Metode Kediktatoran Digital Bin Salman: Langsung Ganjar Penjara Cuitan para Penentangnya tanpa Proses Pengadilan

POROS PERLAWANAN – Dilansir al-Alam, kantor berita Prancis (AFP) dalam sebuah laporan panjang membahas metode Muhammad bin Salman dalam mempersekusi para penentang kebijakannya.

Menurut AFP, para pengguna Twitter di Saudi menghadapi ganggguan dan pembatasan dari Riyadh. Hal ini menyebabkan sejumlah warga Saudi mendekam di penjara lantaran mengunggah cuitan-cuitan yang tak disukai Kerajaan.

AFP mengabarkan bahwa sejumlah figur publik dijebloskan ke penjara, tanpa diberitahu apa kesalahan mereka atau diadili dalam pengadilan terbuka.

Kantor berita Prancis ini lalu menyinggung penahanan seorang staf di Kemenkeu Saudi, Abdulaziz al-Dakhil. AFP menulis, ”Cuitan al-Dahkhil, yang berisi pernyataan belasungkawa atas kematian seorang pengguna Twitter, tidak tampak berbahaya. Meski demikian, hilangnya al-Dakhil secara misterius usai cuitan tersebut menarik perhatian publik kepada ‘kediktatoran digital Pemerintah.’”

Al-Dakhil, juga sejumlah cendekiawan, hilang tak tentu rimbanya pada April 2020. Kabarnya, mereka ditangkap lantaran mengkritik Pemerintah Saudi secara tidak langsung.

Baru-baru ini, ada sejumlah klaim bahwa usai diretasnya laman para pengguna Twitter oleh hacker-hacker Saudi pada 2015, gelombang besar penangkapan dan penculikan para pengkritik Kerajaan mulai terjadi.

AFP menulis, hal-hal ini menunjukkan bahwa Saudi, yang merupakan salah satu pengguna terbesar Twitter di Dunia Arab, berupaya untuk membatasi kebebasan ekspresi dan memanfaatkan medsos ini untuk menjalankan “reformasi ambisiusnya”.

Lembaga-lembaga HAM menyatakan, figur-figur publik yang menghilang dari pandangan telah ditangkap lantaran berbelasungkawa atas kematian Abdullah al-Hamid di penjara.

Direktur Riset Amnesti Internasional, Lynn Maalouf dalam tweet-nya menyatakan, ”Satu cuitan sederhana bisa membuat Anda dijebloskan ke penjara di Saudi, tanpa Anda bisa menghubungi pengacara selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun”.

Para pejabat Saudi telah menangkapi ribuan pendakwah, penulis, dan aktivis penentang kebijakan Kerajaan atas instruksi Bin Salman. Hal ini dinilai lembaga-lembaga HAM sebagai ancaman untuk kebebasan berpendapat di negara monarki tersebut.