Haaretz Bongkar Ulah Militer Israel Gelar ‘Lomba Membunuh’ Warga Sipil Gaza
POROS PERLAWANAN – Media Israel Haaretz pada Kamis 19 Desember, membongkar praktik-praktik Militer Israel di Jalur Gaza yang dianggap melanggar kemanusiaan dan prinsip hukum internasional. Bangunan-bangunan yang diberi label sebagai “rumah militan” atau “lokasi strategis musuh” terus dimasukkan dalam daftar target serangan, bahkan setelah dihancurkan. Kondisi ini berujung pada banyaknya korban jiwa warga sipil -yang secara sembarangan, kemudian dikategorikan sebagai “teroris” oleh Militer Israel.
Pengakuan dari Internal Militer
Koresponden urusan militer Haaretz, Yaniv Kubovits melaporkan bahwa daftar target Militer Israel jarang diperbarui meskipun bangunan-bangunan tersebut sudah tidak lagi digunakan oleh kelompok Perlawanan. “Warga sipil yang memasuki gedung yang sudah dihancurkan tetap berisiko menjadi target tembakan tentara Israel. Mereka dapat dianggap sebagai teroris setelah dibunuh”, tulis Kubovits.
Ia menyoroti tindakan Militer Israel yang tidak mempertimbangkan kondisi terkini di lapangan. Dalam banyak kasus, bangunan yang telah hancur akibat serangan sebelumnya tetap menjadi bagian dari strategi serangan militer. Hal ini berarti siapa pun yang berada di lokasi tersebut, termasuk warga sipil yang tidak terkait dengan aktivitas militer, dapat menjadi sasaran.
“Bahkan jika tidak ada lagi aktivitas organisasi Perlawanan di bangunan tersebut, keberadaan siapa pun di lokasi itu tetap dianggap sebagai ancaman. Hasilnya, korban sipil yang tidak bersalah dilabeli sebagai teroris setelah tewas dalam serangan,” jelasnya.
Kesaksian Prajurit
Seorang perwira dari unit serangan Militer Israel memberikan kesaksian yang mendukung laporan tersebut. Ia mengungkapkan bahwa instruksi yang diterima selama operasi militer di Gaza adalah: “Rumah seorang aktivis akan selalu menjadi rumah seorang aktivis, bahkan jika dia sudah tewas enam bulan sebelumnya”.
Menurut perwira tersebut, kebijakan ini didasarkan pada asumsi bahwa kelompok Perlawanan sering kembali ke lokasi-lokasi yang telah diserang untuk digunakan kembali sebagai basis operasi. “Kebijakan ini menjadi pedoman kami sejak Militer menyadari bahwa titik-titik penempatan musuh dapat aktif kembali,” ujarnya kepada Haaretz.
Namun, pandangan ini menuai kritik karena mengabaikan keberadaan warga sipil di lokasi yang telah rusak dan hancur. Hal ini menimbulkan risiko serangan terhadap individu yang tidak memiliki keterkaitan dengan aktivitas Perlawanan, tetapi tetap dijadikan target atas dasar kebijakan tersebut.
Militer Israel dan Klaim Jumlah Teroris
Kubovits juga menyoroti klaim tentara Israel mengenai jumlah “teroris” yang terbunuh selama operasi militer. Menurut Militer, jumlah tersebut hanya mencakup individu yang dipastikan sebagai anggota kelompok Perlawanan. Namun, kesaksian prajurit yang bertugas di lapangan menunjukkan bahwa klasifikasi tersebut sering kali ambigu.
Banyak korban sipil dilabeli sebagai “teroris” hanya karena berada di lokasi yang dianggap sebagai target, tanpa penyelidikan lebih lanjut mengenai keterlibatan mereka. Kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran terkait transparansi dan akuntabilitas Militer Israel dalam konflik yang terus berlangsung di Gaza.
Konteks Hukum dan Kemanusiaan
Laporan Haaretz ini mengundang perhatian luas karena praktik yang diungkap bertentangan dengan hukum humaniter internasional, yang mewajibkan pihak yang bertikai untuk membedakan antara sasaran militer dan warga sipil.
Kebijakan Militer Israel yang disebut dalam laporan tersebut dinilai tidak hanya melanggar prinsip proporsionalitas, tetapi juga menciptakan kondisi warga sipil menjadi target yang sah tanpa bukti keterlibatan dalam aktivitas Perlawanan.
Pengungkapan ini memperkuat kekhawatiran komunitas internasional mengenai pendekatan Militer Israel di Gaza, yang mengabaikan keselamatan warga sipil dalam konflik bersenjata. Meski demikian, hingga kini belum ada tanggapan resmi dari pihak Militer Israel terkait laporan ini.
