Serang Netanyahu di Tengah Krisis Wajib Militer dan Retaknya Internal Zionis, Bennett: Semuanya Sudah Berakhir

POROS PERLAWANAN — Dilansir Al Mayadeen, retaknya lanskap politik internal Rezim Pendudukan kembali tersingkap di tengah berlanjutnya perang brutal di Gaza. Mantan Perdana Menteri Israel, Naftali Bennett melontarkan serangan tajam terhadap Benyamin Netanyahu soal upaya pemerintahannya mempertahankan pengecualian wajib militer bagi komunitas Yahudi ultra-Ortodoks atau Haredi. Perselisihan itu memperlihatkan bagaimana perang yang terus membara telah memperdalam krisis sosial dan politik di tubuh entitas Zionis.

Perdebatan memanas di Knesset ketika Rezim Netanyahu mendorong rancangan undang-undang yang bertujuan melindungi para pelajar seminari agama Haredi dari wajib militer. Kebijakan tersebut selama puluhan tahun menjadi salah satu isu paling sensitif di Israel, namun kini mendapat tekanan besar karena perang berkepanjangan di Gaza terus menuntut mobilisasi pasukan cadangan secara massif.

Di tengah meningkatnya korban jiwa dan kelelahan tentara cadangan, banyak kalangan di dalam Israel mulai mempertanyakan mengapa beban perang sebagian besar dipikul oleh warga sekuler dan kelompok nasionalis, sementara komunitas ultra-Ortodoks tetap memperoleh perlindungan politik untuk menghindari dinas militer. Ketegangan ini memunculkan kemarahan yang semakin meluas terhadap koalisi Netanyahu yang dianggap lebih sibuk menjaga kelangsungan kekuasaan dibandingkan menghadapi krisis internal.

Dalam konferensi pers yang digelar di Knesset, Bennett menuduh Netanyahu menyerah sepenuhnya kepada tekanan partai-partai ultra-Ortodoks demi mempertahankan pemerintahan koalisi yang rapuh. Dengan nada mengejek, Bennett menyebut Netanyahu bertindak seperti “kontraktor suara yang putus asa” yang rela merendahkan diri demi mendapatkan dukungan politik dari para pemimpin Haredi.

“Semuanya sudah berakhir. Lepaskan saja,” ujar Bennett dalam kritik pedas yang diarahkan kepada Netanyahu. Pernyataan itu merujuk pada meningkatnya ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Netanyahu yang dinilai gagal mengatasi krisis perang sekaligus terus bergantung pada partai-partai religius ekstrem.

Bennett secara khusus menyoroti figur ultra-Ortodoks seperti Aryeh Deri dan Moshe Gafni, yang selama ini menuntut jaminan hukum agar komunitas mereka tetap terbebas dari wajib militer. Menurut Bennett, pengesahan undang-undang tersebut merupakan penghinaan terhadap para tentara yang terus dikirim ke medan perang Gaza.

Ia bahkan menyebut rancangan undang-undang itu sebagai salah satu momen paling memalukan dalam sejarah Knesset. Di tengah perang yang menghancurkan Gaza dan menelan puluhan ribu korban Palestina, Rezim Pendudukan justru dinilai berusaha melindungi kelompok tertentu dari kewajiban militer yang dibebankan kepada warga lainnya.

Krisis ini semakin rumit setelah Mahkamah Agung Israel pada 2024 memutuskan bahwa negara harus mulai memberlakukan wajib militer terhadap pria ultra-Ortodoks. Putusan tersebut secara efektif mengakhiri pengecualian luas yang selama beberapa dekade memungkinkan ribuan pelajar seminari agama menghindari dinas militer.

Namun, partai-partai ultra-Ortodoks segera mengancam akan menggulingkan pemerintahan Netanyahu apabila undang-undang baru yang mempertahankan pengecualian tersebut tidak disahkan. Ancaman itu memperlihatkan betapa rapuhnya koalisi yang menopang Netanyahu di tengah meningkatnya tekanan domestik dan internasional akibat agresi militer di Gaza.

Banyak pengamat melihat perselisihan ini bukan sekadar perdebatan soal wajib militer, melainkan cerminan kontradiksi mendalam di tengah masyarakat Zionis soal distribusi kekuasaan, militerisasi, dan ketimpangan sosial. Perang Gaza yang berkepanjangan telah memperlihatkan retakan serius dalam struktur politik Israel, ketika kepentingan kelompok-kelompok tertentu terus diprioritaskan meski masyarakat menghadapi kelelahan akibat konflik tanpa akhir.

Meski kini tampil sebagai pengkritik Netanyahu, Bennett sendiri selama bertahun-tahun dikenal sebagai tokoh garis keras yang mendukung ekspansi permukiman ilegal dan operasi militer agresif terhadap rakyat Palestina. Karena itu, perseteruan yang terjadi saat ini lebih mencerminkan perebutan cara mengelola perang dan beban politiknya, bukan penolakan terhadap agresi yang terus berlangsung di Gaza.