‘Front Perlawanan Islam Suriah’ Resmi Dideklarasikan

POROS PERLAWANAN – Sejumlah kelompok perlawanan di Suriah secara resmi membentuk sebuah aliansi baru yang diberi nama Front Perlawanan Islam Suriah. Dalam pernyataan resminya, kelompok ini menegaskan bahwa tujuan utama mereka adalah menentang rencana pemecahan wilayah yang didukung oleh Amerika Serikat, rezim Zionis, dan Turki. Menurut mereka, upaya pemecahan wilayah tersebut dijalankan dengan koordinasi penuh bersama kelompok pemberontak bersenjata yang saat ini berkuasa di Damaskus.

Respon terhadap Ancaman Disintegrasi Suriah

Menurut laporan Fars News Agency pada Rabu (05/03), pembentukan aliansi ini terjadi setelah pernyataan separatis yang dilontarkan oleh rezim Zionis serta sikap diam kelompok Takfiri bersenjata yang berkuasa di Suriah terhadap isu tersebut.

Dalam pernyataan yang dirilis, Front Perlawanan Islam Suriah menegaskan bahwa tidak ada perbedaan antara kota-kota seperti Aleppo, Damaskus, Latakia, dan Deir ez-Zor. Mereka menekankan bahwa rakyat Suriah adalah satu kesatuan dan harus siap bertindak untuk menghadapi ancaman pemecahan wilayah yang dirancang oleh Zionis, Turki, dan Amerika Serikat.

Kelompok ini juga menyoroti peran pemerintahan Bashar al-Assad yang mereka anggap sebagai benteng pertahanan utama melawan skenario disintegrasi Suriah. “Reaksi kami adalah sesuatu yang alami dan sah sebagai bentuk perlawanan terhadap upaya pemecahan Suriah, pengusiran paksa, serta pembantaian yang terencana terhadap rakyat negeri ini,” tegas mereka. Oleh karena itu, mereka mengklaim bahwa Front Perlawanan Islam Suriah merupakan pergerakan yang lahir dari kehendak rakyat Suriah sendiri.

Pertemuan Rahasia Israel untuk Memecah Suriah

Sementara itu, harian Israel Hayom dalam laporannya pekan ini mengungkapkan adanya pertemuan rahasia tingkat tinggi dalam kabinet Israel. Dalam pertemuan tersebut, Israel mengusulkan penyelenggaraan konferensi internasional guna membahas pembagian Suriah menjadi beberapa kanton.

Menurut sumber-sumber politik senior di Israel, langkah ini dianggap sebagai strategi untuk menjamin keamanan perbatasan utara wilayah pendudukan Palestina dari ancaman kelompok-kelompok perlawanan.

Pertemuan ini dipimpin oleh Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, dan membahas skenario “pasca-konflik” di Suriah dengan usulan pembagian negara tersebut menjadi beberapa kanton. Katz telah mengajukan proposal ini kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang berencana mengadakan pertemuan khusus guna membahas strategi tersebut, terutama dalam konteks meningkatnya campur tangan Turki di Suriah.

Sumber politik di Tel Aviv melaporkan bahwa dalam pertemuan tersebut, diskusi berfokus pada perkembangan situasi di Suriah, termasuk posisi Abu Mohammad al-Jolani, pemimpin kelompok pemberontak yang menguasai sebagian wilayah negara itu. Selain itu, Israel juga mengungkapkan kekhawatiran terhadap keamanan dua kelompok minoritas yang dianggap sebagai sekutu, yakni komunitas Druze dan Kurdi.

Sejak jatuhnya pemerintahan Bashar al-Assad pada 8 Desember 2024, rencana pemecahan Suriah telah beberapa kali menjadi agenda pembahasan di tingkat politik dan keamanan Israel.

Sebelumnya, para analis keamanan Israel telah menyatakan bahwa Suriah yang bersatu dan utuh dianggap sebagai ancaman bagi kepentingan Israel. Oleh karena itu, mereka menyambut baik gagasan pemecahan negara tersebut pasca-kejatuhan Assad. Rencana ini mencakup pembagian Suriah menjadi lima wilayah terpisah, yakni tiga negara kecil untuk Kurdi, Druze, dan Alawi, serta dua wilayah lainnya untuk Arab Sunni.

Perlawanan Suriah: Menjaga Kedaulatan dan Keutuhan Wilayah

Front Perlawanan Islam Suriah menegaskan bahwa tujuan utama mereka adalah menghadapi semua pihak yang berupaya mengancam stabilitas dan keamanan Suriah, khususnya di tengah kekosongan kekuasaan akibat absennya tentara nasional serta kelompok politik dan sosial yang sebelumnya mengelola negara.

Mereka menekankan bahwa kelompok ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat Suriah dan berkomitmen untuk mempertahankan hak-hak, kepercayaan, serta keutuhan wilayah negara tersebut.

Lebih lanjut, mereka memperingatkan bahwa sejumlah negara asing, dengan berbagai dalih, tengah berupaya untuk merusak integritas teritorial Suriah. Mereka menuduh bahwa upaya ini dijalankan melalui koordinasi langsung dengan pemerintahan yang hanya mewakili kepentingannya sendiri.

Dalam pernyataannya, mereka mengingatkan bahwa rakyat Suriah memiliki sejarah panjang dalam melawan berbagai kekuatan asing, mulai dari Tatar, Kesultanan Utsmaniyah, penjajah Prancis, hingga kelompok teroris dalam beberapa dekade terakhir.

“Kami adalah pelindung Suriah. Dengan izin Tuhan, kami akan menjadi benteng yang kokoh untuk mengembalikan kedaulatan negara serta membebaskannya dari ancaman terorisme dan penjajahan dalam segala bentuknya,” tegas kelompok tersebut.