Hari Keempat Pembunuhan Warga Alawi oleh Pasukan al-Jolani di Pesisir Suriah

POROS PERLAWANAN – Serangan besar-besaran oleh pasukan al-Jolani terus berlanjut untuk hari keempat berturut-turut. Pembantaian ini telah merenggut lebih dari seribu nyawa dan memicu reaksi regional serta internasional.

Menurut laporan Kantor Berita Tasnim pada Minggu (9/3), sudah empat hari berlalu sejak dimulainya serangan besar-besaran di wilayah pesisir Suriah oleh pemerintahan baru yang dipimpin oleh Ahmed al-Sharaa (alias al-Jolani), pemimpin Front Nusra, cabang al-Qaeda di Suriah. Al-Jolani mengklaim bahwa operasi ini bertujuan untuk menangkap serta mengadili sisa-sisa elemen militer dari pemerintahan sebelumnya yang dipimpin oleh Bashar al-Assad. Namun, kenyataannya, serangan ini telah menyebabkan kematian ratusan orang, sebagian besar adalah warga sipil.

Jumlah Korban yang Meningkat

Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia, sebuah organisasi yang berbasis di London dan dikenal sebagai media oposisi selama konflik berkepanjangan di Suriah, melaporkan bahwa sebanyak 1.014 orang telah tewas di provinsi Latakia dan Tartus sejak Kamis lalu. Serangan ini dilakukan oleh elemen-elemen yang berafiliasi dengan pemerintahan al-Jolani.

Sementara itu, situs berita Enab Baladi, yang memiliki hubungan dengan oposisi Suriah, mengklaim bahwa total 311 warga sipil dan elemen keamanan telah tewas dalam empat hari terakhir.

Al Jazeera, media berbasis di Qatar, yang dalam beberapa hari terakhir cenderung mempromosikan narasi pemerintahan al-Jolani, melaporkan bahwa sebanyak 231 anggota bersenjata serta personel Kementerian Pertahanan Suriah tewas dalam pertempuran terbaru di wilayah pesisir. Skala kekerasan yang masif membuat Al Jazeera harus melaporkan jumlah korban dari pihak pemerintahan al-Jolani untuk menyeimbangkan narasi yang diberikan oleh sumber lain atau organisasi netral seperti Observatorium Suriah.

Latar Belakang Konflik

Wilayah pesisir Suriah, yang terletak di pantai timur Laut Mediterania, merupakan daerah pegunungan dan hutan yang menjadi tempat perlindungan bagi banyak pejabat negara serta militer setelah jatuhnya pemerintahan Bashar al-Assad. Sebagian besar pemimpin serta komandan bekas tentara Suriah berasal dari daerah ini. Setelah mengonsolidasikan kekuasaan di Damaskus dan Suriah selatan, pemerintahan al-Jolani melihat kesempatan untuk melakukan pembersihan terhadap elemen-elemen yang dianggap sebagai ancaman dan memulai operasi militer skala besar sejak Kamis lalu.

Namun, tindakan brutal yang dilakukan oleh elemen-elemen bersenjata terhadap para tahanan dan penyergapan terhadap kelompok-kelompok yang menentang pemerintahan baru telah memicu respons dari Damaskus. Pemerintah Suriah segera mengeluarkan seruan untuk mengirim bala bantuan dari provinsi-provinsi sekitar, termasuk dari Damaskus. Situasi ini semakin diperparah oleh kehadiran kelompok-kelompok bersenjata yang didorong oleh semangat balas dendam, ditambah dengan provokasi dari beberapa pemimpin agama.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Rami Abdel Rahman, Direktur Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia, menegaskan bahwa pasukan bersenjata yang berafiliasi dengan pemerintahan baru telah membunuh ratusan warga sipil di jalan-jalan dan alun-alun hanya berdasarkan dugaan bahwa mereka adalah penganut Alawi. Banyak dari elemen bersenjata ini sebelumnya tergabung dalam kelompok teroris, seperti Front Nusra dan Partai Turkestan, yang masuk dalam daftar organisasi teroris internasional. Kini, mereka justru berada dalam posisi berkuasa dan bertanggung jawab atas keamanan di wilayah tersebut, yang malah berujung pada pembantaian massal.

Berbagai gambar yang dikirim oleh elemen bersenjata al-Jolani menunjukkan pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan, termasuk eksekusi di jalanan. Dalam salah satu video, terlihat kelompok bersenjata mengendarai kendaraan di atas mayat-mayat setelah melakukan pembunuhan. Dalam video lain, seorang milisi bersenjata berbicara ke kamera setelah serangan dan menyatakan bahwa Banias, yang sebelumnya memiliki populasi Sunni dan Alawi yang seimbang, kini telah berubah dengan dominasi Sunni.

Menurut beberapa laporan, kelompok bersenjata telah membunuh semua laki-laki di beberapa desa, sementara para wanita menjadi janda. Kekerasan yang terus berlangsung ini memicu gelombang kecaman dan reaksi dari berbagai pihak.

Reaksi Internasional

Mazloum Abdi, pemimpin Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang didukung AS, meminta Ahmed al-Sharaa (al-Jolani) untuk menghukum para pelaku pembantaian di pesisir Suriah. Sementara itu, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia menyerukan penghentian segera kekerasan terhadap warga sipil di wilayah tersebut.

Kementerian Luar Negeri Jerman juga mengeluarkan pernyataan yang menyatakan keprihatinan mereka atas laporan pembunuhan lebih dari seribu orang di pesisir Suriah dan menuntut pemerintah sementara untuk menghentikan serangan serta kejahatan yang terjadi.

Mishaan al-Jabouri, seorang politikus Irak, mengungkapkan kejijikannya terhadap eksekusi warga sipil Alawi dan menyerukan agar kejahatan ini segera dikutuk serta ditindaklanjuti. Ia juga mengecam pihak-pihak di Irak yang hanya mengeluarkan kecaman tanpa tindakan nyata.

Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, mengutuk pembunuhan terhadap komunitas minoritas di Suriah dan meminta pemerintahan sementara untuk mempertanggungjawabkan pelaku pembantaian tersebut. Dalam pernyataannya, Rubio menegaskan bahwa “penguasa sementara Suriah harus meminta pertanggungjawaban para pelaku pembantaian terhadap komunitas minoritas di negara tersebut.”

Jaringan berita Al-Mayadeen Lebanon melaporkan bahwa kelompok bersenjata telah menyerbu desa-desa seperti Al-Mazirah, Beit Jabro, Diffa, Yassines, dan Briyans. Pembunuhan awalnya terkonsentrasi di pintu masuk provinsi Latakia, namun kemudian menyebar ke Banias dan Qardaha, menyebabkan eskalasi kekerasan yang semakin luas.

Situasi di pesisir Suriah terus memburuk seiring berlanjutnya kekerasan dan pembantaian massal terhadap warga sipil, khususnya komunitas Alawi. Dengan semakin besarnya tekanan dari komunitas internasional, perhatian kini tertuju pada bagaimana pemerintahan sementara di Suriah akan merespons seruan untuk mengakhiri kekerasan ini dan mempertanggungjawabkan mereka yang terlibat dalam pembantaian brutal ini.