Prancis, Negara Asli Rasis Bertopeng Tampilan Demokratis

POROS PERLAWANAN – Dilansir al-Alam, perundingan Turki dengan Uni Eropa terkait bergabungnya Ankara ke organisasi ini di pertengahan abad 20 dan awal abad 21 berhadapan dengan syarat-syarat berat dari Eropa.

Saat itu, seorang pejabat Turki mengatakan, ”Uni Eropa enggan menerima kami, karena kami adalah Muslim.”

Ini adalah sebuah realita yang dengan berjalannya waktu muncul dalam bentuk Islamofobia.

Prancis berulangkali membanggakan diri sebagai negara demokratis dan penjunjung kebebasan berpendapat. Semua deskripsi ini terlihat indah, tapi bagaimana dengan eksekusinya? Eksekusinya bergantung pada syarat berikut.

“Jika engkau mengkritik Islam dan Muslimin, serta menistakan hal-hal yang mereka sakralkan, maka kami akan terus bersamamu. Kami akan membelamu di hadapan tiap Muslim atau orang-orang yang bersimpati kepada mereka.

“Namun jika engkau mengkritik Rezim Zionis dan Yahudi, walau sepatah kata saja, maka kebebasan berpendapat di sini sudah berakhir. Engkau akan dituduh sebagai anti-Semit dan kau akan diadili atau dipecat dari pekerjaanmu.”

Ada suatu penyakit yang disebut buta warna. Prancis menderita penyakit ini; buta warna dalam mengidentifikasi jenis slogan dan prinsip kemanusiaan. Meski demikian, penyakit ini adalah hal biasa dalam kebijakan Prancis.

Emmanuel Macron dan Pemerintah Prancis tidak menganggap karikatur penistaan Nabi Muhammad Saw sebagai bentuk pelanggaran terhadap HAM, kebebasan berpendapat, dan sakralitas keyakinan orang lain. Dia sama saja dengan mantan Presiden Prancis, Francois Hollande, yang memandang karikatur penistaan sebagai hal biasa. Namun Macron menganggap respons keras Umat Islam kepada sikapnya sebagai cela dan pelanggaran haknya.

Harus dikatakan bahwa tindakan Charlie Hebdo dalam memublikasikan karikatur yang menistakan Nabi Muhammad Saw tak kurang hinanya dari aksi teroris pemenggal kepala guru Prancis.

Karikatur-karikatur Charlie Hebdo berpangkal pada kebencian yang dimiliki sejumlah negara Barat yang pro-Zionis terhadap Islam. Sebab itu, publikasi karikatur-karikatur Hebdo yang menyerang Islam sama sekali tidak didasari prinsip kebebasan pendapat atau kritik membangun. Oleh karena itu, semestinya Hebdo layak diadili, karena menebar kebencian dan mendorong tindak kekerasan.

Semua pihak menganggap pemenggalan guru Prancis sebagai aksi teror. Namun bukankah Prancis, Inggris, Jerman, dan negara-negara Barat lain yang mengekspor terorisme ke Timur Tengah? Bukankah mereka yang mendukung terorisme atas nama penyebaran demokrasi ke Libya, Irak, dan negara-negara lain?

Oleh karena itu, sebenarnya pemenggalan guru Prancis adalah bagian dari kebijakan Paris dan negara-negara Eropa lain. Jika Prancis bersikeras untuk meluruskan jalan, pertama-tama ia harus memperbaiki kebijakannya sendiri terlebih dahulu.

Respons Umat Islam di dunia mengandung pesan kepada Macron, bahwa kami bisa saja menistakan simbol-simbol sakral kalian. Namun agama kami melarang hal tersebut dan mengajarkan cara-cara lain untuk melawan. Salah satunya adalah dengan pemboikotan, yang jika dilaksanakan dengan penuh kekuatan, bisa memberi pelajaran kepada orang-orang yang mengklaim sebagai pembela kebebasan pendapat tersebut.