Demi Mengemis Restu Amerika dan Zionis, Rezim Jolani Siap Tetapkan IRGC Iran sebagai Organisasi Teroris

POROS PERLAWANAN – Dalam babak terbaru tekanan imperialis terhadap dunia Arab, Suriah dilaporkan telah mengajukan tanggapan tertulis kepada Amerika Serikat untuk memenuhi sejumlah syarat pencabutan sanksi ekonomi yang telah melumpuhkan negeri itu selama bertahun-tahun.

Menurut laporan Reuters pada Jumat 25 April, dalam surat tersebut, Rezim Jolani menyatakan telah membentuk komite untuk mengawasi aktivitas kelompok-kelompok Perlawanan Palestina di wilayahnya. Rezim Takfiri ini juga mengisyaratkan kesediaan untuk melanjutkan diskusi lebih lanjut dengan pihak Amerika.

Selama sepekan terakhir, laporan-laporan media mengungkapkan peningkatan tindakan keras terhadap para tokoh dan kelompok Perlawanan Palestina, mengindikasikan adanya tekanan politik dari Barat untuk mengubah posisi historis Suriah terhadap perjuangan Palestina.

Langkah ini menuai kecaman luas dari para pengamat dan aktivis, yang menilai bahwa Suriah kini tengah dipaksa menggadaikan prinsip Perlawanan demi ilusi keringanan sanksi. Di tengah genosida brutal yang berlangsung di Gaza, sikap tersebut dianggap sebagai pengkhianatan terhadap amanat sejarah bangsa Arab dan umat Islam.

Para pengamat mencatat bahwa Pemerintahan Suriah terdahulu pernah membayar harga mahal atas komitmennya mendukung Perlawanan anti-Israel di Lebanon dan Palestina, bahkan ketika mereka berulang kali menolak tawaran keringanan sanksi dari Washington.

Namun dalam surat yang bocor ke publik ini, Rezim Jolani yang tengah menguasai Damaskus kini menyatakan, “Suriah tidak akan menjadi ancaman bagi pihak mana pun, termasuk Israel”, meskipun fakta di lapangan menunjukkan bahwa Pendudukan Israel terus memperluas cengkeramannya di tiga provinsi selatan Suriah, mengancam kedaulatan nasional hingga ke gerbang Damaskus.

Surat itu juga menegaskan bahwa sebagian besar syarat AS telah dipenuhi, dan Suriah “berkeinginan mencapai kesepahaman bersama” terkait isu-isu yang masih tersisa.

Mengenai keberadaan pejuang asing dalam struktur militer Suriah, Rezim Jolani mengakui bahwa isu tersebut “memerlukan konsultasi lebih lanjut”, seraya mengonfirmasi bahwa “pemberian pangkat militer kepada unsur asing telah dihentikan untuk sementara”.

Departemen Luar Negeri AS, sebagai pengawal kepentingan Zionis global, sebelumnya merinci sejumlah tuntutan untuk mencabut sebagian sanksi, termasuk:

1. Penunjukan petugas penghubung untuk melacak keberadaan jurnalis AS Austin Tice, yang ditahan lebih dari satu dekade lalu.

2. Pembubaran penuh laboratorium penelitian ilmiah Suriah.

3. Pemutusan total hubungan dengan semua Kelompok Perlawanan Palestina, termasuk Hamas dan Jihad Islam.

4. Jaminan tiadanya pejuang asing di jabatan pemerintahan.

5. Penetapan resmi Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) sebagai organisasi teroris.

6. Dukungan publik terhadap kehadiran ilegal Militer AS di Suriah, serta pengakuan atas “hak” Washington untuk melancarkan operasi pembunuhan di wilayah kedaulatan Suriah.

7. Tanggung jawab penuh atas pengelolaan tahanan di kamp al-Hol, yang saat ini dikuasai oleh Pasukan Demokratik Suriah (SDF) binaan AS.

Dalam konteks ini, Ahmad al-Sharaa, yang menyatakan diri sebagai Presiden Suriah, menyerukan pencabutan sanksi dalam sebuah wawancara dengan The New York Times; media arus utama yang kerap menjadi corong kebijakan imperium.

Dalam percakapan tersebut, al-Sharaa memperingatkan bahwa kelanjutan sanksi akan memperburuk ketidakstabilan regional dan dapat merambat ke komunitas internasional.

Ia menekankan bahwa sanksi yang diberlakukan adalah respons terhadap kejahatan rezim lama, yang menurutnya kini telah tumbang.

“Sanksi adalah hukuman atas pelanggaran rezim lama terhadap rakyat Suriah,” katanya, seraya berjanji di bawah kepemimpinannya, Suriah tidak akan digunakan sebagai pangkalan ancaman terhadap negara lain. Pernyataan yang, menurut pengamat, mengisyaratkan sikap tunduk dan patuh terhadap entitas Zionis.

Al-Sharaa juga mengonfirmasi adanya pembicaraan dengan Turki dan Rusia untuk membuka kemungkinan dukungan militer dari kedua negara di masa depan, meskipun hubungan itu sendiri sarat dengan kalkulasi geopolitik.

The New York Times menyoroti tantangan utama yang kini dihadapi al-Sharaa: membentuk tentara nasional yang bersatu untuk merebut kembali kontrol atas seluruh wilayah Suriah, yang sebagian besar masih menjadi ajang perebutan pengaruh asing dan milisi separatis binaan Barat.

Catatan Redaksi POROS PERLAWANAN:
Di tengah runtuhnya tatanan dunia lama dan bangkitnya kembali semangat perlawanan di berbagai penjuru dunia, kita dihadapkan pada ironi yang tak bisa dibiarkan begitu saja dalam episode Suriah ini.

Dulu, Suriah adalah benteng utama yang tak tergoyahkan dalam mendukung Palestina, bahkan menjadi tameng bagi perjuangan melawan agresi Zionis. Kini, negeri itu terpaksa berlutut, bukan di medan perang, tetapi di hadapan “sanksi” senjata kolonial modern yang lebih sunyi namun lebih berdarah dingin.

Suriah, dalam keputusasaannya, kini harus bersaksi dengan menuturkan kata-kata yang penuh ironi: “Tidak akan menjadi ancaman bagi Israel.” Kata-kata ini bukan hanya sekadar pengakuan tunduk dan patuh, melainkan penghinaan terang-terangan terhadap harga diri bangsa Arab. Di saat yang sama, tanah Suriah masih terinjak oleh sepatu bot pasukan Pendudukan Zionis yang terus merangsek tanpa henti.

Namun inilah wajah telanjang dari apa yang disebut “tatanan internasional berbasis aturan”, aturan yang ternyata hanya berlaku jika itu menguntungkan tuan-tuan imperialis.

Ketika Suriah berjanji untuk “tidak mengancam Israel”, apa yang sebenarnya terungkap adalah pengkhianatan terhadap Palestina dan penghancuran martabat bangsa Arab. Sebuah kapitulasi yang dilakukan dengan harga diri yang dijual demi keringanan sanksi, membuktikan bahwa imperialisme tidak hanya menguasai medan perang, tetapi juga mengintai dan mengendalikan ruang diplomasi dengan jaring-jaring tipu daya penuh dusta.