEA dimaksudkan untuk menopang kemampuan pemberontak agar dapat menyaingi Angkatan Udara Libya yang lebih kuat.
Libya jatuh ke dalam kekacauan sejak tahun 2011, ketika pemberontakan rakyat dan intervensi NATO menyebabkan jatuhnya diktator Muammar Gaddafi.
Sejak 2014, kursi kekuasaan diperebutkan oleh pemerintahan Perdana Menteri Fayez al-Sarraj yang diakui PBB, dan kelompok lain yang bermarkas di kota Tobruk, yang didukung secara militer oleh pemberontak Haftar.