Darah Korban “Pulau Prostitusi” Epstein dan Tekanan untuk Monarki Inggris
POROS PERLAWANAN — Skandal dokumen kasus Jeffrey Epstein kembali mengguncang Inggris setelah laporan media menyebut Pangeran Andrew diperiksa aparat kepolisian terkait relasinya dengan Epstein. Sejumlah anggota parlemen menyerukan penyelidikan independen terhadap keluarga kerajaan dan membuka wacana pembubaran monarki.
Menurut laporan Reuters yang dilansir Kayhan pada Minggu, (22/2/26), dokumen yang dirilis memuat jutaan halaman materi, ratusan ribu gambar, serta ribuan video. Lebih dari 1.200 korban telah teridentifikasi dalam berkas tersebut. Para ahli dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB menilai perkara ini memerlukan investigasi independen, komprehensif, dan imparsial di luar struktur pemerintah. Mereka menyebut dimensi dan cakupan kejahatan dalam berkas tersebut sangat serius dan sebagian dapat memenuhi ambang kejahatan terhadap kemanusiaan.
Di Inggris, tekanan politik meningkat setelah laporan menyebut Prince Andrew diperiksa oleh detektif Kepolisian Thames Valley. Sebelumnya, King Charles III telah mencabut gelar dan tugas resmi Andrew di tengah tekanan publik. Kepolisian menyatakan proses dilakukan dalam tahap penyelidikan dan belum ada dakwaan yang diajukan.
Dokumen yang menjadi dasar pemeriksaan disebut memuat komunikasi Andrew dengan Jeffrey Epstein pada 2010 terkait perjalanan resmi perdagangan dan investasi. Hingga kini, pihak terkait belum menyampaikan tanggapan rinci atas substansi dokumen tersebut.
Seruan Investigasi dan Wacana Pembubaran
Richard Burgon, anggota parlemen Partai Buruh, mendesak pembentukan penyelidikan independen.
“Harus ada penyelidikan independen untuk mengklarifikasi apa yang diketahui keluarga kerajaan dan peran apa yang dimainkan dalam hubungan dengan Jeffrey Epstein,” ujarnya. Burgon juga menilai sudah waktunya membuka percakapan nasional serius mengenai masa depan monarki dan hak istimewa turun-temurun dalam sistem demokrasi.
Zak Polanski dari Partai Hijau Inggris dan Wales meminta peninjauan hukum penuh terhadap tokoh publik di lembaga resmi. Zara Sultana, anggota parlemen independen, merespons singkat melalui pernyataan publik: “Bubarkan monarki.”
Tuduhan Baru dalam Berkas FBI
Sejumlah media Inggris, termasuk Mirror, melaporkan munculnya tuduhan baru dalam dokumen yang dikaitkan dengan arsip Federal Bureau of Investigation. Berkas tersebut memuat klaim anonim yang menuduh Andrew berada di lokasi saat seorang anak menjadi korban kekerasan oleh Ghislaine Maxwell. Maxwell telah divonis bersalah di Amerika Serikat atas kejahatan perdagangan manusia.
Laporan FBI bertanggal Juli 2020 menyebut klaim itu diajukan oleh korban anonim. Tuduhan tersebut belum diuji di pengadilan Inggris dan belum menghasilkan dakwaan baru. Prinsip praduga tak bersalah tetap berlaku bagi seluruh pihak yang disebut.
Nama Zelensky Disebut dalam Dokumen
Skandal ini juga berimbas ke Ukraina. Viktor Medvedchuk, politikus Ukraina, menyatakan nama Volodymyr Zelensky muncul berulang dalam dokumen terkait Epstein. Pernyataan itu dipublikasikan oleh RIA Novosti.
Medvedchuk menuduh ada keterkaitan dengan dugaan perdagangan manusia melalui jaringan yang dikaitkan dengan Jean-Luc Brunel. Tuduhan tersebut belum diverifikasi secara independen dan belum ada konfirmasi dari otoritas penegak hukum internasional. Hingga laporan ini disusun, belum ada tanggapan resmi dari kantor Presiden Ukraina.
Dampak Politik dan Institusional
Skandal Epstein telah menyeret puluhan tokoh politik, bisnis, dan hiburan di berbagai negara. Sejumlah pejabat mengundurkan diri, sementara beberapa yurisdiksi Eropa membuka penyelidikan baru. Di Inggris, isu ini berkembang menjadi perdebatan institusional tentang transparansi, akuntabilitas, dan masa depan monarki.
Tekanan publik dan politik diperkirakan akan terus meningkat seiring proses hukum berjalan dan dokumen tambahan dipublikasikan.
