Anggaran Buntu, Departemen Keamanan Dalam Negeri AS Terancam Tutup
POROS PERLAWANAN — Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat berada di ambang penutupan setelah Senat gagal menyepakati rancangan undang-undang anggaran. Kebuntuan politik antara Partai Demokrat dan Republik memperbesar risiko penghentian operasional lembaga tersebut dalam hitungan jam.
Laporan IRNA yang mengutip The New York Times pada Kamis 12 Februari menyebut RUU pendanaan yang diajukan tidak memuat pembatasan baru terhadap penerapan kebijakan imigrasi. Poin itu menjadi sumber penolakan utama dari kubu Demokrat.
Tenggat pendanaan jatuh pada Jumat malam. Partai Republik mendorong pengesahan RUU yang sebelumnya lolos di DPR untuk mendanai Departemen Keamanan Dalam Negeri hingga September. Demokrat menuntut ketentuan tambahan terkait pengawasan dan pembatasan operasi agen imigrasi Federal.
Rancangan tersebut gagal mencapai ambang 60 suara di Senat. Pernyataan pejabat perbatasan Pemerintahan Donald Trump, Tom Homan, yang menyebut penarikan sebagian agen imigrasi dari Minnesota tidak cukup meredakan keberatan Demokrat.
Pemimpin Minoritas Senat, Chuck Schumer menilai kebijakan imigrasi tidak bisa bergantung pada perintah eksekutif semata. Tanpa payung hukum, keputusan Pemerintah dapat dibatalkan sewaktu-waktu.
Kebuntuan memperbesar kemungkinan penutupan sebagian fungsi Pemerintah Federal. Jika pendanaan tidak disahkan, Departemen Keamanan Dalam Negeri diperkirakan berhenti beroperasi pada Sabtu pagi. Situasi ini berpotensi menjadi penutupan ketiga dalam lima bulan terakhir akibat perbedaan sikap di Kongres.
Pemimpin mayoritas Senat dari Partai Republik, John Thune mendorong pengesahan anggaran sementara. Ia menilai Pemerintah telah mengajukan kompromi yang rasional untuk membatasi sebagian operasi penegakan hukum imigrasi. Demokrat tetap menolak tanpa perubahan kebijakan deportasi dan prosedur lapangan.
Dalam negosiasi sebelumnya, Demokrat mengajukan sejumlah tuntutan. Di antaranya larangan penggunaan masker oleh agen imigrasi untuk menutupi identitas, kewajiban tanda pengenal yang terlihat, serta syarat perintah pengadilan dalam penahanan rumah. Mereka juga meminta standar pelatihan baru, aturan penggunaan kekuatan yang lebih ketat, serta penghentian patroli keliling.
Di lapangan, ketegangan kebijakan imigrasi terus memicu protes. Aksi terhadap Badan Imigrasi dan Bea Cukai AS masih berlangsung, terutama di Minnesota, setelah rangkaian insiden mematikan yang dikaitkan dengan operasi penegakan hukum.
Minnesota menjadi salah satu titik paling sensitif dari kebijakan imigrasi Pemerintah Federal. Operasi agen imigrasi di Minneapolis memicu bentrokan dengan pengunjuk rasa dan kelompok migran. Pemerintah kota setempat mengkritik pendekatan aparat Federal yang dinilai memperkeruh situasi keamanan.
Perkembangan ini memperlihatkan tekanan politik yang meningkat di Washington. Nasib pendanaan Departemen Keamanan Dalam Negeri kini tidak hanya ditentukan oleh kalkulasi anggaran, tetapi juga arah kebijakan imigrasi nasional dan stabilitas politik domestik Amerika Serikat.
