[EDITORIAL] Nasionalisme Musiman dan Kertajati yang Mangkrak tapi Mendadak Strategis

POROS PERLAWANAN — Ada satu tradisi politik yang tampaknya tetap lestari di Republik ini: Nasionalisme selalu terdengar paling nyaring justru ketika ruang pengaruh asing sudah terbuka terlalu jauh untuk diabaikan.

Kini giliran Bandara Kertajati yang memanggil kembali kosakata lama itu; Kedaulatan. Politik bebas aktif. Kepentingan nasional. Istilah-istilah yang biasanya tersimpan rapi dalam pidato seremonial, lalu mendadak diaktifkan ketika proyek strategis mulai bersinggungan dengan kepentingan geopolitik global.

Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, tentu tidak keliru ketika mengingatkan Pemerintah agar berhati-hati terhadap rencana menjadikan Kertajati sebagai pusat maintenance, repair, and overhaul (MRO) pesawat C-130 Hercules untuk kawasan Asia. Kekhawatiran bahwa fasilitas tersebut dapat dipersepsikan sebagai simpul operasional Militer Amerika Serikat bukanlah paranoia politik.

Dalam geopolitik modern, dominasi tidak selalu hadir dalam bentuk pangkalan tempur atau pengerahan pasukan. Dominasi sering bekerja lebih halus melalui rantai logistik, fasilitas pemeliharaan, interoperabilitas teknologi, dan ketergantungan operasional jangka panjang. Karena itu, persoalannya memang tidak sesederhana proyek industri penerbangan.

Namun yang menarik justru bukan substansi kekhawatiran tersebut, melainkan bagaimana elite politik Indonesia selalu tampak menemukan kembali nasionalismenya tepat ketika proyek strategis mulai memasuki orbit kepentingan kekuatan besar.

DPR mendadak terdengar sangat protektif terhadap kedaulatan nasional, seolah Republik ini selama bertahun-tahun hidup dalam posisi independen yang steril dari penetrasi eksternal. Padahal realitas politik Indonesia bergerak dalam arah yang jauh lebih kompleks. Negara ini sudah terlalu lama berdiri di atas kompromi permanen antara retorika kemandirian dan kebutuhan untuk terus membuka akses bagi modal, teknologi, utang, maupun kepentingan strategis asing.

Nasionalisme akhirnya lebih sering berfungsi sebagai bahasa politik daripada disiplin kebijakan.

Itulah sebabnya publik sulit memandang polemik Kertajati semata sebagai soal kehati-hatian geopolitik. Hal yang muncul justru kesan bahwa elite negara kembali terkejut oleh konsekuensi logis dari model pembangunan yang sejak awal memang sangat bergantung pada legitimasi dan keterlibatan eksternal.

Problem sesungguhnya mungkin bukan semata kehadiran Amerika Serikat, melainkan kenyataan bahwa proyek-proyek strategis nasional semakin sulit bertahan tanpa disuntik kepentingan global. Infrastruktur dibangun dalam skala besar, tetapi tidak selalu ditopang kebutuhan domestik yang cukup kuat. Ketika utilitas melemah dan beban ekonomi membesar, geopolitik internasional datang menawarkan fungsi baru lengkap dengan narasi transfer teknologi, kerja sama strategis, dan peningkatan kapasitas nasional.

Di titik itulah batas antara kerja sama ekonomi dan penetrasi strategis menjadi semakin kabur.

Kertajati sendiri adalah contoh yang nyaris simbolik. Bandara yang mangkrak akibat lama bergulat dengan persoalan trafik dan relevansi ekonomi itu kini mendadak memperoleh makna baru melalui industri pertahanan global. Dari proyek infrastruktur sipil yang kehilangan momentum pasar, kini perlahan diarahkan menjadi simpul logistik strategis dalam ekosistem pertahanan Indo-Pasifik. Kapitalisme geopolitik memang selalu piawai menghidupkan kembali proyek-proyek yang gagal menemukan fungsi ekonominya.

Pemerintah tentu berhak berargumen bahwa proyek MRO ini akan membawa manfaat besar: memperkuat PT Dirgantara Indonesia, membuka peluang transfer teknologi, meningkatkan kapasitas industri pertahanan nasional, hingga menjadikan Indonesia pemain penting dalam rantai pemeliharaan Hercules di Asia.

Semua itu mungkin saja benar. Mungkin saja….

Akan tetapi, geopolitik tidak pernah bekerja dalam ruang hampa teknokrasi. Amerika Serikat tidak sedang mencari hanya persoalan hanggar perawatan pesawat di Asia Tenggara. Namun yang sedang dibangun adalah jejaring dukungan logistik untuk menopang arsitektur strategis Indo-Pasifik. Kawasan yang kini menjadi pusat rivalitas global paling menentukan abad ini. Dalam konteks seperti itu, bahkan fasilitas pemeliharaan pesawat pun memiliki makna politik yang jauh melampaui fungsi teknisnya.

Sementara Indonesia, seperti biasa, mencoba memainkan peran klasiknya. Terdengar idealis di podium, tetapi tetap pragmatis di ruang negosiasi. Di atas dokumen resmi, posisi itu disebut politik luar negeri bebas aktif. Dalam praktik sehari-hari hal itu lebih sering menyerupai seni menjaga jarak secara diplomatis sambil memastikan diri tetap berguna bagi semua kekuatan besar. Tidak terlalu dekat untuk disebut berpihak, tetapi juga tidak cukup jauh untuk kehilangan akses, investasi, fasilitas, maupun perlindungan geopolitik. Setidaknya, itulah narasi yang terus dipelihara dengan cukup disiplin.

Ironinya, elite politik baru kembali lantang berbicara tentang kedaulatan ketika konsekuensi strategis dari kebijakan yang mereka rancang sendiri mulai terlihat terlalu jelas untuk disangkal publik.

Padahal sejarah selalu memperlihatkan pola yang nyaris tidak pernah berubah bahwa negara-negara besar tidak hadir semata karena niat baik atau romantisme kerja sama internasional. Mereka datang membawa investasi, teknologi, fasilitas industri pertahanan, dan bahasa diplomasi yang terdengar saling menguntungkan. Namun di balik seluruh istilah teknokratis itu, selalu bekerja kepentingan geopolitik yang disusun secara dingin, rasional, dan berjangka panjang.

Mungkin di situlah ironi terbesar Republik ini. Nasionalisme tidak pernah benar-benar hilang dari pidato-pidato politik, tetap dirawat sebagai retorika, slogan, bahkan komoditas elektoral. Namun yang perlahan menghilang justru keberanian menjadikannya sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ketika kepentingan strategis mulai dinegosiasikan.