Buka Kedutaan di Tel Aviv, Bukti Rezim Arab Lalim dan Tercela Abaikan Derita Rakyat Palestina
POROS PERLAWANAN – Dilansir Press TV, seorang komentator media menyebut langkah Uni Emirat Arab baru-baru ini untuk membuka Kedutaan di Tel Aviv mencerminkan pengabaian para lalim atas penderitaan orang-orang Palestina yang berada di bawah pendudukan Israel.
Seorang eksekutif di Media Review Network (MRN) yang berbasis di Johannesburg, sebuah kelompok advokasi sosial-politik yang berfokus pada analisis media dan politik, Iqbal Jassat membuat pernyataan itu dalam sebuah wawancara dengan Press TV pada Minggu.
Jassat mengatakan UEA telah “dengan bodohnya memulai rute buruk menuju bencana” dengan terjun ke dalam proses diplomatik formal dengan entitas pendudukan.
“(UEA) sangat sadar akan fakta bahwa Israel adalah musuh yang memerangi hukum dan konvensi internasional dan untuk meningkatkan pembangkangannya membutuhkan kediktatoran Arab yang patuh sebagai mitra,” tambahnya.
Pada Rabu 14 Juli, UEA membuka Kedutaan resminya, yang terletak di Bursa Efek Tel Aviv, hanya dua minggu setelah peresmian misi Israel di Abu Dhabi.
UEA, bersama dengan Bahrain, menandatangani pakta normalisasi dengan rezim Tel Aviv selama upacara resmi yang diselenggarakan oleh mantan Presiden AS, Donald Trump di Gedung Putih pada September 2020. Palestina mengecam kesepakatan itu sebagai “tikaman dari belakang” yang berbahaya untuk perjuangan melawan pendudukan Israel.
Jassat mengatakan kolaborasi UEA dengan Israel adalah “penghinaan” tidak hanya terhadap martabat penduduknya sendiri dan dunia Arab yang lebih luas, tetapi juga terhadap perlawanan harian pria, wanita dan anak-anak pemberani Palestina dalam melawan kebrutalan pendudukan.
“Pengkhianatan keji terhadap perjuangan kebebasan Palestina menggarisbawahi penyerahan UEA kepada rezim apartheid. Ini menunjukkan ketidakpekaan dan ketidakpedulian yang tercela atas penderitaan rakyat Palestina,” katanya.
“Formalisasi hubungan diplomatik telah memberikan ‘otorisasi’ Israel untuk terus melakukan ketidakadilan yang mengalir dari penanaman permukiman ilegal serta pengusiran kekerasan yang sedang berlangsung di Silwan, Sheikh Jarrah dan lingkungan lainnya.”
Analis tersebut juga mengeluhkan “perilaku pengkhianatan” UEA untuk menyelaraskan diri dengan Zionisme, yang telah memberi rezim pendudukan lampu hijau untuk terus menjarah dan melakukan kejahatan keji terhadap Palestina.
“Mengingat kebrutalan dan kekerasan yang dilakukan oleh Israel…, keputusan UEA untuk menutup mata terhadap kejahatan perang ini dengan merangkul rezim kolonial, mencerminkan tidak adanya kebijakan yang didasarkan pada komitmen terhadap hak asasi manusia.”
“Ini tidak mengejutkan, karena UEA adalah tirani lalim yang tidak memiliki kebijakan yang didirikan sehubungan dengan hak asasi manusia yang mendasar.”
Jassat lebih lanjut menolak klaim UEA bahwa normalisasi adalah dalam upaya “menciptakan perdamaian”, dengan mengatakan itu adalah gagasan aneh bagi para penguasa lalim yang mendikte kebijakan berbahaya UEA.
“Klaim keterlaluan seperti itu tidak beresonansi dengan sentimen publik di seluruh dunia Arab maupun dengan Palestina,” katanya.
“Pembinaan hubungan dengan Israel oleh UEA secara langsung bertentangan dengan tuntutan internasional oleh organisasi hak asasi manusia untuk mengisolasi rezim kolonial penjajah dengan memberlakukan boikot, sanksi dan divestasi.”
