AS Takut Poros Perlawanan Hadir dan Eksis di Pentas Politik Irak
POROS PERLAWANAN – Jubir Kantor Politik Ashaib Ahl al-Haq, Mahmud al-Rabii menanggapi sanksi yang dijatuhkan Washington kepada kelompok ini.
Dilansir Fars, al-Rabii berkata kepada kanal berita al-Ahd, bahwa sanksi-sanksi AS atas Ashaib Ahl al-Haq adalah “perang antara kebenaran dan kebatilan”.
Menurut al-Rabii, kelompoknya tidak heran atas sanksi-sanksi ini, sebab “Kami sudah menyangka bahwa mereka akan melakukan apa pun.”
Ia meyakini, sanksi-sanksi AS menunjukkan besarnya kegagalan yang diderita Pemerintah-pemerintah AS di Timur Tengah.
“Apa pun yang mereka lakukan tak akan memengaruhi kami, karena kami tangguh bak gunung,” kata al-Rabii.
Ia menyebut bahwa Washington ingin menjadikan Irak sebagai negara miskin dan membuat para pemudanya tidak memiliki pekerjaan.
“AS mencemaskan kehadiran Poros Perlawanan di kancah politik. Sebab itu, AS mencari jalan untuk kabur… Tentu Pemerintah (Irak) juga lemah dan tak mampu melawan tekanan-tekanan AS,” tandas al-Rabii.
Di lain pihak, anggota Aliansi al-Fath di Parlemen Irak, Hamid al-Musawi mengecam pedas sanksi yang dijatuhkan AS atas faksi-faksi Perlawanan, seperti Kataib Hizbullah dan Ashaib Ahl al-Haq.
“Sanksi-sanksi AS diberlakukan atas faksi dan tokoh yang memerangi terorisme di Irak dan mencegahnya menyebar ke negara-negara di Kawasan dan dunia,” kata al-Musawi.
Ia menyatakan, AS mengerahkan segala upayanya untuk menggagalkan Pemilu di Irak, sampai-sampai Kedubes AS pun melakukan intervensi dalam UU Pemilu.
Pada Senin 9 Agustus lalu, Kemenlu AS mengumumkan sanksi-sanksi atas faksi-faksi Poros Perlawanan Irak, dua perusahaan Suriah, dan beberapa korporasi Rusia.
Meski Kemenlu AS mengatakan bahwa sanksi-sanksi ini telah diberlakukan sejak 29 Juli, namun Pemerintah AS belum memberitahukannya ke media sebelum ini.
Sanksi-sanksi ini adalah kelanjutan dari tindakan-tindakan Pemerintah Joe Biden atas Poros Perlawanan Irak. Sebelum ini, Pemerintah Biden telah 2 kali menyerang basis-basis Poros Perlawanan Irak.
