POROS PERLAWANAN– Dilansir Mehr, situs berita al-Maalomah dalam laporannya menulis:”Pemerintah AS menutup pintu pangkalan-pangkalan militernya di Irak terhadap para pejabat negara tersebut. Anggota Komisi Keamanan dan Pertahanan Parlemen Irak hanya bisa memasuki pangkalan-pangkalan itu jika sebelumnya terlebih dahulu mengajukan permohonan resmi dan menjelaskan alasan kunjungannya.”
“Upaya AS menutup pintu pangkalan-pangkalannya terhadap Otoritas Irak bertujuan untuk merahasiakan jumlah pasukannya di negara tersebut. Selain itu, juga untuk menutup-nutupi detail alutsista yang digunakan AS untuk menargetkan pihak-pihak dalam dan luar Irak. Tindakan semacam ini melanggar kesepakatan keamanan dan etika diplomatik internasional,” imbuh al-Maalomah.
Anggota Komisi Keamanan dan Pertahanan Parlemen Irak, Yaser Watut mengatakan,”Kunjungan ke pangkalan-pangkalan AS membutuhkan permohonan resmi serta penjelasan terkait motif kunjungan itu kepada pihak AS.”
“Tidak ada batas waktu yang jelas kapan izin kunjungan akan diberikan. Para anggota Komisi Parlemen tidak bisa masuk secara langsung ke pangkalan-pangkalan militer AS di Irak,” kata Watut.
Sehubungan dengan ini, sebuah sumber keamanan Irak menjelaskan,”Para komandan militer Irak juga tidak bisa memasuki pangkalan-pangkalan ini. Perilaku AS berlawanan dengan keinginan Pemerintah Irak. Baghdad ingin mengusir pasukan militer AS dari Irak. Namun AS justru berusaha menambah jumlah pasukan tempurnya di pangkalan-pangkalannya.”
“Permohonan resmi untuk memasuki pangkalan-pangkalan AS biasanya diabaikan dan pada akhirnya ditolak. Bahkan Kepala Staf Umum Militer Irak Abdulamir Yarullah juga tidak bisa memasuki pangkalan AS,” lanjutnya.
Anggota Koalisi Pemerintah Irak, Ibrahim Muhammad mengatakan,”AS tidak ingin jumlah personel dan alutsistanya di pangkalan-pangkalan itu bocor ke luar. Pasukan tempur AS ditempatkan di Irak, padahal pasukan negara ini telah membuktikan kemampuannya menjamin keamanan Irak dengan mengalahkan ISIS.”
“Kehadiran pasukan sama saja dengan penjajahan langsung terhadap Irak. Faksi-faksi politik harus bangkit melawan tindakan AS ini,” tandas Muhammad.