Tanpa Netanyahu, AS Siapkan Pertemuan Perdana Dewan Perdamaian dan Rencana Rekonstruksi Gaza
POROS PERLAWANAN — Pertemuan perdana Dewan Perdamaian Gaza dijadwalkan berlangsung di Washington pekan depan tanpa kehadiran Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu. Forum ini disiapkan sebagai panggung pengumuman rencana rekonstruksi Jalur Gaza oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Laporan IRNA pada Kamis 12 Februari, mengutip jaringan Al Ain UEA, menyebut pertemuan akan dipimpin langsung oleh Trump dengan partisipasi pemimpin negara Arab, Muslim, dan Barat. Agenda utama mencakup pemulihan Gaza pascakonflik serta pembentukan kerangka keamanan internasional.
Netanyahu sebelumnya direncanakan hadir dalam pertemuan 19 Februari. Kantor Perdana Menteri Israel kemudian memastikan Netanyahu hanya akan berpartisipasi secara daring dalam konferensi tahunan American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), sehingga tidak melakukan perjalanan ke Washington.
Keputusan tersebut muncul setelah Israel menandatangani keanggotaan dalam forum Dewan Perdamaian yang kini beranggotakan sekitar 27 negara. Media Israel menyoroti keberatan Netanyahu terhadap kehadiran Turki dan Qatar, dua negara yang selama ini berperan sebagai penjamin gencatan senjata di Gaza.
Surat kabar Yedioth Aharonot menulis komposisi forum mencakup pejabat tinggi dari negara Arab dan Muslim, termasuk perwakilan Turki dan Qatar. Hingga kini belum ada kepastian apakah Israel akan mengirim delegasi resmi ke pertemuan tersebut.
Jaringan i24 Israel melaporkan bahwa tanpa kehadiran Netanyahu, Trump tetap akan memaparkan paket rekonstruksi bernilai miliaran Dolar serta rencana pengerahan pasukan internasional di Gaza. Proposal itu diperkirakan menjadi kerangka awal stabilisasi wilayah pascaperang.
Sebaliknya, Israel menegaskan rekonstruksi hanya bisa berjalan setelah pelucutan total senjata Hamas. Washington mengambil posisi berbeda. Pemerintah AS menilai proses rekonstruksi dan pelucutan senjata dapat berjalan paralel untuk mencegah stagnasi politik dan kemanusiaan.
Pejabat yang terlibat dalam Dewan Perdamaian Gaza menyebut gencatan senjata masih bertahan meski ketegangan berlanjut. Indikator utama dinilai tercapai, termasuk pembebasan sandera, pembukaan penyeberangan Rafah, serta rencana pembentukan komite teknokrat Palestina untuk administrasi sipil.
Fokus berikutnya mengarah pada detail pelucutan senjata Hamas. Proses diperkirakan dimulai Maret dan dilakukan bertahap. Setelah fase awal berjalan, pasukan internasional direncanakan ditempatkan untuk memperluas pengawasan keamanan.
Laporan New York Times tentang kemungkinan Hamas tetap memiliki senjata ringan pada tahap tertentu mendapat tanggapan hati-hati. Pejabat terkait menegaskan pelucutan akan dijalankan melalui kesepakatan antarpihak guna menjaga keberlanjutan dan kecepatan implementasi. Operasi militer Israel di sejumlah terowongan Gaza juga disebut belum sepenuhnya selesai.
Gedung Putih menargetkan pertemuan 19 Februari sebagai momentum konsolidasi diplomatik. Sejumlah negara telah menyatakan bergabung dalam inisiatif tersebut, termasuk Mesir, Uni Emirat Arab, Qatar, Turki, Bahrain, Arab Saudi, Yordania, Indonesia, Pakistan, Maroko, Argentina, Hongaria, Belarus, Kazakhstan, Uzbekistan, Vietnam, Kosovo, Armenia, dan Azerbaijan.
Draf piagam yang dilaporkan Bloomberg menyebut Dewan Perdamaian dipimpin langsung oleh Presiden AS dengan kewenangan menerima anggota baru. Masa keanggotaan ditetapkan tiga tahun. Negara yang menginginkan kursi tetap diminta berkontribusi dana sekitar satu miliar Dolar untuk rekonstruksi Gaza.
Pada 14 Januari, Washington mengumumkan fase kedua rencana penghentian krisis Gaza. Program mencakup pembangunan kembali wilayah, pelucutan senjata kelompok bersenjata Palestina, serta pembentukan komite transisi teknokrat di bawah pengawasan Dewan Perdamaian.
Pertemuan perdana ini diposisikan sebagai fondasi tata kelola pascakonflik Gaza. Hasilnya akan menentukan arah rekonstruksi, konfigurasi keamanan, serta pola keterlibatan internasional dalam stabilisasi wilayah yang masih rapuh.
