Apakah Erdogan Takutkan Potensi Kudeta Baru di Turki?
POROS PERLAWANAN – Pemecatan lima perwira militer Turki karena meneriakkan slogan kesetiaan kepada Mustafa Kemal Ataturk telah memicu kontroversi dan menarik perhatian publik, termasuk para politisi oposisi. Keputusan ini menimbulkan pertanyaan: apakah langkah tersebut mencerminkan kekhawatiran Presiden Recep Tayyip Erdogan terhadap potensi kudeta, atau sekadar upaya memperkuat kontrol atas militer?
Pemecatan Perwira Militer: Insiden dan Implikasinya
Menurut laporan Tasnim News Agency pada Sabtu (01/02), lima perwira tersebut dipecat setelah dalam sebuah upacara kelulusan mereka menghunus pedang ke arah kamera dan meneriakkan slogan: “Kami adalah tentara Ataturk.” Video aksi mereka tersebar di media sosial, yang kemudian berujung pada tindakan hukum.
Tim penasihat hukum Presiden Erdogan melaporkan tindakan para perwira tersebut ke pengadilan, menuding mereka melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai bentuk pembangkangan atau upaya kudeta simbolis. Setelah beberapa bulan proses hukum, pengadilan akhirnya memutuskan untuk memecat lima perwira tersebut, yang terdiri dari empat pria dan satu wanita.
Kementerian Pertahanan Turki mendukung keputusan ini dengan alasan bahwa tentara harus bertindak dalam lingkup tugasnya dan menjaga netralitas politik. Selain lima perwira yang dipecat, tiga perwira lainnya juga dijatuhi sanksi berat.
Perdebatan: Tentara Ataturk vs. Tentara Erdogan?
Frasa “Kami adalah tentara Ataturk” merupakan bagian dari sumpah kelulusan perwira militer Turki, yang sejak era Erdogan mengalami perubahan seiring dengan meningkatnya pengaruh kelompok Islamis di dalam militer. Dalam kasus ini, para perwira yang dipecat awalnya meminta izin untuk mengucapkan sumpah tersebut dalam upacara resmi, namun permintaan mereka ditolak. Akhirnya, mereka menyatakan sumpah tersebut di luar prosesi resmi, yang kemudian dianggap sebagai pelanggaran disiplin.
Menurut hukum Turki, presiden adalah panglima tertinggi angkatan bersenjata. Pengacara Erdogan berargumen bahwa meneriakkan slogan “Kami adalah tentara Ataturk” dapat diartikan sebagai sikap oposisi terhadap presiden yang berkuasa, karena menurut hukum, semua anggota militer harus loyal kepada presiden, bukan sosok lain.
Namun, banyak analis politik menilai bahwa pandangan ini berlebihan. Mustafa Kemal Ataturk adalah pendiri Republik Turki dan simbol sekularisme di negara tersebut, sehingga menyatakan kesetiaan kepadanya tidak serta-merta berarti melawan pemerintahan yang sah.
Reaksi Politik: Kritik dan Dukungan
Keputusan pemecatan ini mendapat kecaman keras dari kalangan oposisi. Partai Rakyat Republik (CHP)—partai sekuler yang didirikan oleh Ataturk—menyebut pemecatan lima perwira tersebut sebagai bukti semakin kuatnya intervensi politik dalam militer. Pemimpin CHP, Ozgur Ozel, mengecam keputusan ini dengan menyatakan:
“Pemerintah Erdogan telah mencatat satu lagi keputusan memalukan. Lima perwira pemberani yang mengatakan ‘Kami adalah tentara Mustafa Kemal’ dipecat dari militer. Ini bukan keputusan hukum, melainkan paksaan politik. Kejahatan sebenarnya adalah menghapus tentara Ataturk dari militer yang ia bangun.”
Ekrem Imamoglu, Wali Kota Istanbul, turut mengkritik langkah ini, menyebutnya sebagai “noda sejarah.” Sementara itu, Mansur Yavas, Wali Kota Ankara, menegaskan bahwa mereka akan terus mendukung para perwira yang dipecat.
Dari sisi oposisi kanan, Meral Aksener, pemimpin Partai İyi, bahkan mengeluarkan pernyataan keras:
“Pedang kami lebih tajam dari sebelumnya dan kami siap bertempur. Kami mendukung perwira pemberani ini.”
Sebaliknya, media pro-Erdogan seperti Yeni Safak dan Yeni Akit memuji pemecatan tersebut sebagai langkah berani untuk menjaga stabilitas militer. Namun, media oposisi seperti Sozcu menampilkan berita ini di halaman depan dengan tajuk: “Lima pahlawan yang siap mati demi tanah air telah dipecat.”
Apakah Kudeta Baru Mungkin Terjadi?
Sejarah Turki mencatat serangkaian kudeta militer, termasuk pada tahun 1960, 1980, 1997, dan 2016. Kudeta terakhir pada 2016 gagal, namun mengguncang pemerintahan Erdogan dan berujung pada pembersihan besar-besaran di tubuh militer.
Saat ini, mayoritas komando tinggi angkatan bersenjata telah diisi oleh loyalis Erdogan. Ini membuat kemungkinan kudeta militer menjadi sangat kecil, meskipun masih ada potensi ketidakpuasan di tingkat bawah.
Namun, pemecatan para perwira yang meneriakkan slogan Ataturk menegaskan tren baru: semakin kuatnya upaya Erdogan untuk menekan simbol-simbol sekularisme dalam institusi militer. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintahan Erdogan ingin memastikan bahwa dalam sejarah Turki ke depan, nama yang dominan bukan lagi Ataturk, melainkan Erdogan sendiri.
