Efek Normalisasi, Yordania dan Mesir Harus Beli Aset Mereka Sendiri dari Israel
POROS PERLAWANAN – Tiada hari yang di situ kita tak mendengar berita tentang normalisasi negara-negara Arab dengan Rezim Zionis, atau kerja sama ekonomi, keamanan, dan diplomatik antara mereka.
Mesin-mesin propaganda para pelaku normalisasi juga tiap hari menyuarakan “manfaat berlimpah” normalisasi dengan Israel bagi bangsa-bangsa Arab. Padahal kabar terbaru menyebutkan bahwa Yordania, sebagai pelaku pertama normalisasi, mesti membeli air dari sungai Yordania dari Rezim Zionis!
Dilansir al-Alam, Menlu Yordania pada Kamis pekan lalu mengumumkan bahwa berdasarkan kesepakatan dengan kolega Israelnya, Yair Lapid, Tel Aviv akan menjual 50 juta kubik air lebih banyak kepada Amman.
Sesuai Perjanjian Wadi Arabah yang diteken pada 1994 lalu, jatah Amman dari air sungai Yordania adalah 55 juta kubik. Namun Rezim Zionis ngotot bahwa bagian Yordania hanya 3 juta kubik saja. Dengan kata lain, Rezim Zionis menginterpretasikan kesepakatan ini dan pasal-pasalnya sesuka hati.
Dengan memanipulasi pasal-pasal Perjanjian Wadi Arabah, Israel telah menguasai bagian utama dari air Sungai Yordania di batas pemisah Palestina Pendudukan dan Yordania. Amman juga langsung tunduk kepada kesewenang-wenangan Tel Aviv, tanpa mengadu ke Pengadilan Internasional. Yordania pun mengabaikan jatah 50 juta kubik air dari sungainya sendiri.
Lebih parah lagi, Yordania berterima kasih kepada Tel Aviv karena telah bersedia menjual air Sungai Yordania seharga 10 miliar dolar kepada Amman. Yordania, yang ia sendiri tengah menghadapi kesulitan finansial dan defisit anggaran, harus melunasi pembayaran ini dalam 10 tahun ke depan.
Yordania dan Mesir, yang juga merupakan perintis normalisasi, membeli gas yang dicuri Israel dari Palestina dengan biaya puluhan juta dolar. Padahal Kairo sendiri menjual gasnya kepada Tel Aviv dengan harga murah selama 10 tahun.
Hari ini, Yordania membeli air miliknya sendiri yang telah dikuasai Rezim Zionis. Amman tidak bisa memenuhi kebutuhan airnya dari Suriah, hanya karena AS telah menjatuhkan sanksi atas Damaskus.
Pertanyaannya adalah: sekarang ketika para perintis normalisasi, yang merupakan sekutu strategis Rezim Zionis, memiliki kondisi semacam ini, bagaimana dengan nasib para pelaku normalisasi terbaru, yaitu UEA, Bahrain, Sudan, dan negara-negara lain?
