BRICS Kecam Agresi AS-Israel terhadap Iran dalam KTT Rio, Araghchi: Dunia sedang Berubah
POROS PERLAWANAN — Dalam pertemuan puncak ke-17 yang berlangsung di Rio de Janeiro, blok BRICS, yang kini terdiri dari 11 negara dan mewakili hampir separuh populasi dunia, secara tegas mengutuk aksi militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Republik Islam Iran. Pernyataan ini menandai babak baru dalam konsolidasi kekuatan Global Selatan menghadapi dominasi geopolitik Barat.
Dalam deklarasi resmi yang dirilis Minggu malam 6 Juli, BRICS menyatakan, “Kami mengutuk serangan militer terhadap Republik Islam Iran sejak 13 Juni 2025, yang merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kami juga menyatakan keprihatinan mendalam atas serangan terhadap infrastruktur sipil dan fasilitas nuklir damai yang berada di bawah pengawasan IAEA, yang bertentangan dengan hukum internasional dan resolusi terkait.”
Blok ini juga menyerukan intervensi Dewan Keamanan PBB dan menekankan pentingnya menjunjung tinggi keselamatan dan keamanan nuklir, sebuah sinyal langsung terhadap dominasi dan penggunaan hak veto oleh AS di lembaga tersebut.
Iran Raih Dukungan Strategis
Menanggapi deklarasi tersebut, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi menyebutnya sebagai “kemenangan diplomatik penting”. Dalam pernyataan di platform X pada Senin 7 Juli, ia menulis: “Iran berterima kasih atas kutukan tegas dari BRICS. Di KTT ini, di mana negara-negara penyumbang 40% PDB global berkumpul, pergeseran kekuatan global semakin nyata. Iran menyambut datangnya era baru”.
Panggung Diplomasi di BRICS 2025
KTT kali ini mengangkat tema “Memperkuat Kerja Sama Global Selatan untuk Tata Kelola yang Lebih Inklusif dan Berkelanjutan” dan dihadiri oleh negara-negara anggota: Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, Ethiopia, Indonesia, dan Iran. BRICS kini mewakili:
1. 46% populasi dunia
2. 29% PDB global (berdasarkan paritas daya beli).
Para pemimpin menegaskan peran blok ini sebagai platform untuk memperkuat suara negara-negara berkembang. Penyeimbang terhadap sanksi sepihak Barat dan katalis reformasi institusi global seperti PBB dan Bretton Woods.
Iran Menjawab Agresi dengan Argumen Hukum
Dalam pidato utamanya, Araghchi menyampaikan pembelaan hukum terhadap serangan yang dialami negaranya. “Tidak ada dasar hukum yang membenarkan serangan terhadap fasilitas nuklir damai di bawah pengawasan IAEA. Spekulasi atas penggunaan militer di masa depan tidak bisa dijadikan dalih. Tindakan seperti ini jelas dilarang oleh Resolusi IAEA 533 dan Resolusi DK PBB 487.”
Ia juga menegaskan bahwa Angkatan Bersenjata Iran berhasil memukul mundur penyerang, serta menyatakan niat Iran untuk mendokumentasikan kejahatan perang yang dilakukan Israel dan mengajukan tuntutan hukum internasional.
Sikap Tegas terhadap Palestina: Satu Negara, Bukan Dua
Dalam salah satu sesi kerja, Araghchi menolak solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina, dan mengusulkan alternatif yang lebih radikal.
“Konsep negara Palestina saat ini hanyalah ilusi tanpa kedaulatan nyata. Solusi adil adalah referendum bagi seluruh penduduk asli Palestina Yahudi, Kristen, dan Muslim, untuk membentuk satu negara demokratis. Ini adalah model yang berhasil diterapkan di Afrika Selatan pasca-apartheid.”
Pertemuan Strategis: Konsolidasi Global Selatan
Selama KTT, Araghchi melakukan serangkaian pertemuan bilateral penting, di antaranya;
Dengan pemimpin negara Global Selatan:
1. Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa
2. Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim.
Dengan Menlu negara utama:
1. Sergei Lavrov (Rusia)
2. Hakan Fidan (Turki)
3. S. Jaishankar (India)
Pertemuan simbolis:
1. Rabbi Yisroel Dovid Weiss, tokoh Yahudi anti-Zionis
Inisiatif Iran untuk BRICS
Iran juga memanfaatkan forum ini untuk mengajukan beberapa agenda strategis:
1. Pembentukan mekanisme hukum BRICS guna melawan sanksi sepihak
2. Perluasan peran New Development Bank sebagai alternatif IMF
3. Pendirian pusat riset kecerdasan buatan bersama
4. Penguatan kerja sama energi antaranggota.
Menanggapi Ancaman AS
Menanggapi ancaman tarif 10% dari Presiden AS Donald Trump, pernyataan resmi BRICS menekankan:
“Kebijakan tarif sepihak bertentangan dengan aturan WTO”.
Sementara Kremlin menegaskan bahwa BRICS bukan aliansi anti-Barat, melainkan forum untuk kesetaraan dan multilateralisme.
Penutup dan Agenda Mendatang
KTT ditutup dengan pengumuman bahwa India akan menjadi tuan rumah BRICS 2026. Dalam pidato penutupnya, Araghchi menegaskan: “BRICS sebagai suara Global Selatan harus mempertahankan hukum internasional. Ini adalah momen penting ketika peradaban dihadapkan pada agresi yang tidak mengenal hukum. Dunia sedang berubah.”
