Ancaman Iran Picu Guncangan Politik di Israel
POROS PERLAWANAN — Keputusan Israel membatalkan rencana serangan ke Dahiyeh, Beirut selatan, setelah muncul ancaman terbuka dari Iran memicu gelombang kritik politik di internal Israel. Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, bahkan dituduh gagal mempertahankan kedaulatan keputusan militer negaranya sendiri.
Laporan Fars News Agency pada Selasa 2 Juni menyebut ketegangan bermula ketika Netanyahu mengeklaim telah memerintahkan serangan ke Dahiyeh dan Militer Israel mengeluarkan peringatan evakuasi bagi warga di Beirut selatan. Situasi itu segera memicu respons keras dari Iran.
Sejumlah pejabat Militer dan diplomatik Iran memperingatkan bahwa setiap pelanggaran baru terhadap gencatan senjata akan dibalas langsung oleh Iran dan Kelompok-kelompok Perlawanan di Kawasan. Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, pejabat Markas Pusat Khatam al-Anbiya, Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi, hingga sejumlah tokoh Militer Iran lainnya menyampaikan pesan serupa secara terbuka.
Tidak lama setelah ancaman tersebut muncul, laporan mengenai percakapan tegang antara Presiden Amerika Serikat dan Netanyahu mulai beredar. Pada akhirnya, Israel mengumumkan pembatalan operasi militer tersebut.
Keputusan itu langsung memicu polemik besar di internal politik Israel. Tokoh-tokoh dari kubu oposisi maupun lingkaran pendukung Netanyahu sama-sama menilai Rezim Israel telah kehilangan independensi strategis dalam pengambilan keputusan keamanan.
Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, yang dikenal sebagai salah satu sekutu paling keras Netanyahu, menyindir keputusan tersebut secara terbuka.
“Tuan Perdana Menteri, Anda pernah mengatakan bahwa pemimpin yang kuat adalah pemimpin yang tahu kapan mengatakan ‘ya’ kepada presiden Amerika dan kapan harus mengatakan ‘tidak’. Sekarang saatnya mengatakan ‘tidak’ kepada Trump,” ujarnya.
Mantan Jenderal Israel dan eks Anggota Knesset, Tal Russo, juga melontarkan kritik tajam. Ia menilai Israel tidak lagi memiliki keleluasaan strategis karena terlalu terikat pada tekanan Washington.
“Tangan kita terikat karena Trump. Ketika tangan Anda terikat, sangat sulit untuk berperang,” katanya.
Russo bahkan menyebut kepemimpinan Israel selama dua dekade terakhir dibangun di atas pola politik yang penuh gertakan dan manipulasi.
Mantan Perdana Menteri Israel, Naftali Bennett menilai pemerintah telah kehilangan kontrol atas kedaulatan Israel. Sementara pemimpin oposisi, Yair Lapid menggambarkan Israel sebagai “aktor yang sepenuhnya berada di bawah perlindungan pihak lain”.
Kritik paling keras datang dari mantan Kepala Staf Militer Israel sekaligus Anggota Knesset, Gadi Eisenkot. Ia menuduh Netanyahu merusak kepentingan nasional Israel dengan menerima tekanan eksternal secara terbuka.
“Tidak pernah ada Perdana Menteri Israel yang menerima permintaan tidak masuk akal seperti ini dengan tingkat kepatuhan sebesar itu,” ujarnya.
Bahkan dari internal Partai Likud sendiri mulai muncul nada ketidakpuasan. Anggota Likud, Dan Illouz mengingatkan kembali pernyataan lama Netanyahu bahwa tidak ada tekanan internasional yang boleh menghalangi Israel membela diri.
“Pak Perdana Menteri, prinsip itu seharusnya masih berlaku hari ini,” katanya.
Gelombang kritik tersebut memperlihatkan bahwa pembatalan operasi di Beirut tidak hanya berdampak pada aspek militer, tetapi juga membuka krisis kepercayaan politik terhadap kepemimpinan Netanyahu. Di tengah tekanan perang berkepanjangan dan meningkatnya ketergantungan terhadap dukungan Washington, isu kedaulatan keputusan keamanan kini berubah menjadi salah satu titik paling sensitif dalam politik domestik Israel.
