Diktator Algoritma

POROS PERLAWANAN — Kebebasan berekspresi selalu ditempatkan sebagai salah satu pilar utama peradaban modern. Nilai ini lahir dari pengalaman panjang umat manusia melawan penindasan, sensor, dan monopoli kebenaran. Namun dalam lanskap digital hari ini, kebebasan tersebut menghadapi paradoks baru: kebebasan tidak lagi dibatasi oleh negara, melainkan diarahkan oleh algoritma.

Ketika arus informasi ditentukan oleh sistem komputasi yang dirancang untuk memicu emosi, memperbesar konflik, dan menggiring persepsi, ruang digital kehilangan sifat netralnya. Ruang tersebut berubah dari medium komunikasi menjadi instrumen kekuasaan. Bukan kekuasaan yang tampil kasar dan telanjang, melainkan kekuasaan yang bekerja halus, senyap, dan nyaris tak terlihat.

Kerusuhan terorganisasi yang terjadi di Iran pada 18–19 Januari 2026 memberi gambaran konkret tentang fenomena ini. Di lapangan, kekerasan muncul dalam bentuk perusakan fasilitas umum dan serangan terhadap aparat keamanan. Di ruang digital, gelombang narasi provokatif mengalir deras, didorong oleh akun-akun dan jaringan yang beroperasi lintas batas. Kedua medan tersebut bergerak paralel dan saling menguatkan.

Ketika situasi berangsur terkendali dan akses internet internasional mulai dipulihkan, satu hal tetap bertahan: banjir disinformasi. Tuduhan-tuduhan yang tidak pernah diverifikasi, termasuk yang jelas-jelas tidak masuk akal, terus beredar dan menemukan audiensnya. Pada titik inilah algoritma menunjukkan watak sejatinya. Konten yang memicu kemarahan dan kepanikan memperoleh panggung utama, sementara klarifikasi dan penjelasan rasional tenggelam di pinggir arus.

Banyak pengamat menyebut kondisi ini sebagai lahirnya “diktator algoritma”. Sebuah sistem yang mengaku menjunjung kebebasan berekspresi, tetapi pada praktiknya hanya memperbesar suara tertentu dan membungkam yang lain, bukan melalui sensor langsung, melainkan lewat logika distribusi yang bias. Akibatnya, yang viral bukan yang paling benar, melainkan yang paling menggugah emosi.

Ironisnya, negara-negara yang paling lantang berbicara tentang kebebasan informasi justru paling tegas dalam mengatur ruang digital mereka sendiri. Ketika kepentingan nasional dianggap terancam, regulasi diterapkan tanpa ragu. Contoh penanganan Amerika Serikat terhadap TikTok sering dikutip sebagai bukti bahwa bahkan di pusat retorika kebebasan, ruang digital tetap diperlakukan sebagai wilayah strategis yang harus dikendalikan.

Pengalaman global juga menunjukkan bahwa ruang digital tanpa tata kelola mudah berubah menjadi sarana mobilisasi kekerasan. Media sosial bukan hanya tempat berbagi opini, melainkan juga alat koordinasi, rekrutmen, bahkan pelatihan. Dalam konteks kerusuhan, fungsi-fungsi tersebut bukan potensi semata, melainkan realitas yang berulang.

Seluruh perkembangan ini menegaskan satu hal: ruang digital hari ini bukan lagi ruang netral. Ruang tersebut telah menjadi medan perang informasi. Ketika kekerasan fisik di jalanan berjalan seiring dengan kekerasan simbolik di dunia maya, pendekatan setengah hati tidak lagi memadai.

Oleh karena itu, pengelolaan ruang digital semestinya dipahami sebagai bagian dari arsitektur keamanan nasional. Tujuannya bukan membungkam kritik atau meniadakan perbedaan pandangan, melainkan melindungi masyarakat dari operasi penyesatan yang terorganisasi dan sistematis. Tanpa kedaulatan digital, kedaulatan politik dan budaya menjadi rapuh.

Penguatan platform nasional, penegakan hukum yang jelas, serta tuntutan kepatuhan terhadap platform asing bukanlah bentuk kemunduran demokrasi. Langkah-langkah tersebut justru mencerminkan tanggung jawab negara dalam menjaga ruang publiknya. Pada saat yang sama, perang narasi tidak bisa dihadapi dengan sikap diam dan defensif. Ruang digital menuntut kehadiran aktif, cerdas, dan berwibawa.

Pada akhirnya, isu ini bukan lagi sebatas soal wacana kebijakan, melainkan keputusan strategis yang menentukan arah keamanan nasional, kohesi sosial, dan masa depan generasi muda. Dalam dunia yang digerakkan oleh algoritma, kelengahan tidak pernah netral. Kelengahan adalah pilihan, dan pilihan itu berarti menyerahkan kendali sebuah negara kepada pihak lain.