AS Protes Pangkalan Militernya Dihancurkan, Kamboja: Keputusan Kami Tak Perlu Restu Kalian
POROS PERLAWANAN – Dilansir Fars, Kedubes AS di Phnom Penh mengutarakan keprihatinannya atas tindakan Pemerintah Kamboja, yang baru-baru ini menghancurkan sebuah pangkalan laut AS di negara tersebut.
Pemerintah Kamboja pada bulan lalu menghancurkan pangkalan laut Ream, yang dibangun pada tahun 2017 lalu dengan biaya dari Washington. Pangkalan laut strategis ini terletak di Teluk Thailand, yang bisa memudahkan akses ke Laut China Selatan dari berbagai jalur perlintasan maritim penting dunia.
Menteri Pertahanan Kamboja, But Tea Banh pun menanggapi pernyataan Jubir Kedubes AS. Ia menegaskan, Kamboja bertindak sesuai kepentingannya dan tidak berkewajiban untuk memberitahukan program-program Phnom Penh kepada AS.
“Kami melakukan ini murni demi kepentingan Kamboja, bukan untuk melayani kepentingan pihak lain. Kamboja berhak meminta bantuan dari siapa saja untuk melakukan pembangunan,” tandas But Tea Banh.
Media-media AS menyatakan bahwa Kamboja kini telah berbalik arah ke China. Sebagian pihak berspekulasi bahwa Militer China telah berada di kawasan yang di sana terdapat fasilitas-fasilitas kelautan AS.
Beberapa waktu lalu, kantor berita Reuters menyebut bahwa Beijing terlibat dalam keputusan Phnom Penh ini. Namun Pemerintah Kamboja membantah intervensi China dalam masalah ini.
Kementerian Pertahanan AS (Pentagon) juga sempat mengungkap kekhawatiran atas laporan tentang dirobohkannya fasilitas kelautan yang didanai AS di Ream.
“Kami khawatir perobohan bangunan itu terkait dengan rencana Pemerintah Kamboja yang akan menampung aset militer Republik Rakyat China berikut pasukannya di Pangkalan Angkatan Laut Ream,” kata Pentagon saat itu, seperti dinukil Reuters.
Pangkalan Angkatan Laut Ream terletak di Kota Sihanoukville, pusat judi dan zona ekonomi khusus yang banyak digerakkan oleh para pengusaha asal China. Kamboja memang menjadi salah satu sekutu dekat China di Asia Tenggara. Pemerintahan yang dikepalai Perdana Menteri Hun Sen itu disebut-sebut mendapat dukungan politik serta bantuan ekonomi besar dari China.
