Hizbullah: Sanksi-sanksi AS adalah ‘Medali Penghormatan’ bagi Kami
POROS PERLAWANAN – Hizbullah Lebanon menyatakan bahwa pada dasarnya, sanksi baru AS terhadap Gerakan Perlawanan di Lebanon merupakan “hukuman bagi seluruh rakyat Lebanon” karena mereka tidak bersedia meninggalkan opsi perlawanan.
Fars memberitakan, dalam pernyataan keras dan tegas, Hizbullah mengecam sanksi terbaru yang dijatuhkan oleh Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Keuangan AS terhadap para anggota Parlemen, perwira militer dan keamanan publik, serta petinggi Hizbullah dan Gerakan Amal.
Gerakan Perlawanan tersebut menggambarkan tindakan Washington sebagai upaya untuk mengintimidasi rakyat Lebanon dan mendukung agresi Rezim Zionis.
Dalam pernyataan Hizbullah disebutkan bahwa pada dasarnya, sanksi-sanksi ini merupakan “bantuan politik palsu yang cepat dan sementara” bagi Rezim Zionis, yang dibutuhkan Israel setelah berbagai kejahatannya gagal membuat rakyat Lebanon mengabaikan hak sah mereka untuk melawan. Hizbullah menekankan, bangsa Lebanon berkomitmen pada perlawanan demi mempertahankan Tanah Air mereka.
Gerakan tersebut menggambarkan tuduhan AS, yang ditujukan kepada perwakilan dan pejabat Lebanon, tentang “penolakan terhadap pelucutan senjata Perlawanan dan penolakan terhadap proyek-proyek penyerahan diri” sebagai “tuduhan yang lebih luas”. Hizbullah menegaskan, tuduhan ini mencakup “mayoritas rakyat yang berkomitmen pada Perlawanan dan menolak penyerahan diri.”
“Sanksi-sanksi ini adalah medali kehormatan bagi mereka yang dikenai sanksi tersebut dan merupakan konfirmasi lebih lanjut akan kebenaran pilihan kami. Dampak praktis dari sanksi-sanksi ini tidak sebanding dengan kertas yang digunakan untuk menuliskannya. Sanksi-sanksi tersebut tidak akan memiliki dampak praktis terhadap pilihan kami atau terhadap kelanjutan kerja saudara-saudara dan pejabat kami dalam melayani rakyat serta membela kepentingan dan kedaulatan negara kami,” tandas Hizbullah.
Pernyataan tersebut juga menyinggung serangan yang menargetkan para perwira Lebanon menjelang kunjungan ke Pentagon, dan menggambarkannya sebagai “upaya terang-terangan untuk mengintimidasi lembaga-lembaga keamanan resmi serta menempatkan Pemerintah di bawah kendali Amerika”. Hizbullah menyatakan, keputusan tersebut adalah tanggung jawab “mereka yang mengkelaim persahabatan dengan Amerika Serikat,” padahal di saat yang sama, Washington berusaha melemahkan lembaga-lembaga nasional.
Di akhir pernyataan, Hizbullah menyeru para pejabat Lebanon untuk “membela lembaga-lembaga konstitusional, keamanan, dan militer mereka guna menjaga kedaulatan nasional dan martabat Lebanon serta rakyatnya.”
Beberapa jam yang lalu, di tengah kerja sama dan koordinasi antara AS, Israel, dan Pemerintah pro-Barat di Beirut untuk melucuti senjata Hizbullah, Kementerian Luar Negeri AS mengumumkan telah menjatuhkan sanksi terhadap sembilan individu yang dituduh mendukung Hizbullah dan “merongrong kedaulatan Lebanon.”
Dubes Iran untuk Lebanon, Mohammad Reza Raouf Sheibani, masuk dalam daftar individu yang dikenai sanksi oleh AS hari ini atas dalih hubungan dengan Hizbullah.
Kementerian Luar Negeri AS mengeklaim, individu-individu yang menjadi sasaran sanksi ini membantu Hizbullah untuk melanjutkan apa yang disebutnya sebagai “gangguan terhadap perdamaian dan proses rekonstruksi di Lebanon”.
