Anggota Parlemen Turki: Israel dalam Kesulitan, Risiko Pelanggaran Gencatan Senjata Gaza Sangat Tinggi

POROS PERLAWANAN — Anggota parlemen Turki Mustafa Kaya menilai bahwa Israel kini berada dalam posisi politik dan militer yang sulit, sementara risiko pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata Gaza tetap tinggi.

Hal ini disampaikannya dalam wawancara dengan Kantor Berita Mehr menanggapi rencana perdamaian yang diumumkan Presiden AS Donald Trump akhir September lalu.

Pada 29 September 2025, Trump bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meluncurkan rencana perdamaian 20 poin untuk Gaza dalam konferensi pers di Gedung Putih. Trump menyatakan optimisme bahwa rencana tersebut akan mengakhiri perang dan memastikan pembebasan semua tahanan.

Beberapa hari kemudian, Hamas menerima sebagian dari proposal tersebut dengan syarat pembebasan tahanan Palestina dan perubahan dalam administrasi Gaza, termasuk pelucutan senjata secara bertahap. Setelah perundingan intensif, kesepakatan akhir diumumkan Kamis lalu, dan sejak Jumat, pasukan pendudukan Israel mulai menarik diri dari Jalur Gaza, memungkinkan warga Palestina kembali ke rumah mereka.

Meskipun dipandang sebagai langkah menuju perdamaian, banyak pengamat tetap meragukan komitmen Israel. Kaya menegaskan bahwa “Israel telah gagal mencapai tujuannya secara politik maupun militer, dan kini terpaksa bernegosiasi di bawah tekanan global.”

Menurutnya, kesepakatan yang dicapai di Sharm el-Sheikh, Mesir, mencakup tiga poin utama:

1. Penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza,
2. Izin masuk bantuan kemanusiaan, dan
3. Pertukaran tahanan.

Namun, ia menilai tahapan selanjutnya, terutama pelucutan senjata Hamas, akan menjadi ujian terberat. “Israel, yang tidak mengenal batas wilayah, kemungkinan besar akan melanggar perjanjian ini,” ujarnya. Meski demikian, ia menambahkan bahwa gencatan senjata kali ini akan dipantau oleh kelompok internasional khusus, sehingga pelanggaran dapat diawasi lebih ketat.

Kaya juga menyebut operasi militer Israel di Gaza sebagai bukti kegagalan strategis Tel Aviv. “Rezim Zionis berharap memperluas pengaruhnya lewat Perjanjian Abraham, tapi justru terisolasi. Kini bahkan beberapa negara menyatakan siap menangkap Netanyahu bila berkunjung ke wilayah mereka,” jelasnya.

Ia menyoroti pula bahwa tekanan terhadap Israel datang tidak hanya dari dunia internasional, tetapi juga dari dalam negeri AS. “Bahkan Trump sendiri mengakui meningkatnya sentimen anti-Israel di kalangan Partai Republik,” kata Kaya, menambahkan bahwa Israel mungkin memanfaatkan perjanjian ini hanya untuk mengulur waktu.

Terkait peran Amerika Serikat, Kaya menyebut Trump berperilaku layaknya CEO politik yang mengelola negara seperti korporasi. “Trump sadar sentimen anti-Israel di dunia Islam berdampak pada ekonomi AS dan hubungan regionalnya. Namun pada akhirnya, AS akan tetap berpihak pada Israel,” ujarnya.

Lebih jauh, Kaya menegaskan bahwa aliansi AS–Israel bukan hanya kemitraan regional, melainkan pilar global yang memengaruhi kebijakan luar negeri dan dalam negeri Washington.

Menanggapi meningkatnya solidaritas global terhadap rakyat Palestina, ia menyoroti peran Armada Samood dan Freedom Flotilla yang membawa bantuan kemanusiaan ke Gaza. “Genosida memiliki tiga dimensi, rasial, agama, dan politik. Israel telah menerapkan semuanya. Blokade Gaza adalah bentuk genosida yang menggunakan kelaparan sebagai senjata,” tegasnya.

Menurutnya, partisipasi anggota parlemen Partai Saadat dalam armada kemanusiaan tersebut mencerminkan sikap politik Turki terhadap blokade Gaza dan dukungan bagi perjuangan kemanusiaan Palestina.